Liberalisasi Studi Islam dan Agenda Barat

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Liberalisasi Studi Islam dan Agenda Barat

Tampilnya narasumber non-Muslim untuk berbicara tentang Islam di Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) di Pekanbaru menandakan ada ‘agen Barat’   Oleh: Henri Shalahuddin * Kamis, 06 Desember 2007 “Saya yakin, konferensi ini kurang serius, paling hanya hura-hura menghabiskan anggaran, biasalah hitung-hitung dapat pengalaman baru, tidur di hotel”, begitu celetukan seorang teman pada saya ketika mau berangkat menghadiri Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) in Indonesia VII di Pekanbaru, 21-24 Nopember lalu, sesaat sebelum saya menghadiri acaranya. Saya acuhkan celetukan itu, apalagi dia memang suka bercanda. Konferensi tahunan ini dilihat dari tema yang diangkat, yaitu; “Konstribusi ilmu-ilmu keislaman dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan pada millenium ketiga” jelas bukan forum asal-asalan, apalagi diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI dan UIN Suska Riau sebagai tuan rumah. Sejumlah harapan memajukan kualitas studi Islam di tanah air, sudah tentu banyak ditujukan pada hasil konferensi bergengsi yang dihadiri oleh utusan-utusan PTAI, peneliti dan LSM se-Indonesia ini. Apalagi studi Islam di Indonesia akhir-akhir ini kehilangan peminatnya dari tahun ke tahun. Sebagai upaya untuk mewujudkan peran pusat kajian keislaman par-excellent, sejak tahun 2001 Program Pascasarajana PTAI merintis forum kajian berkala tahunan yang diberi nama Annual Conference Kajian Islam. Sejak tahun itu, Annual Conference dilaksanakan berturut-turut di Semarang (2001), Padang (2002), Yogyakarta (2003), Banda Aceh (2004), Makassar (2005), dan Bandung (2006). Forum ini dalam perkembangannya kemudian dapat dinilai sebagai barometer perkembangan kajian dan pemikiran keislaman di Indonesia. Liberalisasi studi Islam “Jauh panggang dari api”, itulah kesan saya ketika membandingkan antara tema yang diusung ACIS VII dengan realitas isu-isu yang dibahas dalam konferensi. Alih-alih ingin memberikan konstribusi ilmu ilmu-ilmu keislaman dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan, sebaliknya ACIS justru dijadikan ajang untuk meliberalkan studi Islam di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam dengan cara yang tidak bermartabat. Dalam sesi paralel “Islam dan Masalah Hak Asasi Manusia (HAM)” misalnya, pembahasan banyak difokuskan pada usaha mendiskriditkan hukum Islam, ulama fikih yang bermartabat dan memposisikan MUI sebagai pihak terdakwa. Lebih diperparah lagi, narasumber hanya didominasi oleh satu warna, sungguh sebuah kekerasan intelektual yang justru dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menjunjung tinggi kebebasan, demokrasi dan keberagaman. Namun apa yang terjadi justru semangat anti multi-kulturalisme yang diangkat. Maka tidak terlalu berlebihan jika sesi ini lebih mirip pengadilan tertutup, yang dihadiri oleh moderator yang berperan sebagai hakim dan pemakalah sebagai jaksa penuntut umum. Tidak ada pengacara dan tim pembela. Dalam makalah “Mengubah Wajah Fikih Islam” misalnya, diusulkan munculnya corak fikih baru yang bernuansa pluralis yang menjamin hak kebebasan dalam beragama, termasuk hak untuk menafsirkan agama. Selanjutnya pemakalah menuding fatwa MUI yang menyatakan kelompok Ahmadiyah sesat dan menyesatkan telah merampas hak kebebasan ini dengan cara membenturkannya dengan Resolusi Majelis Umum PBB 217A (III) 1948 dan UUD 1945 Pasal 28E dan Pasal 29. Di samping itu, dia juga mengusulkan dibuatnya Fikih Berkeadilan Gender sebagai ganti Fikih Patriarkhi, Fikih non-Rasial pengganti Fikih Rasial, dan Fikih Lokal Indonesia pengganti Fikih Lokal Arab. Maka bisa dipahami bahwa dalam merumuskan kitab fikih, para fuqaha terdahulu dituduh membawa kepentingan subjektif yang bertujuan menegakkan hegemoni kearabannya, jauh dari motif keislaman dan pengabdian. Selanjutnya, dalam mengamati fenomena perdagangan perempuan yang marak terjadi di Indonesia, seorang pemakalah mempertanyakan efektivitas peran partai politik Islam, Perda Syariah di beberapa daerah, institusi pendidikan Islam dan maraknya pembangunan rumah ibadah yang terbukti mandul menangani masalah ini. Mencermati eforia Perda Syariah misalnya, dengan sinis pemakalah mengatakan: “Di Indonesia beberapa eforia, ternyata tidak ada implikasinya, adanya Perda tentang wajib busana muslim, kayaknya perempuan saja yang salah itu”. Penyaji lainnya yang membawakan tema: “Menakar Kebebasan Beragama di Indonesia”, menegaskan bahwa: “Agama dan beragama adalah semata-mata untuk manusia bukan untuk apapun atau siapapun. Oleh karena itu tidak ada hak pada apapun atau siapapun termasuk itu Tuhan untuk memaksakan agama tertentu kepada manusia”. Dalam uraiannya, kebebasan beragama secara operasional didefinisikan pemakalah dalam pengertian; “Kebebasan beragama sekaligus bermakna tidak hanya kebebasan untuk beragam atau memilih agama, tidak hanya kebebasan untuk menghayati atau memaknai agamanya sesuai dengan keyakinan teologisnya, tapi lebih jauh kebebasan beragama juga bermakna kebebasan untuk tidak beragama. Tapi saya tidak ingin berbicara tentang kebebasan untuk tidak beragama, karena soal ini sudah dikunci di negeri ini, komunisme sudah dihabisi, jadi segala pikiran-pikiran ateistik sudah dikesampingkan, maka saya akan berbicara kebebasan beragam dalam konteks kebebasan untuk memilih agama, untuk beragama sekaligus memaknai agamanya sesuai dengan keinginannya”. Pemakalah juga menyesalkan pembekuan aliran-aliran yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah, Al-Qiyadah al-Islamiyyah, dsb. Sehingga dalam menyoroti kedudukan MUI, dia menyatakan; “MUI misalnya, dalam amatan saya itu lebih menampilkan diri sebagai provokator konflik secara tidak langsung atau mungkin secara langsung”. Lebih lanjut saat mengomentari sebuah slogan yang disanjung-sanjung oleh kelompok yang Islamisis yang menyakini Islam sebagai al-Din wa l-Daulah (agama dan negara sekaligus), dia mengatakan: “Apapun bentuknya, itu adalah suatu perselingkuhan. Maka apa yang muncul kemudian seperti partai Islam itu adalah anak haram dari perselingkuhan agama dan negara. Satu jalan menurut saya, jalan keluarnya hanya satu agar tampil relasi agama dan negara yang setara (yaitu) hanya satu, melalui jalan sekularisasi”. Sedangkan pemakalah terakhir dengan tema; “Agama dan Negara” di antaranya menyoroti praktik politik agama di Indonesia yang belum mengakui semua jenis agama dan keyakinan di Indonesia, dan masih terbatas pada lima atau enam jenis agama saja. Terkait dengan masalah kolom agama dalam KTP, pemakalah mengusulkan untuk menghapus kolom agama dalam KTP, karena menurutnya adanya kolom agama di KTP sangat potensial memunculkan diskriminasi hak-hak sipil warga negara. ACIS VII yang merupakan forum terhormat, justru dinodai pihak yang berwawasan anti perbedaan dengan mengundang tokoh yang telah difatwa murtad dan terbukti melecehkan keilmuan Islam seperti Nasr Hamid Abu Zayd untuk menjadi narasumber dalam konferensi tahunan yang dipandang sebagai barometer perkembangan studi keislaman di Indonesia itu. Walaupun akhirnya kehadiran Abu Zayd digagalkan setelah adanya resistensi kuat dari masyarakat Riau, namun hal ini tidak memberi pelajaran bagi pihak pendidikan tinggi Islam Depag RI. Bahkan dalam pidato sambutan pembukaan ACIS, seorang direktur mengumumkan bahwa Abu Zayd berjanji akan hadir pada acara Seminar Internasional di UNISMA Malang. Perkembangan informasi akhirnya menyatakan Abu Zayd juga dibatalkan tampil di forum tersebut, karena adanya desakan tokoh-tokoh agama di Malang. Abu Zayd, seperti yang dipaparkan dalam buku “Al-Qur’an Dihujat” (GIP, Jakarta: Mei 2007) telah menyeru umat Islam untuk meninggalkan Al-Quran dan Hadits (lihat karya Abu Zayd: al-Imam al-Syafi’i: 2003). Di samping itu dia juga menghalalkan homoseksual dan mempersalahkan umat Islam yang tetap memandangnya sebagai prilaku yang menyimpang. (Voice of an Excile: 2004). Lebih lanjut, Abu Zayd terbukti telah melecehkan ulama sekaliber Imam Syafi’i dan menuduh beliau sebagai ideolog Quraisy yang oportunis, menjilat penguasa dan selalu menggiring ideologi Islam demi menegakkan supremasi suku Quraisy. Imam Syafi’i juga dituduh sebagai aktor intelektual di balik sakralisasi Hadits dan mendudukkannya sebagai wahyu kedua dalam sumber hukum Islam. Namun demikian, kenapa pihak penyelenggara bersikukuh memilih tokoh yang hobi melakukan kekerasan intelektual ini sebagai narasumber? Apa motif di balik semua ini? Meskipun Abu Zayd tidak hadir, namun buku murid kesayangannya: “Orientalisme, Al-Qur’an dan Hadis“, telah diproyekkan untuk dibagikan kepada peserta ACIS VII. Sebenarnya buku ini bukanlah karya akademis yang utuh, namun merupakan kumpulan paper kelas seminar “Orientalisme, Al-Quran dan Hadis” yang diampunya bersama dosen lainnya di program pascasarjana UIN Yogyakarta. Ringkasnya, buku ini cenderung membela kajian orientalis terhadap Al-Quran dan menyarankan untuk tidak menempatkan Al-Quran pada wilayah yang “sakral” dan sarat dengan pelbagai nilai keutamaan religius saat melakukan pengkajian terhadapnya. (hal. 40). Lalu apakah relevansinya bagi kemajuan studi Quran, sehingga karya dosen pengantar buku Menggugat otensitas Wahyu Tuhan ini harus dimiliki semua peserta? Kesimpulan Konferensi tahunan yang bertujuan mulia ini adalah tradisi keilmuan yang harus dipertahankan. Namun demikian, proses penyeleksian makalah dan narasumber hendaknya tidak dominasi pihak tertentu yang justru bisa merendahkan kedudukan konferensi keilmuan yang bermartabat ini. Tampilnya narasumber asing non muslim untuk berbicara tentang studi Islam di depan para akademisi Muslim adalah bukti betapa peran agen-agen Barat di lingkungan Departemen Agama RI dalam menentukan arah studi Islam di PTAI tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi makalah terkait dengan studi Islam, khususnya tentang Islam, HAM dan Kebudayaan-, yang dinyatakan menang dan dipilih di antara 400 makalah untuk dipresentasikan, didominasi oleh haluan liberal serta mendudukkan MUI, orpol dan ormas Islam sebagai pihak tertuduh tanpa menghadirkan satu pun perwakilan dari mereka sebagai pembicara pembanding, layaknya sebuah forum ilmiah yang bermartabat?. [www.hidayatullah.com] * Alumnus Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Gontor

Sumber:http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5930

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Yang Sembrono dari Ulil Abshar

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Yang Sembrono dari Ulil Abshar

Tulisan saya di hidayatullah.com ditanggapi Ulil dengan judul “Amran dan Beberapa Kekeliruan”. “Ayolah Ulil, tunjukkan di mana kebebasan dan toleransi Barat?”   Oleh: Amran Nasution * Rabu, 05 Desember 2007 Ketika masih wartawan, saya menulis sebuah laporan utama sepulang melakukan liputan di Filipina Selatan. Pak Amir Daud, Redaktur Pelaksana waktu itu, 1981, memanggil saya ke mejanya. ‘’Berapa usia Anda?’’, katanya. Tentu saya kaget. Untuk apa usia ditanya kalau masalahnya ada pada tulisan. Tapi saya jawab melihat ia sangat serius. ’’Kalau begitu Anda masih bisa berubah. Mulai sekarang, berubahlah,’’ ujarnya. Lalu ia menunjuk kesalahan itu. Ternyata, saya sembarangan meletakkan titik dan koma. Di mata Pak Amir, saya sembrono. Ya, sembrono. Itulah yang saya lihat setelah membaca tulisan Ulil Abshar-Abdalla dari Departmen of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University, yang dimuat di Milist ICRP juga dimuat dalam kolomnya di situs Jaringan Islam Liberal (JIL), tanggal 30 November 2007. Ia menanggapi artikel saya, Dari Moshaddeg Sampai Mount Carmel (www.hidayatullah.com, 23 dan 24 November 2007). Ia mengabaikan begitu saja pendapat bahwa sanksi penistaan agama yang terjadi di Eropa dan Amerika yang tak kalah sektarian. Tapi kesemboronon Ulil tak terbatas titik, koma. Ia malah berbuat seenaknya dengan fakta, sesuatu yang di kalangan wartawan ditempatkan pada posisi amat tinggi. Tentu juga mestinya di kalangan intelektual semacam Ulil. Bagaimana mungkin dia membuat analisa yang benar, kalau faktanya salah. Garbage in, garbage out. Yang masuk sampah, pasti keluarnya sampah. Berikut saya tunjukkan sampah itu. Dia menyebut semua sekte, aliran, mazhab, dan keyakinan bisa berkembang bebas di negeri Barat. Sebagai contoh ia tunjuk Mormon yang salah satu pengikutnya, Mitt Romney, pernah menjadi gubernur dua priode di negara bagian Massachusetts. Romney sekarang menjadi bakal calon presiden dari Partai Republik. Saya mulai dari garbage kecil ini. Adalah bohong kalau dikatakan Romney (nama lengkapnya Willard Mitt Romney, 60 tahun) menjabat gubernur dalam dua priode. Ia cuma satu priode Gubernur Massachusetts, 2002 – 2006. Pada 1994, eksekutif sukses ini pernah mencalonkan diri menjadi anggota Senat mewakili Partai Republik, tapi dikalahkan Edward M.Kennedy (Partai Demokrat). Penyebab terpenting kekalahannya, ya soal agama Mormonnya itu (lihat artikel Michael Paulson, the Boston Globe, 9 November 2002). Dalam pemilihan gubernur 2002 yang dimenangkannya, Romney menghadapi Shannon O’Brien, seorang Katolik. Untuk diketahui Massachusetts cukup heterogen, banyak etnik dan agama. Tapi mayoritas penduduknya Katolik (44%), lalu Kristen 22%, sisanya Atheis, Yahudi, Buddha, Hindu, Islam, dan Mormon. Pada masa kampanye kali ini soal Mormonnya tak ditembaki lawan. Masalahnya, lawan juga sedang grogi bila agama dibawa-bawa. Isu penyelewengan seksual oknum pastor dengan anak altar sedang menghangat waktu itu. Kemudian nama Romney lagi berkibar sebagai penyelanggara Olimpiade Musim Dingin di Salt Lake City. Perhelatan akbar itu nyaris gagal karena panitia dilanda berbagai skandal. Romney muncul sebagai penyelamat. Bagaimana peluangnya kini sebagai bakal calon Presiden Partai Republik? Tipis sekali. Penyebabnya agamanya itu. Itulah sekarang yang menjadi isu hangat di sekitar pencalonan Romney. Survei the Wall Street Journal/NBC, awal November lalu, menunjukkan mayoritas responden tak bisa menerima seorang Mormon menjadi Presiden Amerika Serikat. Yang menyatakan bisa hanya 38% (the Washington Post, 28 November 2007). Nah, benar kan? Kalau masukan salah analisa salah pula. Sekarang mengancik ke soal sampah yang lebih serius. Kata Ulil, Mormon bebas berkembang di Amerika. Dari mana cerita itu didapatnya? Sejarah menunjukkan banyak darah berceceran di sekitar eksistensi sekte yang resminya disebut the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. Pencetus dan pemimpin pertama Mormon adalah Joseph Smith, lahir di Vermont pada 1805. Smith mengaku bertemu langsung dengan Tuhan dan Malaikat lalu mendapat petunjuk untuk menyebarkan ajarannya yang ia peroleh dari tulisan di piring emas di pegunungan New York. Tulisan ia terjemahkan selama berbulan-bulan dan menjadi kitab suci orang Mormon, the Book of Mormon. Jadi Mormon agama yang lahir di Amerika. Ajarannya mirip Kristen tapi mengharamkan arak, menghalalkan poligami. Tentu Joseph Smith dan pengikutnya tak bisa diterima masyarakat. Ia dianggap menyebarkan ajaran aneh yang bid’ah. Konflik sering terjadi. Mereka terlibat beberapa perkelahian dengan penduduk Missouri. Akhirnya, pada 27 Oktober 1838, Gubernur Missouri, Lilburn Boggs, mengeluarkan perintah memburu kaum Mormon yang disebut extermination order (perintah pembasmian). Sekitar 2500 tentara menyerbu perkampungan Mormon. Sejumlah pengikut Smith terbunuh, banyak wanita diperkosa. Smith dan beberapa pendetanya ditangkap. Untuk diketahui, extermination order itu berlaku 100 tahun lebih sampai dicabut oleh Gubernur Missouri Christopher Bond di tahun 1976. Sekian lama ditahan, akhirnya Smith dan kawan-kawan dibebaskan. Mereka membangun perkampungan di tepi Sungai Missouri. Lama kelamaan banyak orang baru bergabung sehingga jumlah jemaah bertambah besar. Mereka kembali bentrok dengan masyarakat. Joseph Smith, adiknya Hyrum Smith, dan dua pembantunya ditangkap. Pada pagi 27 Juni 1844, sekitar 200 massa mengepung penjara. Mereka bunuh Smith, adik, dan pembantunya (lihat artikel Jay Lindsay di Associated Press, 28 Januari 2006). Sejak itu pengikut Smith kocar-kacir sampai belakangan datang pemimpin baru, Brigham Young, yang mengkonsolidasikan mereka. Dan itu tak gampang. Hanya berkat kegigihan dan keuletan saja mereka bisa bertahan. Di Massachusetts, misalnya, seperti ditulis Jay Lindsay, baru di tahun 1960-an, Mormon bisa datang kembali. Dengan kisah berdarah-darah ini –sudah ditulis di banyak buku– bagaimana Ulil berani mengatakan semua sekte, aliran, mazhab, dan keyakinan bisa berkembang bebas di negara Barat? Apalagi, dengan gagah berani ia menulis: “Saat ini, di seluruh negeri Eropa dan Amerika (juga Kanada dan Australia) nyaris ‘’mustahil’’, sekali lagi nyaris mustahil, kita jumpai kasus sebuah sekte diberangus atau dirusak propertinya karena membawa ajaran yang menyimpang.” Rupanya, peristiwa 19 April 1993, ketika FBI meledakkan dan membakar habis perkampungan Sekte Cabang David, mengakibatkan kematian David Koresh dan 80-an pengikutnya di Mount Carmel, Waco, Texas, tak dilihat Ulil sebagai perusakan properti sebuah sekte, aliran, atau ajaran. Ilmu sihir apa yang telah menutup mata Ulil sehingga tak mampu melihat fakta itu? Guna melengkapinya di sini saya cuplikkan beberapa peristiwa yang relevan, yang sempat saya kumpulkan: The New York Times, 7 Maret 2004, menulis, pada hari Jumat, dua masjid dibakar di Annecy dan Seynod (Francis). Tak ada korban jiwa. Tapi peristiwa itu membuat marah kalangan Islam setempat karena tak ada respons dari pemerintah. Itu sangat kontras dengan pembakaran sebuah sekolah Yahudi, November sebelumnya. Ketika itu, hanya beberapa jam kemudian, Menteri Dalam Negeri Nicolas Sarkozy, langsung meninjau ke lapangan dan mengomentari peristiwa itu sebagai tindakan rasis. Esoknya, baru Kantor Presiden mengeluarkan siaran pers menanggapi pembakaran masjid, mengatakan bahwa Presiden Chirac sangat terkejut atas serangan dan dengan keras mengecam aksi yang menjijikkan itu. The New York Times, 24 Desember 2004, memuat berita sebuah masjid yang baru selesai dibangun di kota kecil Usingen, di barat laut Frankfurt (Jerman), telah terbakar. Menurut polisi, pembakaran dilakukan seseorang dengan sengaja. Pada bulan lalu, setelah terjadi pembakaran masjid di Belanda, sebuah botol berisi minyak tanah dilemparkan seseorang ke sebuah masjid di dekat Kota Sinsheim, Jerman. Fakta di atas, sekali lagi, terbatas yang sempat saya kumpulkan. Saya tak tahu persis sudah berapa banyak Sinagog – belakangan Masjid – yang dirusak selama ini di Eropa atau Amerika. Di dalam buku A Brief History of Blaspemy (The Orwel Press, 1990), Richard Webster menulis, kebencian orang Eropa kepada Yahudi yang dikenal sebagai anti-semit, sesungguhnya punya akar yang dalam. Sekadar contoh, tulis Webster, di dalam risalahnya, Of the Jews and Their Lies, pelopor reformasi gereja Martin Luther menyatakan seluruh orang Yahudi sebagai tamak dan rakus. Tapi terutama setelah pembunuhan orang Yahudi oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II, perlahan-lahan prasangka dan kebencian terhadap orang Yahudi berpindah kepada orang Arab dan Islam. Jadi tak usah heran kalau aksi perusakan Sinagog di Eropa kini pindah ke Masjid. Karena itu pula orang Islam di Jerman, Inggris, Francis, Belanda, dan sejumlah negara Eropa lainnya, bukan main sulit membangun masjid. Saya punya segepok kliping koran yang menulis berita itu. Banyak rencana membangun masjid sampai bertahun-tahun tak bisa terlaksana. The New York Times, 6 Juli 2007, sampai menuliskannya di dalam editorial soal sulitnya pembangunan masjid di Cologne, Jerman, dengan judul, ’’Celebrating, Not Hiding’’. Di Amerika juga sama. Kelompok Ahmadiyah berencana membangun masjid dan pusat kebudayaan di atas tanah seluas 90 ha di kawasan terpencil di Walkersville, Maryland, sampai sekarang tak kunjung berhasil. Masyarakat setempat keberatan (The Washington Post, 23 Oktober 2007). Ayolah Ulil, tunjukkan di mana kebebasan dan toleransi Barat yang Anda cekokkan kepada teman-teman Anda selama ini? Mereka itu rasis Ulil. Terlalu banyak fakta sejarah yang tak bisa dihapus: mulai pemusnahan Indian, perbudakan orang hitam, pembunuhan dan pengusiran orang China, sampai sekarang giliran orang Arab dan Islam. Seolah terlihat hijau Akhirnya, saya khawatir Ulil melihat Barat seperti melihat hutan dari jauh: semua terlihat hijau royo-royo. Padahal bila didekati kelihatan pohon yang sudah gundul terbakar, tebing yang longsor, pohon-pohon tumbang ditebang penduduk untuk kayu bakar, atau sungai yang dicemari bungkus plastik supermie dan puntung rokok. Tapi yang paling mengagetkan saya pernyataan Ulil berikut. Katanya, “Eropa belajar dari sejarah kelam itu hingga sekarang. Hasilnya tentu bukan main: lahirnya negara sekuler yang melindungi kebebasan beragama. Atau tepatnya melindungi agama dari intervensi negara (versi Roger William), dan melindungi negara dari intervensi agama (versi Thomas Jefferson). Kedua intervensi itu sangat buruk akibatnya baik bagi agama atau negara sendiri.” Padahal sudah beberapa tahun ini, setidaknya sejak peristiwa serangan teroris terhadap menara kembar WTC di New York, 2001, tak sedikit buku yang terbit, tak terhitung artikel ditulis, yang menyoroti bagaimana Amerika Serikat tak lagi membatasi hubungan agama dengan negara seperti yang digembar-gemborkan Ulil itu. Saya tak ingin memperdebatkan baik-buruk, manfaat-mudharat, dari terbaurnya hubungan itu. Seperti saya juga tak mau memperdebatkan di sini konsistensi sikap Thomas Jefferson, nama yang dikutip Ulil. Ia merancang Declaration of Independence yang begitu muluk bicara tentang kebebasan, sementara ia sendiri memiliki ratusan budak. Malah sampai meninggal dunia ia meninggalkan budak-budak yang diburu dari Afrika sebagai harta warisan. Jefferson rupanya gambaran dari negara yang diwariskannya: mengekspor demokrasi ke mana-mana sembari membunuhi jutaan rakyat tak berdosa di mana-mana. Mulai Vietnam, Laos, Korea, Iraq, Lebanon, Nikaragua, Guatemala, Panama, dan banyak lagi. Inilah satu-satunya negara di dunia yang tega membunuh lebih 200 ribu rakyat tak berdosa dengan bom atom uranium di Nagasaki dan Hirosima. Picing mata pada pembangunan arsenal nuklir Israel di Dimona, tapi mencak-mencak kepada nuklir Iran. Amerika kini merupakan satu-satunya negara besar di dunia yang menolak meratifikasi Protokol Kyoto, karena para tokoh Kristen Evangelical yang sangat berpengaruh di Partai Republik dan Gedung Putih menganggap bukan karbon dioksida yang menyebabkan perubahan iklim. Semua ditentukan oleh Yang Mahakuasa (Almighty). Iraq diserang, Saddam Hussein ditumbangkan, karena ia dianggap pengganti Nebuchadnezzar, Raja Babylonia yang memerangi Israel dan merusak Jerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi senjata pemusnah massal atau upaya demokratisasi hanyalah dalih. Selanjutnya setahun setelah Baghdad dikuasai, koran the Los Angeles Times melakukan survei dan menemukan 30 misionaris Evangelical di kota itu yang menempel (embeded) pada tentara pendudukan Amerika. Kyle Fisk, Kepala Administrasi the National Association of Evangelicals, mengatakan kepada wartawan koran itu, ’’Iraq akan menjadi pusat penyebaran ajaran Jesus Kristus ke Iran, Libya, dan ke seluruh Timur Tengah.’’ (the Los Angeles Times, 18 Maret 2004). Pemberantasan penyakit Aids dengan cara pantang berhubungan seks sembarang (abstinence), abortus diharamkan, begitu pula riset sel tunas (stem-cell research), dan banyak lagi nilai-nilai Gereja lainnya. Meski akhir tahun lalu, Partai Republik kalah dalam Pemilu sela dan kehilangan suara mayoritas di Senat dan DPR, ternyata Oktober lalu, DPR tetap menyetujui menaikkan anggaran program abtinence dari 28 juta menjadi 200 juta dollar setahun. Kenapa? Karena para tokoh Partai Demokrat pun keder pada kelompok Evangelical yang diduga punya pengaruh atas sekitar 30% pemilih. Pantaslah Bill Moyers, bekas wartawan televisi yang kini menjadi aktivis Gereja Evangelical, ketika berbicara di Harvard Medical School, 4 Desember 2004, berkata, ’’Untuk pertama kali dalam sejarah kita, ideologi dan theologi memonopoli kekuasaan di Washington.’’ Dimulai sejak zaman Presiden Reagan, tapi terutama pada dua priode kepemimpinan Bush, pelan-pelan Amerika sudah mendekati negara theokrasi dan Partai Republik merupakan partai Kristen pertama dalam sejarah Amerika. Bacalah American Theocracy (Viking Penguin, 2006) ditulis Kevin Phillips, penasehat politik utama Partai Republik di zaman Nixon. Fenomena itu cukup jelas diterangkan Profesor Samuel P.Huntington di dalam Who Are We? America’s Great Debate (The Free Press, 2005). Saya tak ingin mengulangi lagi cerita itu. Sudah saya tulis di www.hdayatullah.com: An-Naim dan ‘’Perang’’ Presiden Bush, 15 Agustus 2007, dan Hizbut Tahrir, Sekularisme dan Fenomena Global, 27 Agustus 2007. Cerita ini saja sudah terlalu panjang. [www.hidayatullah.com] * Penulis adalah mantan Redaktur GATRA dan TEMPO. Kini, bergabung dengan IPS (Institute for Policy Studies) Jakarta

Sumber:http://hidayatullah.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=5919&pop=1&page=0&Itemid=1

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Martin Bruinessen Marah Nasr Hamid Dicekal

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Martin Bruinessen: Di MUI Masuk juga Kelompok Keras

Rabu, 28 November 2007

var sburl2391 = window.location.href; var sbtitle2391 = document.title;var sbtitle2391=encodeURIComponent(“Martin Bruinessen: Di MUI Masuk juga Kelompok Keras”); var sburl2391=decodeURI(“http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5866″); sburl2391=sburl2391.replace(/amp;/g, “”);sburl2391=encodeURIComponent(sburl2391);   Pembatalan acara ceramah guru kaum liberal, Nasr Hamid Abu Zayd masih menyisahkan kekecewan kaum liberal. Baca wawancara Martin Bruninessen   Hidayatullah.com–Keberatan kelompok Islam atas kedatangan tokoh yang juga banyak dijadikan guru kaum liberal di Indonesia, Nasr Hamid Abu Zayd, menyisahkan banyak hal. The Wahid Institut, salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang liberalisme pemikiran di Indonesia langsung menggelar konferensi pers. Dengan menghadirkan sejumlah tokoh agama dan kelompok pro-demikrasi, Gus Dur mengatakan, pencekalan yang menimpa Nasr Hamid Abu Zayd adalah salah satu akibat dari wewenang MUI yang dianggap tinggi oleh Presiden RI. “Presiden kok ngaku akan nuruti keputusan MUI. Masak, MUI ditinggikan posisinya sederajat dengan Mahkamah Agung,” demikian kata Gus Dur sebagaimana dikutip situs the WAHID Institute. Sementara itu, seorang Indonesianis, Prof. Dr. Martin van Bruinessen, juga ikut berkomentar. Dalam sebuah wawancaranya dengan Radio Netherlands, Ketua ISIM (International Institute for the Study of Islam in the Modern World), Universitas Utrecht Netherlands, Belanda ini mengaku kaget. Martin yang juga penulis buku “Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia (1999) ini seolah menuduh, yang menjadi biang masalah, karena orang-orang yang berada di Mejelis Ulama Indonesia (MUI), selain ormas-ormas Islam besar, juga ada kelompok yang dianggapnya “keras” seperti; MMI dan Hizbut Tahrir. Di bawah ini, adalah pandangam Martin seputar pelarangan Nasr Hamid Abu Zayd yang diambil dari Radio Nederland; Siapa sebenarnya tokoh Nasr Hamid Abu Zayd ini? Nasr Abu Zayd seorang ilmuwan ahli sastra, yang memakai metode analisa sastra (hermeneutika) menganalisa bahasa Al-Quran. Itu barangkali juga sebabnya ada orang yang kurang senang, karena merasa Al-Quran suatu teks yang terlalu istimewa, tidak bisa dianalisa. Pada hemat saya, justru pendekatan Nasr Hamid Abu Zayd membuka peluang baru menganalisakan kembali Al-Quran dalam konteks sejarahnya. Berarti itu bisa menjadi alasan mengapa Nasr Abu Zayd dilarang berbicara di Seminar Internasional Islam di Malang? Ya, ini sangat mengherankan. Pernah ada satu kasus di Mesir, di mana seseorang menuntut beliau karena analisa kritis bahasa Al-Quran itu. Ia menuduh beliau sudah menjadi murtad, karena memakai metoda Barat menganalisa Al-Quran. Pernah juga ada suatu perkara di pengadilan, di mana pengadilan negeri memutuskan beliau memang murtad dan dinyatakan cerai dari isterinya yang masih Muslimah. Beliau kemudian pindah ke Belanda. Tetapi beliau sering diundang. Sebelumnya sudah berulangkali datang ke Indonesia. Malah waktu Abdurahman Wahid masih presiden Indonesia, juga bertemu dengan presiden. Dan ada lembaga penelitian Islam yang menganggap beliau justru punya sumbangan sangat penting untuk memperbaharui pemikiran Islam. Melihat larangan terhadap Nasr Abu Zayd, apa yang bisa dikatakan tentang kondisi Islam di Indonesia? Apakah Islam di Indonesia kurang bisa menerima kelompok-kelompok liberal? Dan apakah ini berarti kemunduran bagi Islam Indonesia? Saya tidak tau apa alasan Menteri Agama, tetapi kalau dilihat beberapa tahun terakhir, MUI melarang atau mengkafirkan aliran-aliran yang mereka cap sesat. Kita lihat, Islam yang dulu di Indonesia itu paling toleran, terbuka sesama Muslim atau bangsa yang non-Muslim itu, belakangan ini, wacana Islam yang dominant menjadi sesat yang kaku yang hanya menganggap ada satu kebenaran dan tidak ada penafsiran lain yang menganggap benar. Itu satu penyempitan wacana Islam yang sangat saya sayangkan. Apakah menurut Anda, di Indonesia sekarang kurang menerima kelompok-kelompok liberal seperti Nasr Abu Zayd? Saya kira umat Islam yang ada di Indonesia belum banyak berubah. Tetapi sekarang orang yang menentukan wacana dominant agak berbeda. Dulu, mungkin karena situasi politik ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan secara terbuka. Mungkin toleransi Indonesia yang dulu kita kagumi sebagai orang dari luar, mungkin sebagian dari toleransi itu dipaksakan oleh satu rezim yang tidak membolehkan konflik terbuka. Sehingga, orang lain yang tidak setuju dengan paham itu ya harus diam saja. Atau mengungkapkan keberatan mereka dengan bahasa yang sangat halus. Sedangkan sekarang, keperluan itu sudah tidak ada lagi. Orang yang tidak puas terhadap sesuatu berani bicara dan bisa bicara dengan sangat keras. Orang yang masuk dalam MUI itu, selain ormas-ormas Islam yang besar, yang dari dulu ada, juga kelompok yang lebih radikal, kelompok Majelis Mujahidin (MMI) masuk, Hizbut Tahrir masuk, ada beberapa lain yang masuk. Mereka membawa wacana yang jauh lebih keras dan tidak menerima perbedaan pendapat. Tidak bisa menerima bahwa orang yang berpikir lain dari mereka masih bisa menjadi Muslim yang tulus. Lalu apakah larangan terhadap Nasr Abu Zayd dalam seminar itu adalah kemunduran bagi Islam di Indonesia? Saya kira ya. Dulu, Indonesia adalah salah satu Negara Muslim yang terbesar. Negara Muslim, di mana berbagai golongan dalam Islam bisa saling bertemu. Indonesia dulu dikagumi oleh ‘aktivis Islam’ dari Barat, dari Turki, dari Arab dan dari Iran dan Pakistan, mereka mengakui Indonesia karena mempunyai satu peluang untuk diskusi terbuka, berbagai sisi, berbagai pendapat bisa diungkapkan, bisa berkonfrontasi tanpa orang berkelahi. Tetapi sekarang, arus dominan, ingin mendiamkan suara-suara yang tidak mereka setujui. Dan itu merupakan suatu pemiskinan. Dan itu akan mematikan dinamika pemikiran Islam di Indonesia, kalau begitu terus. [rnl/www.hidayatullah.com]

Sumber :http://hidayatullah.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=5866&pop=1&page=0&Itemid=1

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

MAJELIS ULAMA PROVINSI RIAU Tentang: “Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) in Indonesia Indonesia VII”

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

 

MAJELIS ULAMA PROVINSI RIAU

Wadah Musyawarah Para Ulama, Zu’ama, dan CendekiawanMuslim

Komplek Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Telp. (0761)Pekanbaru Telp. (0761)

21415 Fax (0761) 29332

———————————————————-

Siaran pers MUI Riau

Nomor: A-187/MUI-R/XI/2007

Tentang: “Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) in Indonesia Indonesia VII”

 

 

Pekanbaru, 22 November 2007

 

UMAT ISLAM RIAU TOLAK KEHADIRAN NASR HAMID ABU ZAYD

Nasr Hamid Abu Zayd, intelektual Mesir yang divonis murtad di negerinya, telah ditolak kehadirannya oleh umat Islam Riau. Penolakan itu dilakukan oleh MUI Riau bersama sejumlah Ormas Islam lainnya. Semula, pihak Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Agama memang menjadwalkan akan menghadirkan Abu Zayd dalam acara Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) in Indonesia VII, yang secara resmi telah dibuka oleh Menteri Agama, H. Maftuh Basuni pada Rabu malam 21 November di hotel Syahid Pekan Baru. Tapi, penolakan terhadap Abu Zayd sangat kuat dari umat Islam Riau. Abu Zayd akhirnya batal hadir. Dalam pidato sambutan pembukaan ACIS VII, Direktur Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, Prof. Dr. Abdurrahman Mas’ud, MA, menjelaskan bahwa Abu Zayd tidak bisa datang karena satu hal. Namun katanya, Abu Zayd berjanji akan hadir pada acara International Seminar di UNISMA Malang, 26 November minggu depan. Malang, 26 November minggu depan. Nasr Hamid Abu Zayd adalah tokoh liberal yang pendapat-pendapatnya sangat ekstrim, sehingga dia divonis murtad oleh Mahkamah Mesir. Dia lalu melarikan diri ke Leiden University. Dari sanalah, dengan dukungan negara-negara Barat, dia mulai mendidik beberapa dosen UIN/IAIN. Beberapa muridnya sudah kembali ke Indonesia dan menduduki posisi-posisiIndonesia dan menduduki posisi-posisi penting di UIN/IAIN. Di Indonesia, para penghujat al-Quran di kampus-kampus UIN/IAIN hampir selalu menjadikan Abu Zayd sebagai rujukan. Dalam hasil penelitiannya terhadap perkembangan paham-paham keagamaan Liberal di sekitar kampus UIN Yogyakarta, Litbang Departemen AgamaYogyakarta, Litbang Departemen Agama menulis:

“Al-Quran bukan lagi dianggap sebagai wahyu suci dari Allah SWT kepada Muhammad saw, melainkan merupakan produk budaya (muntaj tsaqafi) sebagaimana yang digulirkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Metode tafsir yang digunakan adalah hermeneutika, karena metode tafsir konvensional dianggap sudah tidak sesuai dengan zaman. Amin Abdullah mengatakan bahwa sebagian tafsir dan ilmu penafsiran yang diwarisi umat Islam selama ini dianggap telah melenggengkan status quo dan kemerosotan umat Islam secara moral, politik, dan budaya. Hermeneutika kini sudah menjadi kurikulum resmi di UIN/IAIN/STAIN seluruh IndonesiaIndonesia. Bahkan oleh perguruan tinggi Islam dinusantara ini hermeneutika makin digemari.” (Lebih lengkap tentang kekeliruan pemikiran Abu Zayd bisa dilihat dalam buku “Al-Qur’an Dihujat”, karya Henri Shalahuddin, MA (GIP, Jakarta:Jakarta: ei 2007).

 

MUI Riau bersama MUI pusat saat ini telah menghimpun data-data pelecehan dan penghujatan al-Quran di lingkungan UIN/IAIN. Bahkan, di IAIN Surabaya, gugatanSurabaya, gugatan terhadap al-Quran sebagai Kitab Suci pernah menghebohkan, ketika seorang dosen di sana, secara sengaja menginjak lafaz Allah yang ditulisnya sendiri. Ia ingin membuktikan bahwa al-Quran bukanlah kitab suci, tetapi merupakan hasil budaya manusia. Kata dosen tersebut:

“Sebagai budaya, posisi Al-Quran tidak berbeda dengan rumput.” (Majalah GATRA, 7 Juni 2006).

Karena itulah, MUI Riau sangat berkeberatan dengan kehadiran orang-orang seperti Abu Zayd dan antek-anteknya yang secara jelas-jelas telah begitu melecehkan Kitab Suci al-Quran. Pola pikir orientalis Yahudi-Kristen sangat mewarnai tulisan-tulisan di berbagai jurnal, tesis, buku, dan artikel-artikel para penghujat al-Quran tersebut. Dalam acara ACIS VII ini pun, sekali pun Abu Zayd tidak datang, tetapi buku karya murid kesayangannya, yaitu Dr. M. Nur Kholis Setiawan (dosen UIN Yogyakarta, yang disertasinya diterbitkan dengan judul “Al-Quran Kitab Sastra Terbesar”) yang berjudul “Orientalisme, Al-Qur’an dan Hadis”, telah diproyekkan untuk dibagikan kepada semua peserta ACIS VII.

 

Yang menjadi pertanyaan kemudian, “Apakah relevansinya bagi kemajuan studi al-Qur’an di Indonesia sehingga buku Nur Kholish itu dijadikan proyek untuk dimiliki semua peserta?”

Adalah aneh, jika sosok Abu Zayd yang jelas-jelas menghina dan menghujat al-Quran dan Imam Syafii dalam berbagai karyanya justru dipromosikan pemikirannya oleh Departemen Agama RI. Lebih aneh lagi, pihak panitia ACIS sama sekali tidak menghadirkan pembicara yang mampu mengkritik pemikiran Abu Zayd. Padahal, dalam semboyannya ditulis: “ACIS: Barometer Perkembangan Studi Keislaman di Indonesia”.

MUI Riau memandang aneh dengan semboyan ACIS tersebut, mengingat, selain Abu Zayd, pembicara dari luar negeri yang diundang oleh panitia, tidak ada satu pun yang dikenal oleh umat Islam sebagai ulama-ulama terkemuka, tetapi justru para orientalis Barat dan orang non-Muslim. Mereka adalah: Prof. Mark Woodward, Ph.D., Prof. Ron Lukens Bull, Ph.D., dan Prof. Peter Suwarno, Ph.D yang diundang untuk berbicara tentang Islam.

Prof. Peter Suwarno, Ph.D yang saat ini menjabat sebagai associate director of the School of International Letter and Cultures at Arizona StateUniversity USA, di awal presentasinya mengatakan bahwaUSA, di awal presentasinya mengatakan bahwa Arizona State University USA, di awal presentasinya mengatakan bahwaUSA, di awal presentasinya mengatakan bahwa dia bukan ahli agama dan tidak tahu banyak tentang Islam. Dia memang dikenal kedekatannya dengan Prof. Abdurrahman Mas’ud yang sering berkunjung ke Arizona.,Arizona., Peter menamatkan S1-nya di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Para pembicara seperti itukah yang dikatakan akan dijadikan sebagai “BAROMETER STUDI ISLAM DI INDONESIA?” Disamping itu, diantara tema-tema yang dibincangkan adalah isu utama dalam paham liberalisme di bidang keagamaan, baik yang dipaparkan secara halus maupun kasar. Di antara tema-tema yang disetujui untuk dilombakan dalam debat di acara pekan ilmiah mahasiswa dalam rangkaian kegiatan ACIS VII adalah sebagai berikut:
- Formalization of Syariah as the Real Enemy of democracy (=Formalisasi Syariah sebagai Musuh Nyata demokrasi)
- Ranjau Formalisasi Syariat
- Mendamaikan Syariat Islam dengan demokrasi Pancasila
- Pancasila dalam kepungan formalisasi Syari’ah Islam.
- Menolak Poligami: ditinjau dari berbagai pendekatan
- Pembaharuan Hukum Islam dalam konteks keindonesiaan merupakan suatu keharusan
- Benarkah poligami sebagai sunah nabi?

Ditilik dari tujuannya, sebenarnya ACIS merupakan acara yang bertujuan mulia. ACIS VII ini mengusung tema utama: “Konstribusi ilmu-ilmu keislaman dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan pada millenium ketiga”. Dalam pelaksanaannya, tema utama tersebut dirinci dalam lima bidang yang mencakup: a) Islam, politik dan ekonomi global. b) Islam dan masalah hak asasi manusia (HAM). c) Islam dan masalah pendidikan global. d) Islam an hegemoni budaya global. e) Islam dan masalah kesehatan, lingkungan dan perkembangan IPTEK.

Oleh sebab itu, harusnya, pihak Depag dan panitia berembuk dengan ulama-ulama Islam lainnya untuk menyusun acara. Bukan malah menghadirkan para pembicara yang sudah dikenal sebagai tokoh-tokoh Liberal, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Sebagai lembaga pemerintah, harusnya Depag berpikir lebih serius dalam mengembangkan studi Islam di Indonesia, demi kemaslahatan umat dan bangsa Indonesia. Dalam hal pengembangan pemikiran liberal, sikap MUI sudah jelas melalui fatwanya no. 7/MUNAS/MUI/II/2005 yang mengharamkan penyebaran paham liberal di Indonesia. Juga, pemikiran yang meragu-ragukan keotentikan al-Quran, oleh MUI dimasukkan ke dalam salah satu kriteria ajaran/aliran sesat.

Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau

Ketua: Sekretaris Umum

H. Ridwan Syarif H.Fajeriansyah, Lc.

Informasi: Fajriansyah, HP 0812 7516910

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Depag RI Undang Nasr Hamid Abu Zayd yang Telah Divonis Murtad sebagai Pembicara Konferensi Keislaman di Pekanbaru

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

From: hajaiz ahmad <hajaiz@yahoo.com>
Subject: [INSISTS] abu zayd diundang depag

 

Depag RI Undang Nasr Hamid Abu Zayd yang Telah Divonis Murtad oleh Mahkamah Agung Mesir 1996 sebagai Pembicara Konferensi Keislaman di Pekanbaru, Riau 2007

Depag RI Mengundang Nasr Hamid Abu Zayd yang telah divonis murtad oleh Mahkamah Agung Mesir 1996, sebagai salah satu pembicara dalam konferensi tahunan masalah keislaman yang ke-7 di Pekanbaru, Riau, 21-24 November 2007.

Untuk mengetahui vonis murtadnya Nasr Hamid Abu Zayd, berikut ini uraian Dr Syamsuddin Arif Orientalisches Seminar, Universitas Frankfurt, Jerman:

Nasr Hamid Abu Zayd telah divonis murtad oleh Mahkamah Agung Mesir. Mahkamah Agung Mesir pada 5 Agustus 1996 mengeluarkan keputusan[1] yang sama (dengan keputusan Mahkamah al-Isti’naf Kairo (Pengadilan Tinggi Kairo) 14 Juni 1995, pen): Abu Zayd dinyatakan murtad dan perkawinannya dibatalkan. Dalam putusan tersebut, kesalahan-kesalahan Abu Zayd disimpulkan sebagai berikut:

• Pertama, berpendapat dan mengatakan bahwa perkara-perkara gaib yang disebut dalam al-Quran seperti ‘arasy, malaikat, setan, jin, surga, dan neraka adalah mitos belaka.
• Kedua, berpendapat dan mengatakan bahwa al-Quran adalah produk budaya (muntaj tsaqafi), dan karenanya mengingkari status azali al-Quran sebagai Kalamullah yang telah ada dalam al-Lawh al-Mahfuz.
• Ketiga, berpendapat dan mengatakan bahwa al-Quran adalah teks linguistik (nashsh lughawi). Ini sama dengan mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah berdusta dalam menyampaikan wahyu dan al-Quran adalah karangan beliau.
• Keempat, berpendapat dan mengatakan bahwa ilmu-ilmu al-Quran adalah tradisi reaksioner serta berpendapat dan mengatakan bahwa syariah adalah faktor penyebab kemunduran umat Islam.
• Kelima, berpendapat dan mengatakan bahwa iman kepada perkara-perkara gaib merupakan indikator akal yang larut dalam mitos.
• Keenam, berpendapat dan mengatakan bahwa Islam adalah agama Arab, dan karenanya mengingkari statusnya sebagai agama universal bagi seluruh umat manusia.
• Ketujuh, berpendapat dan mengatakan bahwa teks al-Quran yang ada merupakan versi Quraisy dan itu sengaja demi mempertahankan supremasi suku Quraisy.
• Kedelapan, mengingkari otentisitas Sunnah Rasulullah SAW.
• Kesembilan, mengingkari dan mengajak orang keluar dari otoritas teks-teks agama .
• Kesepuluh, berpendapat dan mengatakan bahwa patuh dan tunduk kepada teks-teks agama adalah salah satu bentuk perbudakan. (Republika, Kamis, 30 September 2004, Kisah Intelektual Nasr Hamid Abu Zayd ,Oleh: Dr. Syamsuddin Arif, Orientalisches Seminar, Universitas Frankfurt, Jerman).

Berita tentang Depag RI mengundang Nasr Hamid, sebagai berikut:

4 Pakar Asing Bahas Islam Jakarta- Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama memastikan empat pakar asing bidang keislaman akan menghadiri pertemuan tahunan masalah keislaman atau Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-7 di Pekanbaru, Riau, 21-24 November 2007.

“Pembicara internasional yang sudah bersedia hadir adalah Mark Woodward dari Arizona State University, Ronald Lukens Bull dari University of North Florida, Peter Suwarno dari Arizona State University, dan Nasr Hamdi Abu Zayd dari Leiden University of Netherlands,” kata Direktur Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama Abdurrahman Mas’ud di Jakarta, Senin (19/11).

“Konferensi ke-7 ini dilakukan untuk mencermati perkembangan pemikiran dan pengkajian Islam di Indonesia dalam kerangka kontribusi terhadap problem kemanusiaan yang dihadapi masyarakat bangsa pada millennium ke-3,” katanya. Sementara itu pemakalah parallel terdiri atas 60 orang berasal dari sejumlah dosen perguruan tinggi agama Islam (PTAI), perguruan tinggi umum (PTU), dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Konferensi ini juga sebagai tradisi akademik tahunan yang mempresentasikan hasil kajian dan penelitian terbaru tentang Islam. (Ant). (Berita Kota, Selasa 20 November 2007, halaman 10).

Uraian selengkapnya mengenai Nasr Hamid Abu Zayd sebagai berikut:

To: insistnet@yahoogroups.com
From: Adian husaini <adianh@yahoo.com> Add to Address Book
Date: Wed, 29 Sep 2004 22:13:36 -0700 (PDT)
Subject: [INSIST] Baru! Syamsuddin VS Nasr Hamid

Republika, Kamis, 30 September 2004

Kisah Intelektual Nasr Hamid Abu Zayd Oleh: Dr. Syamsuddin Arif

Orientalisches Seminar, Universitas Frankfurt, Jerman

Beberapa waktu lalu, sebuah workshop bertemakan Kritik Wacana Agama digelar di Jakarta.

Penyelenggaranya, Jaringan Islam Liberal (JIL) dan International Center for Islam and Pluralism (ICIP), menghadirkan Nasr Hamid Abu Zayd sebagai pembicara utama. Tulisan ini bermaksud mengkritisi sosok tokoh yang sedang tenar di Indonesia ini.

Nama Nasr Hamid Abu Zayd, intelektual asal Mesir yang ‘kabur’ ke Belanda dan kini mengajar di Universitas Leiden itu, pertama kali saya dengar dari Profesor Arif Nayed, seorang pakar hermeneutika yang pernah menjadi guru besar tamu di ISTAC, Malaysia, sekitar tujuh tahun yang lalu. Perkembangan kasusnya saya ikuti dari liputan media dan laporan jurnal. Terus-terang saya tidak begitu tertarik oleh teori dan ide-idenya mengenai analisis wacana, kritik teks, apalagi hermeneutika. Sebabnya, saya melihat apa yang dia lontarkan kebanyakan-untuk tidak mengatakan seluruhnya-adalah gagasan-gagasan nyeleneh yang diimpor dari tradisi pemikiran dan pengalaman intelektual masyarakat Barat.

Promosi guru besar Nasr Hamid Abu Zayd adalah orang Mesir asli, lahir di Tantra, 7 Oktober 1943. Pendidikan tinggi, dari S1 sampai S3, jurusan sastra Arab, diselesaikannya di Universitas Kairo, tempatnya mengabdi sebagai dosen sejak 1972. Namun ia pernah tinggal di Amerika selama dua tahun (1978-1980), saat memperoleh beasiswa untuk penelitian doktoralnya di Institute of Middle Eastern Studies, University of Pennsylvania, Philadelphia. Karena itu ia menguasai bahasa Inggris lisan maupun tulisan. Ia juga pernah menjadi dosen tamu di Universitas Osaka, Jepang. Di sana ia mengajar Bahasa Arab selama empat tahun (Maret 1985-Juli 1989). Karya tulisnya yang telah diterbitkan antara lain:

(1) Rasionalisme dalam Tafsir: Studi Konsep Metafor Menurut Mu’tazilah (al-Ittijah al-’Aqliy fi-t Tafsir:
Dirasah fi Mafhum al-Majaz ‘inda al-Mu’tazilah, Beirut 1982);
(2) Filsafat Hermeneutika: Studi Hermeneutika al-Quran menurut Muhyiddin ibn ‘Arabi’ (Falsafat at-Ta’wil: Dirasah fi Ta’wil al-Qur’an ‘inda Muhyiddin ibn ‘Arabi, Beirut, 1983);
(3) Konsep Teks: Studi Ulumul Quran (Mafhum an-Nashsh: Dirasah fi ‘Ulum al-Qur’an, Kairo, 1987);
(4) Problematika Pembacaan dan Mekanisme Hermeneutik (Isykaliyyat al-Qira’ah wa Aliyyat at-Ta’wil, Kairo, 1992);
(5) Kritik Wacana Agama (Naqd al-Khithab ad-Diniy, 1992); dan
(6) Imam Syafi’i dan Peletakan Dasar Ideologi Tengah (al-Imam asy-Syafi’i wa Ta’sis Aidulujiyyat al-Wasathiyyah, Kairo, 1992).

Kecuali nomor satu dan dua, yang berasal dari tesis master dan doktoralnya, tulisan-tulisan Abu Zayd telah memicu kontroversi dan berbuntut panjang. Ceritanya bermula di bulan Mei 1992. Abu Zayd mengajukan promosi untuk menjadi guru besar di fakultas sastra Universitas Kairo. Beserta berkas yang diperlukan ia melampirkan semua karya tulisnya yang sudah diterbitkan. Enam bulan kemudian, 3 Desember 1992, keluar keputusannya: promosi ditolak. Abu Zayd tidak layak menjadi profesor, karya-karyanya dinilai kurang bermutu bahkan menyimpang dan merusak karena isinya melecehkan ajaran Islam, menghina Rasulullah SAW, meremehkan al-Quran, dan menghina para ulama salaf. Abu Zayd tidak bisa menerima dan protes.

Beberapa bulan kemudian, pada Jumat, 2 April 1993, Profesor Abdushshabur Syahin, yang juga salah seorang anggota tim penilai, dalam khutbahnya di Mesjid ‘Amru bin ‘Ash, menyatakan Abu Zayd murtad. Pernyataan Ustadz Syahin diikuti oleh para khatib di masjid-masjid pada Jumat berikutnya. Mesir pun heboh. Harian al-Liwa’ al-Islami dalam editorialnya 15 April 1993 mendesak pihak Universitas Kairo agar Abu Zayd segera dipecat karena dikhawatirkan akan meracuni para mahasiswa dengan pikiran-pikirannya yang sesat dan menyesatkan. Pada 10 Juni 1993 sejumlah pengacara, dipimpin oleh M Samida Abdushshamad, memperkarakan Abu Zayd ke pengadilan Giza. Pengadilan membatalkan tuntutan mereka pada 27 Januari 1994. Namun di tingkat banding tuntutan mereka dikabulkan. Pada 14 Juni 1995, dua minggu setelah Universitas Kairo mengeluarkan surat pengangkatannya sebagai profesor, keputusan Mahkamah al-Isti’naf Kairo menyatakan Abu Zayd telah keluar dari Islam alias murtad dan, karena itu, perkawinannya dibatalkan. Ia diharuskan bercerai dari istrinya (Dr Ebtehal Yunis), karena seorang yang murtad tidak boleh menikahi wanita muslimah. Abu Zayd mengajukan banding.

Ulama al-azhar Sementara itu, Front Ulama al-Azhar yang beranggotakan 2.000 orang, meminta pemerintah turun tangan: Abu Zayd mesti disuruh bertaubat atau-kalau yang bersangkutan tidak mau-ia harus dikenakan hukuman mati. Tidak lama kemudian, 23 Juli 1995, bersama istrinya, Abu Zayd terbang pergi ke Madrid, Spanyol, sebelum akhirnya menetap di Leiden, Belanda, sejak 2 Oktober 1995 sampai sekarang. Mahkamah Agung Mesir pada 5 Agustus 1996 mengeluarkan keputusan yang sama: Abu Zayd dinyatakan murtad dan perkawinannya dibatalkan. Dalam putusan tersebut, kesalahan-kesalahan Abu Zayd disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, berpendapat dan mengatakan bahwa perkara-perkara gaib yang disebut dalam al-Quran seperti ‘arasy, malaikat, setan, jin, surga, dan neraka adalah mitos belaka.
Kedua, berpendapat dan mengatakan bahwa al-Quran adalah produk budaya (muntaj tsaqafi), dan karenanya mengingkari status azali al-Quran sebagai Kalamullah yang telah ada dalam al-Lawh al-Mahfuz.
Ketiga, berpendapat dan mengatakan bahwa al-Quran adalah teks linguistik (nashsh lughawi). Ini sama dengan mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah berdusta dalam menyampaikan wahyu dan al-Quran adalah karangan beliau.
Keempat, berpendapat dan mengatakan bahwa ilmu-ilmu al-Quran adalah ?radisi reaksioner serta berpendapat dan mengatakan bahwa syariah adalah faktor penyebab kemunduran umat Islam.
Kelima, berpendapat dan mengatakan bahwa iman kepada perkara-perkara gaib merupakan indikator akal yang larut dalam mitos.
Keenam, berpendapat dan mengatakan bahwa Islam adalah agama Arab, dan karenanya mengingkari statusnya sebagai agama universal bagi seluruh umat manusia.
Ketujuh, berpendapat dan mengatakan bahwa teks al-Quran yang ada merupakan versi Quraisy dan itu sengaja demi mempertahankan supremasi suku Quraisy.
Kedelapan, mengingkari otentisitas Sunnah Rasulullah SAW.
Kesembilan, mengingkari dan mengajak orang keluar dari otoritas teks-teks agama .
Kesepuluh, berpendapat dan mengatakan bahwa patuh dan tunduk kepada teks-teks agama adalah salah satu bentuk perbudakan.

Reaksi pro dan kontra bermunculan, dari kalangan intelektual maupun aktivis HAM. Pelbagai media di Barat kontan mengecam keputusan tersebut seraya memihak dan membela Abu Zayd. Mereka menuduh Abu Zayd telah dizalimi dan ditindas, bahwa hak asasinya dirampas, bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi telah dipasung. The Middle East Studies Association of North America, misalnya, melalui Komite Kebebasan Akademis melayangkan surat keprihatinan kepada Presiden Mesir, Husni Mubarak. Namun keputusan tersebut sudah final, tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dicabut lagi.

Di Belanda Abu Zayd justru mendapat sambutan hangat dan diperlakukan istimewa. Rijksuniversiteit Leiden langsung merekrutnya sebagai dosen sejak kedatangannya (1995) sampai sekarang. Ia bahkan diberi kesempatan dan kehormatan untuk menduduki the Cleveringa Chair in Law Responsibility, Freedom of Religion and Conscience, kursi profesor prestisius di universitas itu. Tidak lama kemudian, Institute of Advanced Studies (Wissenschaftskolleg) Berlin mengangkatnya sebagai Bucerius/ZEIT Fellow untuk proyek Hermeneutika Yahudi dan Islam. Pihak Amerika tidak mau ketinggalan. Pada 8 Juni 2002, the Franklin and Eleanor Roosevelt Institute menganugrahkan The Freedom of Worship Medal kepada Abu Zayd. Lembaga ini menyanjung Abu Zayd terutama karena pikiran-pikiranya yang dinilai ‘berani’ dan ‘bebas’ (courageous independence of thought) serta sikapnya yang apresiatif terhadap tradisi falsafah dan agama Kristen, modernisme dan humanisme Eropa.

Di Indonesia, Abu Zayd diundang dan disambut meriah. Gagasan-gagasannya diadopsi dan dipropagandakan secara besar-besaran, buku-bukunya diterjemahkan, lokakarya dan seminar digelar. Prof Dr M Amin Abdullah dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dalam sebuah wawancara dengan JIL, mengaku cukup tertarik dengan karya-karya Abu Zayd seperti Naqd al-Khithab ad-Dini yang dinilainya cocok untuk dibahas (diajarkan?) di lingkungan IAIN atau PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam). Ia dan cendekiawan lainnya di Tanah Air tampaknya lupa atau sengaja menganggap sepi keputusan Mahkamah Agung Mesir, menganggap keputusan tersebut berlatarbelakang politik, dan karenanya tidak valid secara akademis.

Padahal, keputusan hukum tersebut diambil berdasarkan fakta-fakta dan hasil kesimpulan penelitian tim dan saksi ahli yang pakar di bidangnya. Jadi keputusan tersebut sah dan mengikat (valid and binding) baik secara hukum maupun secara akademis. Lebih jauh dari itu, karena dicapai melalui prosedur ilmiah, musyawarah dan kesepakatan para ahli (ulama) di bidangnya, maka keputusan tersebut sesungguhnya merupakan ijma’, bukan lagi pendapat pribadi. Dan itu diperkuat dengan pernyataan sikap ulama yang tergabung dalam Jabhat Ulama al-Azhar.

Dalam otobiografinya yang baru diterbitkan, Voice of an Exile: Reflections on Islam (Westport, Connecticut/London: Praeger, 2004), Abu Zayd ‘blak-blakan’ mengungkapkan latar belakang dan sumber inspirasinya.

Berikut ini cuplikannya.

Usai bermukim di AS Abu Zayd mengakui pengalamannya belajar di Amerika ternyata membuahkan hasil. Di sanalah ia mengenal dan mempelajari filsafat dan hermeneutika. Baginya, hermeneutika adalah ilmu baru yang telah membuka matanya: My academic experience in the [United] States turned out to be quite fruitful. I did a lot of reading on my own, especially in the fields of philosophy and hermeneutics. Hermeneutics, the science of interpreting texts, opened up a brand-new world for me (hlm. 95).

Seperti anak kecil yang baru dapat pistol mainan, ia segera mencari sasaran tembak di sekitarnya. Kalau pisau hermeneutika bisa dipakai untuk membedah Bibel, mengapa tidak kita gunakan untuk mengupas al-Quran. Toh keduanya sama, sama-sama kitab suci. Demikian logika Abu Zayd.

Para sarjana Barat (Yahudi maupun Kristen) sejak lama telah menerapkan metode-metode kritis dalam mengkaji Bibel, seperti metode textual criticism, source criticism, form criticism, dan sebagainya. Sebagaimana Bibel, al-Quran juga dinilai sebagai produk budaya setempat yang tidak terlepas dari konteks masyarakat, sejarah, dan zaman di mana ia lahir dan berkembang. Di situ tentu ada campur-tangan manusia. Berkata Abu Zayd: Classical Islamic thought believes the Qur’an existed before it was revealed. I argue that the Qur’an is a cultural product that takes its shape from a particular time in history. The historicity of the Qur’an implies that the text is human. Because the text is grounded in history, I can interpret and understand that text. We should not be afraid to apply all the tools at our disposal in order to get at the meaning of the text (hlm. 99).

Dengan menganggap al-Quran sama dengan Bibel, Abu Zayd lantas menurunkan status al-Quran-bukan lagi Kalamullah. Baginya, al-Quran adalah sebuah teks, tidak lebih dari itu. Statusnya, menurut Abu Zayd, sama dengan buku-buku lainnya, yang dikarang oleh manusia, terbentuk dalam konteks budaya dan sejarah, dan sebagai wacana, tidak memiliki makna yang tetap dan baku: The divine text became a human text at the moment it was revealed to Muhammad. How else could human beings understand it? Once it is in human form, a text becomes governed by the principles of mutability or change. The text becomes a book like any other. Religious texts are essentially linguistic texts. They belong to a specific culture and are produced within that historical setting. The Qur’an is a historical discourse-it has no fixed, intrinsic meaning (hlm. 97).

Pendapat-pendapatnya mengenai hermeneutika, tekstualitas, dan historisitas al-Quran ini diakuinya adalah ‘oleh-oleh’ hasil mukimnya di Amerika: I owe much of my understanding of hermeneutics to opportunities offered me during my brief sojourn in the United States (hlm. 101).

Orang macam Abu Zayd ini cukup banyak. Ia jatuh ke dalam lubang rasionalisme yang digalinya sendiri. Ia seperti istri Aladdin, menukar lampu lama dengan lampu baru yang dijajakan oleh si tukang sihir.

———————————
[1] Pada 14 Juni 1995, dua minggu setelah Universitas Kairo mengeluarkan surat pengangkatannya sebagai profesor, keputusan Mahkamah al-Isti’naf Kairo (Pengadilan Tinggi Kairo) menyatakan Abu Zayd telah keluar dari Islam alias murtad dan, karena itu, perkawinannya dibatalkan. Ia diharuskan bercerai dari istrinya (Dr Ebtehal Yunis), karena seorang yang murtad tidak boleh menikahi wanita muslimah. Abu Zayd mengajukan banding. (Republika, Kamis, 30 September 2004, Kisah Intelektual Nasr Hamid Abu Zayd ,Oleh: Dr. Syamsuddin Arif, Orientalisches Seminar, Universitas Frankfurt, Jerman). Kemudian disusul oleh keputusan Mahkamah Agung Mesir 5 Agustus 1996 yang vonisnya sama, Nasr hami Abu zayd dinyatakan murtad, dan isterinya wajib difasakh (dipisahkan).

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Ulama dan Relativisme Kaum Liberal

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Ulama dan Relativisme Kaum Liberal
Oleh M. Anwar Djaelani *

Berikut artikel untuk menanggapi Mohamad Guntur Romli yang menulis
“Sesatnya Kriteria Sesat” (Jawa Pos 14/11/07) dan
Pradana Boy yang menulis “Relativitas Kesesatan Aliran Sesat” (Jawa Pos 9/11/07).

“JIMAT” yang kerap dijadikan amunisi kaum liberal antara lain- adalah pluralisme, liberalisme, ersamaan tanpa batas, antiotoritas, dan relativisme. Maka, menyusul maraknya diskusi di seputar aliran sesat, terlihat bahwa dua “jimat” yang disebut terakhir itu, yang paling banyak dipakai kaum liberal saat membela kelompok semisal Al-Qiyadah Al-Islamiyah.

Lihat –misalnya- dua tulisan di Jawa Pos. Pada 4/11/07 Mohamad Guntur Romli menulis “Sesatnya kriteria Sesat”. Pada dasarnya, dia menyatakan bahwa kriteria penyesatan versi Majelis Ulama Indonesia(MUI) harus ditolak, sebab semua orang atau kelompok memiliki derajat yang sama ketika berusaha memahami wahyu. Itupun –kata dia- hakikat kebenarannya baru sampai pada tahap “kebenaran manusiawi” dan bukan “kebenarann Ilahi”. Untuk itu, dia bersandar pada hadits bahwa “Perbedaan (pendapat) umatku adalah rahmat”. Bisakah hadits itu dijadikan sandaran hujjah? Prof. KH Ali Mustafa Yaqub, MA lewat buku berjudul Hadits-Hadits Bermasalah menilai bahwa hadits itu tak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan –oleh karena itu- tidak dapat dijadikan dalil sama sekali.

Siapa Ali Mustafa Yaqub? Sekarang, dia salah seorang dari sedikit ahli hadits di Indonesia. Dulu, awal 1970-an- dia mahasiswa Universitas Hasyim Asy’ari, Tebuireng. Dia santri Gus Dur, saat di Jombang. Sebagai tambahan, jika ada yang menilai bahwa kasus Al-Qiyadah Al-Islamiyah tak lebih sekadar perbedaan pendapat saja, maka mengherankan sekali karena kesalahan kelompok itu telah begitu terang. Dari segi nama kelompok, mereka dapat dipastikan tetap beragama Islam. Tetapi, lihatlah syahadatnya! “Asyhadu alla ilaha illa-Alla wa asyhadu anna Masih al-Mau’ud Rasul-Allah.” Mereka pun menyatakan shalat dan puasa tak wajib dikerjakam. Maka, pertanyaannya, benarkah ajaran itu sekadar perbedaan pendapat? Itukah contoh dari “kebenaran manusiawi” yang harus kita hormati? Lalu lewat tulisan di Jawa pos, 9/11/07 berjudul “Relativitas Kesesatan Aliran Sesat”, Pradana Boy ZTF (dosen Fakultas Ilmu Agama Universitas Muhammadiyah Malang) juga membela aliran sesat dengan merelatifkan fatwa MUI. Dia menggugat -untuk tak menyebut menghujat- ulama, dengan menyatakan bahwa fatwa itu memiliki potensi “pemaksaan” kebenaran yang sangat tinggi. Hal itu, dikaitkannya dengan pendapat MUI bahwa salah satu kriteria aliran sesat adalah “ketika menafsirkan Al-Qur’an di luar ketentuan kaidah-kaidah tafsir yang berlaku”. Boy mendasarkan pemikirannya atas paham relativisme (tafsir), salah satu “jimat” kaum liberal. Tampak, dia berusaha untuk menghilangkan otoritas ulama dalam penafsiran Al-Qur’an. Perhatikanlah pernyataan dia:

“Jika MUI merujuk kepada seperangkat kaidah yang dihasilkan oleh ulama tertentu, MUI telah melakukan kesewenang-wenangan. Seolah-olah MUI memiliki hak paling mutlak untuk menentukan metode ini benar dan metode
ini salah”.

Boy menyergah, kaidah tafsir menurut siapa? Boy menyoal, model pendekatan versi siapa? Bukankah –lanjut dia- ahli tafsir itu banyak, seraya menyebut sejumlah “mufassir” liberal seperti Nasr Hamid Abu Zayd, Arkoun, Hassan Hanafi, dan sejumlah nama lain yang “sejenis” dengan itu. Bahkan, yang luar biasa, tanpa ragu dia ajak pula agar kita membandingkan dengan “tafsir” dari kalangan nonMuslim seperti Anthony John, John Wansbrough, atau Andrew Rippin. Siapa Nasr Hamid Abu Zayd? Atas sejumlah pendapat kontroversialnya, Nasr Hamid Abu Zayd dinilai ulama Mesir bahwa dia telah keluar dari Islam. Maka, ulama Mesir-pun menetapkan dia harus diseret ke pengadilan dan diharuskan bercerai dengan istrinya. Dia kemudian melarikan diri ke Belanda. Siapa John Wansbrough? Muhammad Nasrin bin M. Nasir menulis tesis yang berjudul “A Critique of John Wansbrough’s Methodology and Conclusion” dan telah dipertahankannya di Islamic College for Advanced Studies, London, pada 2002. Bahwa, John Wansbrough adalah tokoh utama yang mempunyai gagasan untuk melemahkan” Al-Qur’an. Pemikiran dia berakar pada ungkapan bahwa, “Sebagai sebuah teks, Al-Qur’an harus dikaji dengan analisa sastra karena kelahirannya berada pada masa kejayaan kesusasteraan”. Salah satu implikasinya, adalah klaim bahwa Al-Qur’an telah mengalami evolusi sejalan dengan waktu sehingga Al-Qur’an yang dipahami Muslim sekarang ini bukan kitab yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad lebih dari 1400 tahun lalu. Tentu saja, pemahaman John Wansbrough itu sangat menyimpang dari sisi pemahaman normatif kaum muslimin.

Lantas, siapa Andrew Rippin? Dia adalah salah satu murid John Wansbrough. Rippin melakukan kajian tafsir teks dengan skeptismenya Wansbrough.

Otoritas Itu

Telah kita rasakan, kecuali berusaha “melemahkan” Al-Qur’an, kaum liberal juga melakukan pengerdilan terhadap otoritas ulama. Padahal, siapapun tahu, di lapangan hidup apa saja, mesti ada otoritas dalam menilai sesuatu. Di bidang kesehatan, hanya dokterlah yang punya otoritas untuk menilai seseorang itu sakit atau tidak. Begitu juga, di aspek keagamaan. Untuk Islam, maka yang memiliki otoritas menentukan tafsir (tentu saja termasuk menetapakan sebuah aliran itu sesat atau tidak) adalah ulama yaitu ulama yang istiqomah, dan bukan ulamaus-su’ / ulama jahat. Bukankah ulama itu pewaris para Nabi? Dengan posisi itu, ulama menjalankan fungsi kenabian seperti mendampingi umat menuju kehidupan yang Islami. Dengan demikian, salah satu peran ulama adalah sebagai memberi fatwa, baik diminta ataupun tidak. Dengan demikian, ide relativisme (tafsir) adalah pemikiran yang tak berdasar. Berbekal “senjata” itu, mereka ingin meniadakan otoritas dalam penafsiran, dan mereka tidak mengakui adanya satu kebenaran untuk semua manusia. Tentu saja, itu tak mungkin. Bagi kaum liberal –seperti Boy- kajian seorang nonMuslim lebih dia hargai ketimbang fatwa MUI. Maka, berhati-hatilah dengan fenomena “proyek” yang ditujukan untuk “mengurangi’ nilai Al-Qur’an dan untuk meruntuhkan otoritas ulama. Wallahu a’lam. []

* M. Anwar Djaelani,
dosen STAIL Pesantren Hidayatullah – Surabaya

Sumber Jawa Pos Online

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Iraqi Resistance Report for events of Wednesday, 5 December 2007

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Iraqi Resistance Report for events of Wednesday, 5 December 2007

Translated and/or compiled by Muhammad Abu Nasr, member, editorial board, the Free Arab Voice. http://www.freearabvoice.org

Resistance group pounds US base near al-Fallujah with Katyusha rockets. Top Iraqi medical doctor reportedly defects to US while on visit abroad, said to have proof that US-installed Iraqi regime has minimized numbers of deaths. US admits three more of its soldiers killed in Iraq on Tuesday. Americans carry out random arrests on streets of Tikrit Wednesday afternoon. US blockades as-Siniyah following Saturday Resistance attack. American casualties reported in Resistance bomb attack near Bayji. Puppet forces close down Abu Ghurayb Hospital. Sectarian murder spree continues: four more bodies found dumped around Baghdad Wednesday. Resistance blasts US base in ash-Sharuqat with Katyusha rockets. Car bomb targets motorcade of US-backed Kurdish separatist puppet army commander in Kirkuk. Resistance bomb kills three puppet policemen in al-Mawsil Wednesday. Car bomb targets puppet police in al-Mawsil Wednesday morning.

The full story in

http://uruknet.info/?p=m38948&hd=&size=1&l=e

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Israel to build homes in east Jerusalem

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Israel to build homes in east Jerusalem

Israel said Tuesday it is seeking bids to build more than 300 new homes in a disputed east Jerusalem neighborhood…

Posted Dec 4, 2007 09:22 AM PST

Category: ISRAEL

There is no dispute.

# * Resolution 127: ” . . . ‘recommends’ Israel suspends it’s ‘no-man’s zone’ in Jerusalem”.

# * Resolution 250: ” . . . ‘calls’ on Israel to refrain from holding military parade in Jerusalem”.

# * Resolution 251: ” . . . ‘deeply deplores’ Israeli military parade in Jerusalem in defiance of Resolution 250″.

# * Resolution 252: ” . . . ‘declares invalid’ Israel’s acts to unify Jerusalem as Jewish capital”.

# * Resolution 267: ” . . . ‘censures’ Israel for administrative acts to change the status of Jerusalem”.

# * Resolution 271: ” . . . ‘condemns’ Israel’s failure to obey UN resolutions on Jerusalem”.

# * Resolution 298: ” . . . ‘deplores’ Israel’s changing of the status of Jerusalem”.

# * Resolution 476: ” . . . ‘reiterates’ that Israel’s claim to Jerusalem are ‘null and void’”.

# * Resolution 478: ” . . . ‘censures (Israel) in the strongest terms’ for its claim to Jerusalem in its ‘Basic Law’”.

# * Resolution 673: ” . . . ‘deplores’ Israel’s refusal to cooperate with the United Nations.

The full story in

http://www.whatreallyhappened.com/

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Paranoid – Islamophobia : Islam’s “Plan” To Take Over the USA in 20 Years

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Islam’s “Plan” To Take Over the USA in 20 Years

As reported by Anis Shorrosh, author of “Islam Revealed”

as well as in Joseph Farah’s G2 Bulletin

and WorldNetDaily.com on August 4, 2003

1. Terminate America‘s freedom of speech by replacing it with statewide and nationwide hate-crime bills.

2. Wage a war of words using black leaders like Louis Farrakhan, Rev. Jesse Jackson and other visible religious personalities who promote Islam as the religion of African-Americans while insisting Christianity is for whites only. What they fail to tell African-Americans is that it was Arab Muslims who captured them and sold them as slaves. In fact, the Arabic word for black and slave is the same, ”Abed.”

3. Engage the American public in dialogues, discussions, debates in colleges, universities, public libraries, radio, TV, churches and mosques on the virtues of Islam. Proclaim how it is historically another religion like Judaism and Christianity with the same monotheistic faith.

4. Nominate Muslim sympathizers to political office to bring about favorable legislation toward Islam and support potential sympathizers by block voting.

5. Take control of as much of Hollywood, the press, TV, radio and the Internet as possible by buying the related corporations or a controlling stock.

6. Yield to the fear of the imminent shut-off of the lifeblood of America – black gold. America‘s economy depends on oil and 41 percent of it comes from the Middle East.

7. Yell ”foul, out-of-context, personal interpretation, hate crime, Zionist, un- American, inaccurate interpretation of the Quran” anytime Islam is criticized or the Quran is analyzed in the public arena.

8. Encourage Muslims to penetrate the White House, specifically with Islamists who can articulate a marvelous and peaceful picture of Islam. Acquire government positions and get membership in local school boards. Train Muslims as medical doctors to dominate the medical field, research and pharmaceutical companies. (Ever notice how numerous Muslim doctors in America are, when their countries need them more desperately than America?) Take over the computer industry. Establish Middle Eastern restaurants throughout the U.S. to connect planners of Islamization in a discreet way.

9. Accelerate Islamic demographic growth via:

• Massive immigration (100,000 annually since 1961).

• Use no birth control whatsoever – every baby of Muslim parents is automatically a Muslim and cannot choose another religion later.

• Muslim men must marry American women and Islamize them (10,000 annually). Then divorce them and remarry every five years – since one can’t legally marry four at one time. This is a legal solution in America.

• Convert angry, alienated black inmates and turn them into militants (so far 2,000 released inmates have joined al-Qaida worldwide). Only a few ”sleeper cells” have been captured in Afghanistan and on American soil.

10. Reading, writing, arithmetic and research through the American educational system, mosques and student centers (now 1,500) should be sprinkled with dislike of Jews, evangelical Christians and democracy. There are currently 300 exclusively Muslim schools in the U.S. which teach loyalty to the Quran, not the U.S. Constitution. In January of 2002, Saudi Arabia‘s Embassy in Washington mailed 4,500 packets of the Quran and videos promoting Islam to America ‘s high schools – free of charge. Saudi Arabia would not allow the U.S. to reciprocate.

11. Provide very sizeable monetary Muslim grants to colleges and universities in America to establish ”Centers for Islamic studies” with Muslim directors to promote Islam in higher-education institutions.

12. Let the entire world know through propaganda, speeches, seminars, local and national media that terrorists have hijacked Islam, when in truth, Islam hijacked the terrorists.

13. Appeal to the historically compassionate and sensitive Americans for sympathy and tolerance towards Muslims in America who are portrayed as mainly immigrants from oppressed countries.

14. Nullify America‘s sense of security by manipulating the intelligence community with misinformation. Periodically terrorize Americans with reports of impending attacks on bridges, tunnels, water supplies, airports, apartment buildings and malls.

15. Form riots and demonstrations in the prison system demanding Islamic Sharia as the way of life, not America‘s justice system.

16. Open numerous charities throughout the U.S., but use the funds to support Islamic terrorism with American dollars.

17. Raise interest in Islam on America‘s campuses by insisting freshman take at least one course on Islam.

18. Unify the numerous Muslim lobbies in Washington, mosques, Islamic student centers, educational organizations, magazines and papers by Internet and an annual convention to coordinate plans, propagate the faith and engender news in the media.

19. Send intimidating messages and messengers to the outspoken individuals who are critical of Islam and seek to eliminate them by hook or crook.

20. Applaud Muslims as loyal citizens of the U.S. by spotlighting their voting record as the highest percentage of all minority and ethic groups in America.

The full story in

http://www.worldthreats.com/general_information/Islam%20Plan%20to%20Take%20Over%20USA.htm

See: Anis Shorrosh Humiliated : http://www.youtube.com/watch?v=RurVnvvak3U

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Hyping Hate Crime Vs. Muslims

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

By INVESTOR’S BUSINESS DAILY | Posted Monday, December 03, 2007 4:20 PM PT

Discrimination: New FBI data on hate crimes reveal Muslim groups are crying wolf about exploding anti-Muslim abuses. They’re actually shrinking, belying claims of mass Islamophobia.

Not only are anti-Islamic hate crimes way down, but they’re a fraction of overall religious hate crimes. The overwhelming majority of such crimes target Jews, something CAIR and other Muslim groups don’t seem all that concerned about.

In 2006, a whopping 66% of religiously motivated attacks were on Jews, while just 11% targeted Muslims, even though the Jewish and Muslim populations are similar in size. Catholics and Protestants, who together account for 9% of victims, are subject to almost as much abuse as Muslims in this country.

Last year’s anti-Islamic hate crimes totaled 156. While just one hate crime is one too many, that’s a 68% drop from 2001.

The FBI report gives lie to CAIR’s alarmist narrative of “Islamophobic” lynch mobs marching on mosques across America. In reality, Americans have been remarkably, and admirably, tolerant and respectful of Muslims and their institutions since 9/11.

It’s plain that CAIR, which claims to be the “Muslim NAACP,” has been hyping tensions.

Every year the pressure group releases a report citing thousands of alleged civil-rights and physical abuses against Muslims, which largely are based on anecdotal reporting from members. Despite CAIR’s obvious bias (and proven record of dissembling), the PC-addled media report its numbers unfiltered and without question.

But if you peel them back, you find they’re mostly victimless crimes. For instance, in its 2006 report released in June, CAIR listed as a “hate crime” the following example: “A copy of the Quran was found in a toilet at the library of Pace University in New York.” There are other atrocities, too, such as someone trampling on a “flower bed” at a mosque in Texas.

Even in the aftermath of 9/11, when Americans were still raw with anger over 19 Muslims killing almost 3,000 of our fellow citizens, there was virtually no vigilantism or violent backlash against Muslims. In November and December 2001, Zogby polled American Muslims and found that only 6% had suffered “physical abuse or assault.”

These are all inconvenient facts for CAIR and its antiwar agenda. It can’t roll back the Patriot Act and key counterterror measures, such as mosque surveillance and passenger profiling, without ginning up sympathy in Washington for Muslims as a persecuted minority.

Each time CAIR releases another overhyped hate crimes report, it argues that violence and harassment against Muslims have multiplied because of the U.S. war on terror.

“Government acts” — including airport searches, detentions and interrogations — “send a green light to mistreat Muslims,” claimed CAIR executive director Nihad Awad.

With its 2006 report, CAIR says it hopes “the Department of Homeland Security, Department of Justice and Congress will come to understand the full scope of anti-Muslim discrimination and rising Islamophobia in our nation today.”

By crying wolf, CAIR shows it cares more about furthering its own political agenda than protecting ordinary Muslims. When real abuses occur, few Americans may pay attention. So CAIR is actually doing the Muslim community it claims to represent a disservice by hyping hate crimes.

CAIR should spend more time condemning the real threat from Islamic terrorists, not American vigilantes.

The full story in

http://ibdeditorial.com/IBDArticles.aspx?id=281576932449479

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Zionist Apartheid : 4 Ethiopian immigrants put in separate classroom

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Zionist Apartheid : 4 Ethiopian immigrants put in separate classroom

In a move more reminiscent of apartheid era South Africa than modern day Israel, four Ethiopian students at the Lamerchav Elementary School in Petah Tikva were segregated in a separate classroom because they were ‘not observant enough’. Shocked father states: ‘We are being discriminated against for being black and powerless’

Ynet

Published:

12.04.07, 09:44 / Israel News

After prior report of ‘separate’ kindergartens for Ethiopian youngsters, it now sadly appears that racism can strike at all and any academic institutions. At the Lamerchav Elementary in Petah Tikva, four female Ethiopian students were separated from their peers and placed in their own segregated classroom.

As reported Tuesday by Yediot Ahronoth, the Ethiopian girls and their family had just moved from Haifa to Petah Tikva, where they enrolled in “Lamerchav”. As far as Principal Yishayahu Granwich was concerned, however, these new students could not be fully integrated into the school community. Ostensibly—as noted by municipality officials—this was because the girl were not observant enough, and did not belong to the Religious Zionist Movement as do all of the students at the school.

These Ethiopian immigrants were consequently placed in a separate classroom at the very end of the school corridor. One teacher alone was allotted for teaching them all of the various academic subjects. Moreover, the girls were assigned different recess hours to their peers, and given cab fare home so that they would not “overly socialize” with the rest of the girls.

Education officials ‘shocked and appaled’

The girls’ parents immediately noticed that their children were lonely, depressed and less than eager to go to school. “We do not understand what we did wrong, what crime we’re guilty of. Is this only because we are black?” they asked Ethiopian activist Daniel Uriah, who tried to speak to the principal on their behalf and was unceremoniously kicked out of the school building. Uriah then met with the director of the education administration, who told him that “the school in question is elitist and the girls must learn how to behave if they would like to fit in.”

Uriah next turned to Deputy Mayor of Petach Tikva, Paltiel Aisenthal of the National Union-National Religious Party. At a joint meeting with the girls’ parents, Aidenthal glibly stated: “Don’t worry about it. We know what is best for the girls. It is no big deal if they are separated from their peers.”

 

 

Education Minister Yuli Tamir said in response to this incident: “I was shocked an appalled at what happened to these girls. None of this was reported to the Ministry of Education. This is blatant racism and those responsible will suffer the appropriate consequences.”

Officials at the Education Ministry expressed shock and disgust at the incident, and strongly condemned these blatantly racist actions.

“Discrimination and racism have no place in the education system,” they noted. Ministry of Education Director General Shlomit Amichai reported that an inspector will be sent to the school Tuesday morning to investigate the matter, and that the school will be penalized accordingly.

Schools officials did not make formal comment, but noted that the school is elitist both in terms of academics and religious observance, and, for religious purposes, reserves the right not to admit students who have a television or internet access in their home.

Furthermore, as a religious institution, the school had full right to refuse admission to the aforementioned students, because they could not live up to its academic standards.

School officials also note that due the school only agreed to admit these Ethiopian students at the municipality’s insistence, and therefore was forced to relegate them to special classrooms where they could catch up academically .Furthermore, the students in question also attended many lessons in regular classrooms along with their peers.

The school staunchly denies the claims that the girls had separate recess hours, labeling them “utterly false”. Furthermore, school officials describe the cab rides home as a “perk” given to the Ethiopian students by the local municipality. “Who wouldn’t want to be chauffeured home in a cab?” they remarked.

The full story in

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3478734,00.html

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Evidence Of Innocence Rejected at Guantanamo

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

By Carol D. Leonnig

Washington Post Staff Writer

Wednesday, December 5, 2007; Page A01

Just months after U.S. Army troops whisked a German man from Pakistan to the military prison at Guantanamo Bay, Cuba, in 2002, his American captors concluded that he was not a terrorist.

“USA considers Murat Kurnaz’s innocence to be proven,” a German intelligence officer wrote that year in a memo to his colleagues. “He is to be released in approximately six to eight weeks.”

Combatant Status Review Tribunals, created by the Pentagon, have overwhelmingly supported continued detention of those at Guantanamo Bay. (Photos By Brennan Linsley — Associated Press)

ut the 19-year-old student was not freed. Instead, over the next four years, two U.S. military tribunals that were responsible for determining whether Guantanamo Bay detainees were enemy fighters declared him a dangerous al-Qaeda ally who should remain in prison.

The disparity between the tribunal’s judgments and the intelligence community’s consensus view that Kurnaz is innocent is detailed in newly released military and court documents that track his fate. His attorneys, who sued the Pentagon to gain access to the documents, say that they reflect policies that result in mistreatment of the hundreds of foreigners who have been locked up for years at the controversial prison.

The Supreme Court intends to weigh the legitimacy of the military tribunals at a hearing this morning. Lawyers for Kurnaz and other detainees plan to argue that the panels violate the U.S. Constitution and international law. They say that the proceedings have not provided Guantanamo Bay detainees with a fair and impartial hearing.

Lawyers for the Bush administration will argue that the tribunals have afforded suspected enemies all the rights to which they are entitled. The administration maintains that detainees need not know all of the evidence against them. The tribunals were established in 2004 after the Supreme Court ruled that such panels are needed when holding prisoners indefinitely, and Congress endorsed them in 2005.

U.S. District Judge Joyce Hens Green, who was privy to the classified record of the tribunal’s decision-making about Kurnaz in 2004, concluded in January 2005 that his treatment provided powerful evidence of bias against prisoners, and she deemed the proceedings illegal under U.S. and international law. But her ruling, which depicted the allegations against Kurnaz as unsubstantiated and as an inappropriate basis for keeping him locked up, was mostly classified at the time.

In newly released passages, however, Green’s ruling reveals that the tribunal members relied heavily on a memo written by a U.S. brigadier general who noted that Kurnaz had prayed while the U.S. national anthem was sung in the prison and that he expressed an unusual interest in detainee transfers and the guard schedule. Other documents make clear that U.S. intelligence officials had earlier concluded that Kurnaz, who went to Pakistan shortly after the terrorist attacks of Sept. 11, 2001, to visit religious sites, had simply chosen a bad time to travel.

 

The process is “fundamentally corrupted,” said Baher Azmy, a professor at Seton Hall Law School who represents Kurnaz. “All of this just reveals that they had the wrong person and they knew it.”

 

He added: “His entire file reveals he has no connection with terrorism. None. Confronted with this uncomfortable fact, the military panel makes up evidence” to justify its claim that only real terrorists are incarcerated at Guantanamo Bay.

 

Cmdr. Jeffrey D. Gordon, a Pentagon spokesman, declined to comment on whether the military now believes that it erred in imprisoning Kurnaz, or to discuss the release of new records. He stressed that a substantial amount of information about Kurnaz remains classified.

 

In a written statement, Gordon said that the military’s determinations about detainees are “necessarily impacted by a variety of factors which can include the passage of time. Also, such decisions are based on the entirety of the information before DoD, and it is misguided to draw conclusions based on only parts of some documents.”

The full story in

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/12/04/AR2007120402307.html?

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Canada : Mosque building boom

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

 

Within the next decade, Ottawa-area Muslims will have 8 major mosques and more than 20 community centres, Mohammed Adam reports.

Mohammed Adam, The Ottawa Citizen

Published: Wednesday, December 05, 2007

A growing Muslim population in Ottawa is fuelling a building boom in mosques that some experts say could change the face of the nation’s capital over the next decade.

Four new mosques are in various stages of construction across the capital, with two more on the drawing board. As well, a former theatre and casino complex in an Ottawa business park has been converted into one of the city’s largest and most patronized mosques.

By the time all the construction is completed in about 10 years, Ottawa will boast eight major mosques, in addition to more than 20 community halls or “musallahs” where people gather for prayers.

View Larger Image

Forty years ago, the few Muslims who lived in Ottawa used to worship in church basements, says the president of the Ottawa Muslim Association, Mumtaz Akhpar, in front of a mosque in Gatineau. The mosque is one of four currently under construction.

Jean Levac, The Ottawa Citizen

It is an astonishing development from the 1960s when the Ottawa Muslim population was made up of diplomats, students and a few public servants, and diplomatic missions were the only places for organized Friday prayers.

“When I look back to 1965 when I first came to Canada, I could never have imagined that the community will grow and become what it is today,” said Mumtaz Akhtar, president of the Ottawa Muslim Association.

“The few of us who were here used to pray in church basements and it is amazing what is happening now.”

From about 1,000 Muslims in 1965, the population has grown to at least 50,000 today, fuelled by refugees fleeing conflict and war, and a cadre of professionals enticed to the greener pastures of Canada.

Daood Hamdani, an economist and demographer, says the genesis of the Ottawa Muslim population explosion can be found in two waves that occurred in the 1990s: the influx of Somalis fleeing their war-torn country and that of skilled professionals recruited to Canada.

“In the 1990s, the number of new arrivals to Ottawa quadrupled. More Muslims arrived in the 1990s than in the three preceding decades, increasing the demand for services,” Mr. Hamdani said.

The numbers were so large and the demand for services, particularly places of worship, was such that the Ottawa Mosque on Northwestern Avenue proved inadequate. Besides, says Mr. Akhtar, as the city expanded and the population dispersed in different directions, it became increasingly difficult to centralize prayers at a main mosque.

“There are four different corners in Ottawa — the west end, the east end, the south end and the north, which is Gatineau. As Muslims settled in these corners, they needed places of prayer of their own,” he said.

The first of the new mosques under construction is the Outaouais Islamic Centre’s mosque and school in Gatineau to serve the city’s 4,000 Muslims.

Another project now under way is the Dar Assunah mosque at Bank Street and Hunt Club. The Islamic Society of Cumberland has also secured all the approvals for a $1.5-million Bilal mosque on Innes Road.

But one of the largest of the mosque projects is the $6- million Jami-Omar mosque in Bells Corners at Moodie Drive and Richmond Road.

The mosque, which is expected to house up to 1,000 worshippers, includes a JK to Grade 8 school, as well as a gym that doubles as a community centre and a library.

Construction is to begin in the summer and the project is expected to be completed in 2010.

The full story in

http://www.canada.com/ottawacitizen/news/city/story.html?id=83a33446-e07c-43e2-b705-f95588ecf95d&k=58837

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

In India, a terrible place to be born a girl

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

In India, a terrible place to be born a girl

By Amelia Gentleman

Women stand in a doorway of a home in the village of Magrihawa in the Shravasti district of Uttar Pradesh. (Christie Johnston for the International Herald Tribune)

 

 

 

 

Published: November 30, 2007

MACHRIHWA, India: The birth of a boy in Machrihwa is celebrated with the purchase of sweetmeats, distributed with joy to fellow villagers.

The birth of a girl is, for the most part, not celebrated at all.

Women in this village are not eager to dwell on the subject, but many of those with daughters grudgingly admit that worse than the pain of childbirth was the misery of realizing that they had delivered a girl.

Juganti Prasad, 30, remembers the reproachful silence that settled over the room where she gave birth to her third daughter. Her mother-in-law handed her the child, and said curtly, “It’s a girl, again,” before leaving her.

“There was no one even to give me a glass of water,” Prasad said. “No one bothered to look after me or feed me because it was a girl.”

As she lay recovering, she could hear relatives in the next-door hut lamenting the calamity. A few weeks afterward, her husband threw her and their three daughters out of his home.

A five-hour drive along ill-maintained roads from Lucknow, the capital of the northern state of Uttar Pradesh, the surrounding district of Shravasti is, according to calculations by Unicef, the worst place in India to be born a girl.

Across large swaths of rural northern India, away from the rapid development that is tearing up traditional attitudes toward women in the cities, India’s economic boom is virtually invisible and prospects for young girls remain highly restricted.

In November, India was ranked 114th out of 128 nations in a gender-gap survey conducted by the World Economic Forum, scoring poorly on equality in education, health and the economy. Unicef used three statistical parameters – the age at which girls are married off, the level of female literacy and the imbalance between the number of boys and girls – when it judged that there is no unluckier spot than Shravasti for a girl.

Nothing in the outward appearance of Machrihwa, in the north of Shravasti near the border with Nepal, hints at this dubious statistical triumph.

Wood smoke curls from beneath thatched roofs and girls sit with their mothers, sifting rice at the doorway to their mud huts in the peace that characterizes villages where no one owns a car. Families here scratch out an existence through agricultural subsistence, without the benefit of running water or electricity.

“We are dazzled by what is happening in the cities but there are these remote rural areas where development has not yet reached in any way,” said Rekha Bezboruah, director of Ekatra, a women’s rights organization based in Delhi.

The ambivalence that women here feel toward their daughters is rooted in the traditional Indian marriage system, which dictates, first, that girls leave the homes of their parents permanently on their wedding day for their new husband’s family and, second, that they do so accompanied by a large dowry.

In private, the village women explain that the mothers’ sense of resentment toward their newborn girls comes as the result of a hard financial calculation.

“The minimum is 25,000 rupees for dowry, which includes the price of a bicycle that you have to give to the groom and various ornaments. And then there’s the cost of the wedding itself, another 20,000. Even when you look at the baby for the first time you have these thoughts,” said Shanta Devi, 35, the mother of two girls and two boys.

The total of 45,000 rupees, equivalent to $1,150, is a backbreaking sum for landless laborers earning an irregular daily wage of around 30 rupees a day. “One likes to have a girl, but one also likes to have money,” she added.

The practice of giving and receiving dowry in India is illegal under the Constitution. But successive governments here have had little success in implementing the law.

“Dowry is the key social evil for us,” said Renuka Chowdhury, the minister for women and child development, in an interview. “The moment a woman has a daughter she feels she has let her family down.”

Even in the cities the preference for sons remains powerful. A new culture of ostentatious consumption has pushed dowry prices up, further eroding enthusiasm among middle-class families for daughters.

In urban areas, the traditional bias has morphed into an efficient modern form, with the arrival of ultrasound technology that allows women to avoid giving birth to girls. Prenatal sex determination is illegal, but widely practiced. Across India, as many as 10 million female fetuses may have been aborted over the past 20 years, according to a study published in the British medical journal, the Lancet, last year.

The full story in

http://www.iht.com/articles/2007/11/30/asia/girls.php#end_main

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW