WAJAH RAMAH MUSLIM ‘FUNDAMENTALIS’

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

===

WAJAH RAMAH MUSLIM ‘FUNDAMENTALIS’

Inilah kisah tentang citra atau kesan dari wajah Muslim fundamentalis. Banyak orang memiliki kesan umum, bahwa Muslim fundamentalis atau Muslim radikal atau Muslim garis keras (*hard-liner*)­begitu biasa mereka menyebut kelompok Islam yang lantang menyerukan penerapan syariah­adalah orang yang berwajah garang, tidak argumentatif, doktriner, bodoh dan tidak bisa diajak dialog.

Beberapa tahun silam ada seorang wartawati mengaku stres, semalaman tidak bisa tidur karena membayangkan esok paginya harus bertemu dengan Jubir HTI, M. Ismail Yusanto, untuk sebuah wawancara. Ketika itu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), bersamaan dengan momen Sidang Umum MPR tahun 2002, memang
tengah gencar melakukan berbagai aksi untuk menyerukan penerapan syariah dalam tajuk, “Selamatkan Indonesia dengan Syariah.” Aksi *long march* dari Silang Monas menuju gedung DPR/MPR yang diikuti oleh sekitar 20 ribu orang, tak pelak menarik perhatian banyak pihak, termasuk tentu saja para pewarta. Inilah aksi terbesar di sepanjang Sidang MPR, yang turut mewarnai panasnya suasana persidangan yang tengah membicarakan agenda amandemen UUD 45. Nah, wartawati tadi, persis seperti *stereotype* (kesan umum) tentang wajah tokoh fundamentalis, juga membayangkan akan bertemu dengan orang yang seram, berjenggot lebat, berwajah kusam dan sebagainya. Malam itu, kepada suaminya ia mengungkapkan kegelisahan hatinya.

Ia tidak sendiri. Hampir semua wartawan, dosen, peneliti dan para diplomat khususnya dari luar negeri atau siapapun yang mengenal kelompok-kelompok Islam dan para tokohnya hanya dari media, pasti memiliki pandangan serupa. Singkatnya, di mata mereka, wajah Muslim fundamentalis itu sangat buruk dan menakutkan. Karena itu, tidak semua orang memiliki kekuatan hati untuk datang bertemu dengan para “ekstremis” itu. Ini pula yang dirasakan oleh Dr. Hisanori Kato (35), peneliti dari Jepang yang mendapat gelar Ph.D-nya dari Sydney University, Australia, tahun 2000 tentang peran agama Islam dalam pembentukan masyarakat demokratis di Indonesia, dan kini menjadi profesor tamu di Universitas Nasional Jakarta. Sudah lama ia tertarik pada HTI, dan ingin mengenal lebih dekat. Namun, ketika hendak datang ke kantor HTI, ia
sering dibuat ragu oleh sejawatnya, karena katanya, “Kalau Anda datang ke sana berarti keselamatan Anda terancam.” Lalu ketika suatu saat para sejawatnya itu tahu ia suka bolak-balik datang ke kantor HTI, berjam-jam duduk berdialog, melakukan wawancara sambil minum teh, dan pulang dengan selamat, mereka terheran-heran. Kok, bisa?

Demikianlah citra yang telah terlanjur melekat pada kelompok Islam yang disebut fundamentalis. Pencitraan semacam ini tentu tidak lahir dengan sendirinya. Ia merupakan hasil dari sebuah kerja panjang yang sistematis oleh media massa yang saat ini memang didominasi oleh media Barat. Pencitraan semacam ini jelas sangat merugikan karena orang bisa menjadi *mis-leading *(keliru) dalam menilai. Kalau sudah keliru, sebagus apa pun yang dibawa atau disampaikan akan tetap cenderung ditolak oleh khalayak.

Dalam teori pemasaran, sebuah produk akan laku di pasar jika ia memiliki apa yang disebut *product selling point*. Jika tidak punya maka harus dibantu dengan *corporate selling point*, yakni disebutkan bahwa produk tersebut dari sebuah perusahaan bonafid. Kalau ini juga tidak maka Anda harus menyewa orang lain yang telah memiliki *personal selling point*; bisa artis top atau publik figur. Itulah mengapa, iklan produk biasa disesaki oleh wajah-wajah yang sudah dikenal masyarakat.

Demikian juga dengan syariah. Ibarat produk, syariah adalah ide yang akan dipasarkan. Supaya berhasil mendapat dukungan masyarakat, ia harus memiliki *product selling point* (pada keunggulan dan keagungan syariah itu sendiri), *corporate selling point* (pada lembaga atau kelompok yang membawakannya) dan tentu saja *personal selling point* (pada orang atau para aktifis atau para tokoh yang mengkampanyekan). Coba bayangkan, bagaimana jadinya jika *personal selling point *dan *corporate selling point*-nya, bahkan juga *product selling point-*nya sudah dibombardir dengan kesan atau citra buruk bahwa syariah itu kejam, tidak manusiawi, kuno dan sebagainya; sementara kelompok dan aktifisnya dicitrakan sebagai tidak toleran, seram, bodoh, suka pada kekerasan dan sebagainya? Tentu upaya untuk menarik dukungan dari masyarakat
menjadi semakin sulit dilakukan.

Namun, sepandai-pandai orang membuat citra buruk tentang syariah Islam, juga tentang kelompok-kelompok Islam dan tokoh-tokoh dari kelompok Islam itu, ada saja jalan untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Di antaranya melalui orang-orang yang tidak mudah percaya begitu saja pada citra yang dibuat oleh media serta ingin melihat dan mendengar langsung dari sumber utama. Itulah orang-orang semacam Dr. Kato, Dr. Greg Fealy dari ANU (Australian National University) yang juga sudah pernah beberapa kali datang ke kantor HTI, dan banyak lainnya.

Maka, setelah akhirnya bertemu Jubir HTI, sang wartawati tadi itu akhirnya bisa tersenyum. Dia sempat kaget, karena yang dia lihat sama sekali jauh dari bayangan sebelumnya; tidak tergambar sama sekali wajah seram. Merasa geli dengan dirinya sendiri, keluarlah cerita bagaimana ia semalaman stres tidak bisa tidur, cemas menghadapi wawancara siang itu.

Pernah seorang wartawati dari koran *The Washington Post,* mungkin saking kecelenya, setelah selesai wawancara panjang dengan Jubir HTI tentang syariah dan Khilafah, berucap, *”You are too smart to be moslem*.” Jangan dikira merasa tersanjung. Ucapan itu sesungguhnya adalah ejekan sarkastis; disangkanya aktifis Islam itu bodoh. Ketika ditanyakan mengapa begitu, rupanya ia juga adalah korban *stereotype* tadi.

Bukan hanya cerdas dan argumentatif, Dr. Kato bahkan merasa sangat nyaman berada di tengah-tengah aktifis Hizbut Tahrir Indonesia. Sama sekali dia tidak merasa terancam. Ia geli dengan kekhawatiran teman-temannya itu. Memang, ia sering dengan terus terang diajak untuk masuk Islam. Namun, ia tidak merasa terganggu, apalagi menganggap itu sebagai ancaman. Ia justru menangkap ajakan itu sebagai kejujuran dan ketulusan.

Ia mengaku sangat tersentuh ketika berada di kantor Jubir HTI. Ia sempat bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, mengapa mereka sering mengajaknya masuk Islam. Dijawab, “Inilah cara kami menolong Anda. Ini adalah wujud kasih-sayang kami kepada Anda. Ketika di akhirat (*here after*) nanti Anda mendapatkan balasan buruk dari Tuhan, kami sudah tidak bisa lagi membantu Anda.”

Ia mengaku terus terang, baru sekali itu mendengar penjelasan yang sangat tulus. Selama ini ajakan masuk Islam dirasakannya sebagai tekanan dan ajakan yang kadang tidak masuk akal. Namun, kali ini ia merasakan sentuhan manusiawi yang sangat mengharukan; sama mengharukannya ketika ia mendengar jawaban dari pertanyaan dia, “Mengapa saya yang bukan Islam ini diterima dengan ramah di sini, di kantor HTI ini?” Dijawab, *”Adalah kewajiban kami, sesuai tuntunan syariah Islam, untuk menyambut setiap tamu dengan
sebaik-baiknya*.”

Ia juga melihat, aktifis Islam adalah orang-orang yang *pious* (salih); ramah, hangat, terbuka, dan tepat janji. Ia dengan terus terang mengungkapkan kekecewaan terhadap aktifis Islam liberal yang sering menyerang kelompok fundamentalis karena tidak sesuai dengan kenyataan yang dia lihat dan dia pahami. Sebaliknya, ia melihat justru hidup sebagian dari mereka tidaklah sebaik orang-orang yang mereka kritik. Bahkan dengan nada masygul dia mengungkapkan kekesalan kepada seorang tokoh Islam liberal yang sangat terkenal, yang berulang-ulang ingkar janji. Pasalnya, sudah lebih dari 2 tahun artikel yang dijanjikannya sampai sekarang tidak kunjung selesai. Ia sangat sebal karena itu sangat mengganggu penyelesaian buku penting tentang Islam di Indonesia yang sekarang sedang digarapnya. Sementara itu, semua tulisan dari orang-orang yang disebut fundamentalis­yang sering dinilai macam-macam itu­malah sudah masuk dan sangat bagus, melampaui apa yang dia harapkan sebelumnya. [Kantor Jubir HTI - Jakarta]

From: “abdul rahman” <Inspiring.Rahman@gmail.com>
Subject: [INSISTS] Wajah Ramah Muslim ‘Fundamentalis’

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Hidup damai bersama Ahmadiyyah

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

===

Hidup damai bersama Ahmadiyyah

Pagi ini (9 Januari 2008) saya membaca koran Republika, di halaman pertama ada tulisan bahwa para penganut Ahmadiyyah telah dapat hidup dengan tenang di “kampung halaman”-nya, Pakistan, sejak tahun 1974.

Benar-benar berita yang menyejukkan. Mudah-mudahan di Indonesia juga bisa segera menjadi kenyataan.

*Islam & agama lainnya*

Islam mengajarkan, langsung di Al-Quran, bahwa para penganutnya wajib bersilaturahmi dengan baik kepada penganut agama lainnya. Dengan konsep kebebasan beragama “lakum dinukum waliyadin”, kewajiban tersebut bisa menjadi kenyataan.

Tidak hanya itu, kemudian Nabi saw juga memberikan contoh dalam kehidupannya sehari-hari. Sampai ke berbagai contoh yang “ekstrim” & rasanya tidak akan bisa kita temukan lagi di zaman ini – seperti pengemis Yahudi buta yang sangat benci & selalu mencaci maki Nabi Muhammad justru tetap disayangi oleh beliau sampai akhir hayatnya.

Jadi sudah terlalu banyak penegasannya bahwa umat Muslim wajib untuk bermuamalah dengan baik kepada umat lainnya.

*Solusi Ahmadiyyah di Pakistan*

Kembali ke topik awal – bagaimana caranya sampai jamaah Ahmadiyyah bisa hidup dengan damai di Pakistan ? Ternyata sederhana saja – Ahmadiyyah telah diakui sebagai agama yang tersendiri. Dan para jamaahnya juga mengaku sebagai penganut agama Ahmadiyyah. Mereka tidak mengaku-aku sebagai beragama Islam.

Maka dengan demikian, umat Muslim & umat Ahmadiyyah dapat saling berhubungan dengan baik & damai.

*Masalah di Indonesia*

Kenapa di Indonesia masih bermasalah ? Ternyata, ini karena organisasi JAI (Jemaat Ahmadiyyah Indonesia) masih ngotot bahwa Ahmadiyyah adalah Islam.

Padahal, dalam pertemuan di Balitbang Depag & Mabes Polri, yang menghasilkan 12 butir pernyataan JAI, mereka jelas menyatakan & mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Rasul Allah (sumber: Republika 9 Januari 2008). Tentu saja ini berbeda 100% dengan dasar kepercayaan Islam, yang meyakini bahwa tidak ada lagi Nabi/Rasul setelah Nabi Muhammad saw.

*Solusi di Indonesia*

Sebetulnya kita tinggal meniru teladan Pakistan saja – umumkan tentang keberadaan agama Ahmadiyyah.

Maka kemudian para penganutnya jadi bisa bebas melakukan ajaran agamanya. Dan para pelaku anarkis bisa dengan mudah ditangkap & ditindak oleh para penegak hukum.

*Fakta di seluruh dunia*

Ulama Islam di seluruh dunia telah sepakat menyatakan bahwa Ahmadiyyah adalah agama tersendiri, sejak dahulu kala.

Rabithah Alam Islami telah mengeluarkan pernyataan ini sejak tahun 1981. Malaysia & Brunei juga sudah lama menyatakan hal yang sama.

*Dukungan kepada NU & Menag*

Pada hari Selasa, 8 Januari 2008, Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Abdul Basyit, menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta. Ia meminta NU bisa mendesak pemerintah agar melindungi jamaahnya sebagaimana warga negara yang lain.

Disini saya sangat salut dengan sikap pak Hasyim yang tetap teguh dalam memegang prinsipnya<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/08/tgl/05/time/223705/idnews/417006/idkanal/10>
.
Beliau menyatakan kembali bahwa Ahmadiyyah memang adalah agama tersendiri (“Saya juga bisa setuju ketidaksetujuan mereka (MUI)”).

Namun beliau mengingatkan bahwa tindakan main hakim jelas adalah suatu hal yang sangat salah.

Di akhir dialog, beliau menyatakan bahwa fatwa MUI tidak bisa dituding sebagai penyebab kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyyah. “Yang memicu kekerasan adalah demokrasi yang tidak terbatas,” tandasnya.

Menteri Agama, Maftuh Basyuni, juga menunjukkan sikap yang sama<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/02/tgl/10/time/131818/idnews/536514/idkanal/10>. Kalau Ahmadiyyah ingin dianggap sebagai agama Islam,ya tentunya harus sesuai dengan ajaran agama Islam,seperti mengakui Nabi Muhammad saw sebagai Nabi yang terakhir. Kalau tidak ya juga tidak masalah, tinggal mendaftar saja sebagai agama yang baru.

*Para pahlawan kesiangan*

Pada berbagai kasus, selalu saja ada berbagai pahlawan kesiangan. Tidak terkecuali pula dalam kasus ini. Disini saya mencantumkan beberapa diantara mereka :

[ 1 ] Organisasi JAI & Abdul Basyit : Membelokkan inti masalahnya kemana-mana, termasuk menjadikan ini sebagai komoditas politik. Menyalahkan semua orang lain, kecuali dirinya sendiri. Memanfaatkan jalur hukum untuk membenarkan kekeliruannya<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/04/tgl/26/time/171029/idnews/582897/idkanal/10>, mirip seperti modus operandi kelompok Scientology.

[ 2 ] Komnas HAM : Biasanya saya simpati & salut dengan kerja keras Komnas HAM melayani masyarakat. Namun dalam kasus ini, ada kemungkinan mereka mendapatkan informasi yang keliru. Soal Ahmadiyyah bukan pelanggaran HAM (kecuali pada kasus-kasus main hakim sendiri), karena para penganut agama Ahmadiyyah tetap terjamin kebebasan beragamanya di dalam ajaran agama Islam.

[ 3 ] Dawam Rahardjo<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/04/tgl/27/time/233426/idnews/583794/idkanal/10>:
menuduh bahwa ada pelanggaran keyakinan beragama dalam kasus Ahmadiyyah di Indonesia. Kesal karena Menteri Agama menganggapnya keblinger, dia menuduh Menag memiliki pemahaman yang dangkal soal pluralisme. “Dari semua Menteri Agama, dia yang paling dangkal (pengetahuannya soal pluralisme)”, ketus Dawam. Padahal Tarmizi Taher juga berpendapatsama <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/07/tgl/27/time/192029/idnews/411213/idkanal/10>
[ 4 ] JIL, P2D, ICRP, P3M, dll : Bukannya membantu menyelesaikan masalah ini, mereka justru membuatnya menjadi semakin keruh dengan turut membelokkan pokok permasalahannya kemana-mana <http://islamlib.com/id/index.php?id=859&page=article>
.

Tandas Ulil dengan suara meninggi, “Fatwa haram ini dengan sangat jelas mengancam kebebasan hak beribadah 200 ribu pengikut JAI di seluruh Indonesia dan bukan tidak mungkin fatwa itu akan mengulang peristiwa mihnah (inkuisisi) pada abad XV”. Keliru mas, pertama MUI bukan mengeluarkan fatwa haram Ahmadiyyah, tapi fatwa bahwa agama Ahmadiyyah bukan agama Islam. Kedua, kebebasan beragama para penganut agama Ahmadiyyah tidak terancam. Ketiga, fatwa MUI akan menyebabkan inkuisisi ? Ini namanya provokasi FUD (fear, uncertainty, doubt).

*Kesimpulan*

Saran & masukan dari KH Hasyim Muzadi serta Menag saya kira sudah sangat baik,yaitu menganjurkan agar Amir JAI bisa membawa diri dengan baik, dan agar semua pihak bisa saling berdialog. Mudah-mudahan kedamaian antara para penganut agama Ahmadiyyah & penganut agama Islam bisa segera tercapai di Indonesia, amin.

http://harry.sufehmi.com/archives/2008-01-09-1576/

===

-muslim voice-

______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Islam Versi Bajakan: Ahmadiyah Ditinjau Sebagai Sebuah Sistem Operasi Komputer

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem

In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

===

Islam Versi Bajakan: Ahmadiyah Ditinjau Sebagai Sebuah Sistem Operasi Komputer

April 19th, 2008

*Latar Belakang*

Jika diibaratkan sebuah Sistem Operasi dalam komputer, Islam adalah sebuah merk dagang Sistem Operasi yang terkenal, jaminan mutu, fleksibel, berdaya saing dan berdaya jual tinggi serta *most-recomended*. Kualitasnya menyebabkan produk tersebut bisa bertahan lama sejak pertama kali masuk kepasar. Dengan alasan kualitas itu pula, produk Islam digunakan turun temurun dan bahkan setiap orang tua mewajibkan anak-anak bahkan cucu-cucunya untukmenggunakan produk tersebut.

Islam menyebar menggunakan metode Dakwah dengan tim marketingnya terdiri dari orang-orang yang berkualitas tinggi dan sangat memahami seluk beluk Islam. Hebatnya lagi, tim marketing Islam adalah orang-orang yang melakukan dakwah secara sukarela. Barangkali persis seperti apa yang dilakukan oleh para pengguna Linux dan *Open Source Software*(OSS) di seluruh dunia.

Metode dakwah adalah sebuah metode marketing yang sangat fleksibel, bisa disesuaikan dengan kondisi psikologi sang juru dakwah maupun calon konsumennya. Namun sang juru dakwah dituntut untuk lebih memahami psikologi calon konsumen. Selain itu, seorang juru dakwah dilarang untuk memaksa calon konsumen menggunakan produk tersebut.

Tugas seorang juru dakwah hanya menyampaikan bahwa ada sebuah Sistem Operasi dengan merk dagang Islam yang memiliki berbagai kelebihan dibandingkan Sistem Operasi yang lain. Setiap orang bisa terlibat menjadi seorang juru dakwah. Bahkan, seringkali seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sudah berperan menjadi seorang juru dakwah dan menyebabkan orang lain tertarik kepada Islam.

Islam kemudian tumbuh menjadi sebuah Sistem Operasi yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari seseorang. Oleh karenanya, Islam begitu dicintai oleh mereka yang menamakan dirinya Umat Islam atau Kaum Muslimin. Setiap orang yang sudah menggunakan Sistem Operasi Islam, maka dia sudah menjadi bagian dari Umat Islam.

Setiap pengguna Sistem Operasi Islam dianjurkan untuk membaca buku panduan Sistem Operasi tersebut agar tidak salah jalan dalam menggunakan Islam. Buku panduan tersebut dinamakan Al-Quran. Al-Quran diyakini berasal dari yang menciptakan Islam itu sendiri dan hanya satu-satunya buku panduan yang legal. Setiap pemalsuan ataupun modifikasi terhadap buku panduan ini tidak pernah berhasil karena ternyata isi buku panduan tersebut banyak dihafal oleh Umat Islam. Maka kesalahan satu huruf saja bisa langsung terdeteksi.

Al-Quran adalah sebuah produk *open source* dan berlisensi. Lisensi yang digunakan adalah *Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 Unported License <http://creativecomm ons.org/licenses/by-nd/3.0/>.* Bebas diterjemahkan ke dalam bahasa apa pun. Setiap orang bebas menyebarkan dan menjual duplikasi Al-Quran. Namun, setiap penjualan Al-Quran terjemahan harus disertai dengan sumber aslinya. Tujuannya sebagai fungsi koreksi jika terdapat kesalahan dalam terjemahan. *Redaksi dari sumber aslinya tidak boleh dimodifikasi sedikitpun*. Akan tetapi desain, penggunaan huruf dan penambahan ornamen pada Al-Quran -selama tidak merubah redaksi dari Al-Quran- diperbolehkan. Bahkan sebagian Umat Islam ada yang menganjurkan untuk memperindah bentuk tulisan kode sumbernya.

Sang Kreator Islam, Allah, memilih dan mengutus seseorang yang bernama Muhammad sebagai guru, pengajar dan pendidik yang memberikan pencerahan tentang bagaimana mengaplikasikan Islam yang baik dan benar. Oleh sebab itu, Muhammad bergelar Rasulullah, Sang Utusan Allah. Rasulullah memiliki otoritas penuh untuk menentukan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan dalam mengaplikasikan Islam. Rasulullah juga diyakini paling memahami penafsiran terhadap Al-Quran untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Rasulullah kemudian mengajarkan apa yang dipahaminya dalam bentuk ucapan, perintah, larangan, sikap, tindakan, persetujuannya atau mencontohkannya. Kesemuanya itu ternyata memiliki makna yang mendalam bagi para sahabatnya. Oleh karena itu, tidak sedikit pula yang menuliskannya dan mengajarkannya ke anak atau murid-murid mereka, karena lebih banyak berisi teknis menjalankan Sistem Operasi Islam. Al-Quran tidak memuat teknis mengoperasikan Islam, hanya petunjuk-petunjuk umum. *Step by Step* atau *How To* pengoperasian tidak dibahas di dalam Al-Quran. Petunjuk teknis inilah yang kemudian dibukukan juga dan diberi nama Al-Hadits.

Sayangnya, jika dibandingkan membaca Al-Quran, sangat sedikit sekali Kaum Muslimin yang tertarik untuk membaca Al-Hadits. Barangkali karena terlalu banyak, dirasa membebani. Implikasinya, dalam hal melakukan praktik * maintenance* atau diistilahkan Ibadah dalam Islam, banyak yang tidak sesuai dengan petunjuk teknisnya. Perbedaan pemahaman dalam hal teknis inilah yang kemudian memunculkan berbagai *Mazhab* di tubuh Umat Islam.

Umat Islam yang memiliki pemahaman sama terhadap suatu pelaksanaan teknis, biasanya mendirikan sebuah organisasi, agar terakomodir dengan baik. Maka kemudian muncul berbagai organisasi dengan Platform Islam. Dalam Islam, platform tersebut berarti *Aqidah*. Berbagai macam organisasi ini dalam dunia Linux barangkali lebih dikenal sebagai *Distro*. Platformnya sama, Islam, tetapi citarasanya berbeda. Meskipun kerap kali terjadi ‘gesekan’ antar-pengguna Distro, tetapi tidak satu pun yang menyatakan mereka bukan ‘pengguna’ Islam.

Sebuah distro (organisasi) dikatakan memiliki Platform Islam jika: Pertama, menyatakan bahwa Allah adalah Sang Kreator Islam, tidak ada Kreator selain Allah; kedua Al-Quran merupakan satu-satunya Buku Panduan yang legal; ketiga Muhammad adalah Rasulullah dan merupakan utusan terakhir. Ini semua adalah harga mati. Oleh sebab itu, Muhammadiyah, NU, Persis, Hidayatullah, Hizbut Tahrir atau PKS di Indonesia masih dalam Platform Islam. Sama halnya dengan Fedora, Redhat, Ubuntu atau Mandriva yang masih disebut Linux.

Dalam keyakinan Kaum Muslimin, Islam yang ada sekarang merupakan Islam *Final Release*. Tidak akan mungkin muncul Islam versi yang baru ataupun utusan yang baru. Islam *Final Release* juga diklaim sebagai Sistem Operasi yang paling sempurna oleh sang Kreator. Oleh sebab itu, tidak akan pernah muncul Islam Service Pack 1 atau 2 atau berapapun yang berisi *patch* terhadap Islam *Final Release*.

*Munculnya Ahmadiyah dan Penolakan Kaum Muslimin*

Di tengah-tengah kemapanan Islam, di India muncul seseorang yang mengklaim dirinya sebagai utusan baru. Sang Utusan bernama Mirza Ghulam Ahmad (MZA). MZA kemudian menawarkan sebuah Sistem Operasi baru yang ‘dimodifikasi’ dari Islam. Sistem Operasi baru tersebut kemudian dikenal sebagai Ahmadiyah.

Masalah muncul ketika MZA memasarkan Sistem Operasi tersebut dengan merk dagang Islam. Selain itu, pengguna Ahmadiyah juga diberikan buku panduan baru yang diberi nama *Tadzkirah*. Ternyata, *Tadzkirah* sebagian besar diambil dari Al-Quran yang kemudian dimodifikasi oleh MZA. Selain itu, posisi Muhammad tidak menjadi utusan terakhir lagi dan posisinya digantikan oleh MZA.

Hal tersebut tentu saja menyulut keberatan dan kemarahan sebagian besar Kaum Muslimin. MZA diklaim telah melakukan pembajakan merk dagang Islam. Posisi Ahmadiyah pun menjadi serba tanggung, tidak bisa dikatakan Islam juga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah Distro baru, karena platform yang digunakan sudah berbeda.

Sebagian besar Kaum Muslimin tidak terlalu mempermasalahkan terjadinya perubahan platform. Masalah terbesar adalah penggunaan merk dagang Islam sebagai Sistem Operasi baru tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang pengusaha atau sebuah perusahaan, hal ini tentu saja sebuah masalah besar, bahkan hidup-matinya sebuah perusahaan. Terlebih jika merk dagang tersebut sudah mendarah daging dikalangan penggunanya. Dari sisi hukum, penggunaan merk dagang yang sama tidak bisa dibenarkan dan merupakan sebuah pelanggaran berat. Apalagi dilakukan secara terang-terangan.

Oleh sebab itu, kekhawatiran Kaum Muslimin sangat bisa dimengerti dan menjadi sebuah kewajaran jika Kaum Muslimin menuntut pembubaran Ahmadiyah atau meminta menggantinya dengan merk dagang yang baru. Inti masalahnya bukan terletak pada ketakutan atas berkurangnya pengguna Islam, akan tetapi lebih kepada kesalahpahaman yang dimungkinkan akan terjadi terhadap Kaum Muslimin dan Islam itu sendiri. Hanya saja, tetap tidak dibenarkan Kaum Muslimin melakukan perusakan terhadap Sistem Operasi tersebut.

*Sebuah Opini*

Shakespeare berpendapat, “*apalah artinya sebuah nama*”. Saya berpendapat, ” *hanya orang bodoh yang percaya pendapat Shakespeare*”. Sebab ternyata pe-nama-an menjadi sangat penting dalam banyak hal. Allah saja mengajarkan Adam nama-nama benda terlebih dahulu. Di sisi lain, nama juga bisa menjadi fungsi koreksi jika ada pernyataan atau kutipan yang diatasnamakan terhadap seseorang.

Dalam kasus Ahmadiyah, penggunaan nama Islam jelas tidak bisa diterima karena ‘barang’-nya saja sudah berbeda. Di dalam agama Kristen pun pernah terjadi ‘perubahan’ platform tersebut. Sehingga muncul Protestan sebagai nama baru sebuah agama. Orang Katolik tidak mau disebut Protestan, begitu juga sebaliknya.

Penggunaan isu HAM pun menjadi tidak relevan karena persoalannya bukan terletak pada boleh-tidaknya seseorang beribadah dan meyakini sesuatu. Bayangkan saja anda memiliki sebuah perusahaan yang sudah anda bangun bertahun-tahun, sudah memiliki nama besar dan dikenal banyak orang. Lalu tiba-tiba, muncul sebuah perusahaan dengan nama yang sama dan diklaim sebagai perusahaan yang sama dengan perusahaan yang anda miliki.

Saya yakin anda pun akan menuntut pembubaran atau meminta perusahaan tersebut mengganti nama bahkan anda pun berhak untuk meminta ganti rugi atau menuntut mereka ke pengadilan. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan HAM, karena itu adalah sebuah pelanggaran. Justru anda dan perusahaan anda telah menjadi korban pembajakan. Jika kemudian terjadi penyimpangan di lapangan oleh karyawan perusahaan tersebut, perusahaan anda pun akan menjadi terkena imbasnya. Anda tentu tidak ingin nama baik perusahaan rusak atau memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian dipihak pengguna.

Di sisi lain, anda pun tentu akan melakukan gerakan penyadaran kepada para pengguna produk perusahaan ’saingan’ anda tersebut bahwa produk tersebut bukan produk anda. Atau anda akan mengatakan bahwa perusahaan anda tidak pernah mengeluarkan produk seperti itu. Keberatan anda bukan pada para pengguna karena menggunakan produk ‘bajakan’ tersebut, akan tetapi pada perusahaan pembajak tersebut yang sudah semena-mena menggunakan nama perusahaan anda. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kaum Muslimin terhadap Ahmadiyah, demi menjaga nama Islam itu sendiri.

*Kesimpulan*

Inti permasalah kasus Ahmadiyah adalah pada penggunaan nama Islam oleh Ahmadiyah. Salah satu cara agar Ahmadiyah tetap bisa leluasa bergerak dan ‘menjual produknya’ adalah dengan mengganti nama dan melepaskan embel-embel Islam. Selama nama Islam masih melekat pada Ahmadiyah, selama itu pula Kaum Muslimin akan tetap mempermasalahkan. Sayangnya, Ahmadiyah sepertinya tidak pernah berniat mengganti nama Islam.

Oleh sebab itu, dalil HAM tidak bisa digunakan dan tidak relevan karena kasus yang terjadi sesungguhnya bukan pada pelarangan Jemaah Ahmadiyah untuk meyakini apa yang diyakininya atau pelarangan beribadah. Persoalan keyakinan dan ibadah adalah urusan personal yang dilindungi dan dihormati oleh Islam. Akan tetapi, penggunaan nama Islam untuk Ahmadiyah tetap tidak bisa dibenarkan. Sebab Ahmadiyah merupakan sebuah entitas yang berbeda dengan Islam jika ditinjau dari platform (aqidah) Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW.

*Saran*

Bagi Ahmadiyah, Ganti nama. Dengan resiko Ahmadiyah akan kehilangan beberapa Jemaahnya karena tidak merasa lagi sebagai orang Islam. Saya berpendapat begitu karena saya meyakini bahwa banyaknya Jemaah Ahmadiyah di Indonesia sebagiannya karena mengusung nama Islam. Oleh sebab itu, ketika Ahmadiyah dinyatakan bukan Islam, ada kemungkinan banyak Jemaah yang keluar dari Ahmadiyah.

Namun, tentunya Ahmadiyah tidak akan merasa khawatir dengan hal tersebut jika meyakini bahwa banyaknya Jemaah Ahmadiyah bukan karena mengusung nama Islam.

Bagi Pemerintah, segera buat kebijakan yang menjelaskan status Ahmadiyah. Jika mencontoh kepada Pakistan, Brunei dan Malaysia serta merujuk kepada Rabithah Alam Islami, maka Ahmadiyah dinyatakan sebagai sebuah agama.

Bandung, 22.00, 19 April 2008.

<http://mind.donnyreza.net/19042008/islam-bajakan/>

===

-muslim voice-

______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

PERMAINAN POLITIK DI BALIK ISU AMADIYAH

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

===

PERMAINAN POLITIK DI BALIK ISU AMADIYAH

Pada acara silaturahmi para habaib dan ulama dengan Habib Umar bin Hafidz di Hotel Bumikarsa, Senin, 4 Februari lalu, seorang polisi bernama Irjen Farouk Muhammad ikut menyampaikan pertanyaan tentang bagaimana penanganan masalah internal umat Islam; misalnya penyerangan di Parung, lalu di NTB, dan lain-lain.

Saya mencium bau konspiratif dalam pertanyaan tersebut. Untunglah kawan saya dari DPP-HTI menginterupsi sebelum Habib dari Yaman itu menjawab pertanyaan tersebut. Kawan saya itu menyampaikan bahwa pertanyaan Irjenpol yang mantan Kapolda NTB itu bagus sekali, hanya belum dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan persoalan internal umat Islam dan mengatasi perbedaan itu adalah persoalan Ahmadiyah yang lagi dimarakkan di negeri ini.

Alhamdulillah, Habib itu menjawab dengan standar, bahwa Ahmadiyah yang mengklaim Mirza Ghulam Ahmad sebagai rasul itu adalah suatu kelompok yang telah keluar dari Islam (murtad).

Ketika acara makan-makan, kawan saya yang lain dari DPP-HTI sempat berbincang dengan sang Irjenpol. Beliau ternyata tidak menyangka bahwa kelompok Ahmadiyah masih mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Beliau mengira bahwa dengan penjelasan 12 butir JAI 15 Januari lalu Ahmadiyah sudah mengoreksi kesalahan fatal tersebut.

Saya jadi merenung, kalau seorang Irjenpol saja bisa terkecoh, apalagi polisi tingkat bawah dan masyarakat umum yang tidak tahu-menahu duduk persoalan Ahmadiyah. Karena itu, saya lalu teringat wajah-wajah yang berperan dalam lakon 12 butir penjelasan Ahmadiyah yang oleh pakar aliran sesat, Amin Jamaludin, disebut sebagai tipuan. Ya, wajah-wajah seperti Wapres Yusuf Kalla, Menag Maftuh Basuni, Deputi Seswapres Azyumardi Azra, Kabalitbang Atho Mudzhar, Dirjen Bimas Islam Nasarudin Umar, Kabaintelkam Mabes Polri Saleh Saaf, dan “Tokoh Masyarakat” Agus Miftach.

Terutama nama terakhir itu. Sebab, nama itu justru menjadi fenomenal karena muncul terus dalam kasus aliran sesat, seperti Ahmadiyah dan Al-Qiyadah al-Islamiyah. Begitu fenomenal karena orang pasti heran bagaimana Haji Salam alias Ahmad Musaddeq bisa begitu mudah bertobat mencabut pengakuannya sebagai nabi hanya dalam hitungan minggu saja. Ternyata yang mendampinginya adalah “Kyai” Agus Miftah. Tampaknya Agus Miftah ingin mengulang kisah suksesnya dengan mendampingi pihak Ahmadiyah.

Hanya saja, untuk kasus Ahmadiyah kelihatannya ia kurang begitu mulus, karena Ahmadiyah merupakan permasalahan lama dan JAI adalah bagian dari komunitas Ahmadiyah internasional yang berpusat di London. Tokoh-tokoh umat Islam sudah banyak yang tahu tentang anatomi Ahmadiyah yang merupakan buatan imperialis Inggris untuk mematahkan perlawanan kaum Muslim India terhadap penjajah kafir itu pada Abad 19.

Karena itu, ketika 12 butir JAI yang ditandatangani oleh Abdul Basith tanggal 14 Januari dan disiarkan dalam konfrensi pers di Balitbang Depag Museum al-Quran TMII pada tanggal 15 Januari diketahui oleh publik, umat Islam langsung bereaksi. Hari itu juga Aliansi Umat Islam Jawa Barat di Bandung langsung menggelar demo menentang hal itu. Esoknya puluhan tokoh pimpinan ormas Islam dan alim-ulama yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) menemui pengurus MUI untuk menyatakan dukungannya kepada fatwa MUI. Alhamdulillah, Ketua MUI KH Makruf Amin secara tegas menyatakan bahwa Ahmadiyah masih seperti dulu; 12 butir itu belum mengubah statusnya yang masih sesat dan menyesatkan. Sebab, dalam 12 butir itu belum ada ketegasan pernyataan Ahmadiyah yang menolak kenabian Mirza. Dalam rapat dengan Bakorpakem di Kejagung pada tanggal 23 Januari 2008, MUI juga menolak 12 butir sebagai acuan pemantauan terhadap Ahmadiyah. Artinya, MUI berlepas diri dari rekayasa Pemerintah terhadap kasus Ahmadiyah ini.

Meski Agus yang mantan anak buah Ali Murtopo (gembong intelijen di era Orde Baru)­yang pernah disekolahkan ke Belgia untuk belajar intelijen kepada Mossad dan CIA­itu mengatakan bahwa keterlibatan intelijen dalam kasus 12 butir penjelasan JAI itu sulit dibuktikan, bau-bau konspirasi memang ada. Salah satu laporan hasil rapat di antara 7 kali rapat koordinasi membahas masalah Ahmadiyah menyebutkan bahwa peserta rapat adalah dari petinggi intelijen Mabes Polri dan Kejagung. Demikian juga yang menandatangani 12 butir pernyataan JAI. Apalagi rapat Pakem yang dipimpin Jaksa Agung Muda Intelijen lebih lengkap lagi dengan hadirnya petinggi BIN. Karena itu, orang tidak gampang percaya bahwa 12 butir pernyataan JAI adalah pernyataan sepihak Ahmadiyah, bukan legalisasi dari Pemerintah. Sebab, orang akan bertanya, kalau pernyataan sepihak, mengapa sejumlah pejabat Pemerintah ikut menandatangani?

Kalau kita teliti lebih dalam, mengapa masalah Ahmadiyah ini muncul kembali setelah sebelumnya geger al-Qiyadah dan berbagai aliran sesat pasca Konferensi Khilafah pada bulan Agustus 2007? Kawan lama saya yang ikut juga dalam pertemuan silaturahmi para habaib di Bidakara tersebut, sempat menyentil saya dan HTI, “Awas, Mas, segala yang berjalan ini dalam rangka menetralisir pemikiran syariah dan Khilafah yang digemakan di KKI. Oleh karena itu, HTI harus lebih sigap dalam mengungkap berbagai rekayasa poltik yang dilakukan oleh Pemerintah dan agen-agen asing di sini untuk menetralisir opini politik Islam yang sudah menggejala di masyarakat dan memalingkan umat dari hal-hal yang jauh dari kesadaran politik. Mereka mungkin berusaha keras menyibukkan HTI dengan aliran-aliran sesat dan lain-lain sehingga membatasi isu-isu yang diangkat.”

Saya pikir apa yang disampaikan kawan lama saya itu benar adanya. Kami juga memang sudah menganalisis, bahwa kasus aliran sesat ini adalah mainan baru untuk mengobok-obok Dunia Islam setelah mainan “terorisme” kelihatannya sudah tidak ampuh lagi pasca dilepasnya KH Abu Bakar Ba’asyir oleh Mahkamah Agung.

Karena itu, harus menjadi kesadaran kita bersama, para ulama dan pejuang di antara umat Islam, *wabil khusus* para aktivis HTI, bahwa musuh-musuh Islam terus berupaya memerangi Islam dan umat Islam dengan seluruh harta-benda mereka (Lihat: QS al-Anfal [8]: 36). Karena itu pula, mari kita singsingkan lengan baju untuk menjaga akidah umat serta menjaga kehidupan dan kekayaan umat dengan menegakkan syariah secara *kâffah* oleh negara.

From: “abdul rahman” <Inspiring.Rahman@gmail.com>
Subject: [INSISTS] Permainan Politik Di Balik Isu Ahmadiyah

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

NEGARA PENGEKOR

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

===

NEGARA PENGEKOR

Menarik konstelasi internasional yang ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab *Mafâhîm Siyâsiyah li Hizb at-Tahrîr* (Konsepsi Politik Hizbut Tahrir). Pendiri Hizbut Tahrir ini membagi negara-negara di dunia menjadi empat: (1) Negara Pertama; (2) Negara Pengekor; (3) Negara Satelit; (4) Negara Independen.

Negara Pertama adalah negara adidaya yang membuat kebijakan secara internasional. Negara inilah yang menghegemoni dunia dan memiliki pengaruh utama dalam konstelasi politik internasional. Contohnya adalah Amerika Serikat sekarang.

Negara Pengekor adalah negara yang terikat dengan negara lain dalam politik luar negerinya, seperti Mesir terhadap AS dan Khazakhstan terhadap Rusia.

Negara Satelit adalah negara yang politik luar negerinya terikat dengan negara lain dalam ikatan kepentingan, bukan sebagai pengekor. Misal: Jepang terhadap AS, Australia terhadap AS dan Inggris, dll.

Negara Independen adalah negara yang mengelola politik dalam dan luar negerinya berdasarkan kehendaknya sendiri. Misal: Prancis, Cina dan Rusia.

Bagaimana dengan negeri-negeri Islam saat ini? Bisa dikatakan, sebagian besar negeri-negeri Islam adalah negara pengekor. Kebijakan luar negerinya tidak mandiri, tetapi bergantung pada ‘Tuan Besar’-nya: Inggris atau Amerika Serikat. Sebagai negara pengekor, kebijakan luar negeri mereka didikte sesuai dengan kepentingan ‘Tuan Besar’-nya. Pemimpin negeri pengekor ini pun tidak peduli apakah kebijakannya memberikan manfaat bagi rakyat atau tidak. Mereka juga tidak peduli meskipun kebijakannya menyengsarakan dan membunuh rakyatnya sendiri. Yang penting, mereka menjalankan kepentingan sang Tuan Besarnya dengan baik.

Lihatlah Musharraf yang menjadi kaki tangan AS di Pakistan. Kebijakan yang dia ambil baik dalam luar negeri ataupun dalam negeri tidak lebih dari sekadar mengikuti arahan AS. Penguasa pengkhianat ini memberikan jalan lebar bagi tentara AS untuk menyerang Afganistan, tetangga yang penduduknya
beragama Islam. Musharaf pun menjadi mitra utama AS untuk memerangi apa yang mereka sebut sebagai fundamentalis dan teroris.

Untuk menunjukkan penghambaannya, Musharaf menyerang para Mujahidin dan kabilah-kabilah di perbatasan Afganistan yang berjuang membebaskan diri dari penjajahan AS dan sekutunya. Dia dengan bangga membunuh rakyat dan saudaranya sendiri, termasuk rakyat sipil dan para santri, untuk menunjukkan kepada AS bahwa dia serius memerangi para fundamentalis.

Musharaf jugalah yang memerintahkan tentara untuk menyerbu Masjid Merah yang mengakibatkan ratusan santri terbunuh. Padahal saat itu ulama Pakistan yang menjadi mediator hampir berhasil melakukan negosiasi damai. Namun, Musharaf memilih membunuh para santri. Sekali lagi, ini untuk membuktikan bahwa dia pelayan setia AS. Musharaf juga meninggalkan pejuang Khasmir yang ingin membebaskan diri dari penjajahan India. Alih-alih mendukungnya, Musharaf bahkan menyebut mereka sebagai teroris.

Profil yang sama ada pada penguasa negeri Islam yang lain. Mesir, negara nomor dua penerima bantuan luar negeri AS terbessar setelah Israel, dipimpin oleh penguasa jahat yang kejam. Mubarak menjadi kaki tangan AS untuk menghancurkan para pejuang Islam yang ingin menegakkan syariah Islam di negara itu. Mubarak melakukan ini untuk memuaskan Tuan Besarnya, AS, yang tidak ingin Mesir menjadi negara Islam. Alih-alih mengirim pasukan untuk membela saudaranya di Palestina, Mubarak malah menangkapi siapapun yang ingin berjuang di Palestina. Perbatasan Mesir-Palestina dijaga ketat oleh pasukan Mesir, bukan untuk bersiap-siap perang, tetapi memblokade Mujahidin
yang ingin masuk ke Palestina, termasuk memblokade senjata.

Penguasa dari negara pengekor ini sungguh telah merendahkan dirinya di hadapan kaum Muslim. Sebagian besar rakyat dari negara pengekor ini menganggap pemimpinnya adalah musuh mereka. Begitu pula sebaliknya. Doa-doa rakyat bukan lagi berisi permohonan kepada Allah agar memberikan keselamatan dan petunjuk bagi pemimpinnya. Doa mereka berisi agar para pemimpin mereka dilaknat Allah Swt.

Pemimpin seperti ini jelas akan dihinakan oleh Allah Swt. Tempatnya adalah di neraka yang sangat mengerikan. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang didoakan oleh Rasulullah saw., “Ya Allah, siapa saja yang diberi tanggung jawab kepemimpinan umat, dan menimbulkan kesulitan bagi mereka (umat), maka beri dia kesulitan, dan siapa saja yang berbuat baik kepada mereka, maka beri dia kebaikan.” (HR Muslim).

Ironisnya, mereka juga dihinakan oleh Tuan Besar mereka sendiri. Setelah dianggap tidak lagi bermanfaat sebagai kaki tangan kepentingan negara-negara besar, mereka pun dicampakkan. Lihatlah nasib Soeharto, dijatuhkan dengan hina, setelah AS menganggapnya tidak lagi berguna. Meskipun sudah mengabdi dengan setia, Nawaz Syarif dijatuhkan oleh AS. Musharraf kemungkinan besar akan mengalami nasib yang sama. Hidup mereka berakhir dengan tragis: dihujat, diusir dari negaranya dan dihinakan rakyatnya.

Itulah akibatnya ketika negeri-negeri Islam menanggalkan ideologi Islam sebagai asas politik luar negeri mereka. Padahal sesungguhnya yang membuat sebuah negara kuat adalah ideologinya. AS menjadi jaya­meskipun membawa penderitaan bagi umat manusia yang lain­karena merupakan negara ideologis.
AS berpegang teguh pada ideologi Kapitalismenya. Kebijakan luar negeri AS pun jelas: menyebarkan ideologi Kapitalisme dan membuat negara-negara di dunia mengadopsinya. AS menjadikan nilai-nilai Kapitalisme­seperti HAM, demokrasi, pluralisme, liberalisme, sekularisme dll­sebagai isu utama dunia.
Metode politik luar negeri AS juga jelas, yakni penjajahan dalam segala bentuknya: politik, militer atau ekonomi.

Sebaliknya, negeri-negeri Islam hanyalah pengekor AS dan Barat. Tidak ada cara lain untuk mengembalikan negeri-negeri kaum Muslim, agar kembali menjadi yang pertama (adidaya), kecuali dengan cara kembali berpegang teguh pada ideologi Islam. AS dengan Kapitalisme globalnya hanya bisa dilawan dengan negara yang juga global, yakni Khilafah Islam yang mengemban ideologi Islam. Keberadaan negara Khilafah nanti akan mampu menyaingi negara adidaya sekarang dan menggantikan posisinya. [FW]

From: “abdul rahman” <Inspiring.Rahman@gmail.com>
Subject: [INSISTS] Negara Pengekor

______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Kontroversi NAMRU – Munarman Tuding Dino Patti Djalal Intel Asing

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

23/04/2008 13:53 WIB

Kontroversi NAMRU – Munarman Tuding Dino Patti Djalal Intel Asing

Didi Syafirdi – detikcom

Jakarta – Selain menuding NAMRU-2 sebagai lab intelijen berkedok medis sehingga layak ditutup, Munarman juga menuding Jubir Presiden Dino Patti Djalal sebagai agen AS.

“Dino Patti Djalal patut dipertanyakan karena dia mendukung kerjasama laboratorium Indonesia-AS. Seorang jubir presiden menjadi intelijen asing,” ujar Munarman.

Hal tersebut disampaikan Ketua Annashar Institute ini dalam jumpa pers di kantor Medical Emergency Rescue Committee (Mer-C), Jl Kramat Lontar, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2008). Hadir dalam jumpa pers itu Joserizal Jurnalis, pimpinan Mer-C.

Munarman berpendapat, Presiden SBY tentunya juga telah tahu NAMRU-2 melakukan kegiatan intelijen. “Tapi dia lagi bingung. Menurut saya sih nggak usah bingung, rakyat pasti mendukung (NAMRU) untuk ditutup,” ujar eks Ketua YLBHI ini.

Munarman juga akan berjuang agar kerjasama NAMRU diakhiri. “Saya akan tetap berusaha,” ujarnya.

Lab NAMRU-2 telah beroperasi di Indonesia sejak 1970. Lab ini satu kompleks dengan gedung Litbang Depkes di Jl Percetakan Negara, Rawasari, Jakarta Pusat.

Menkes Siti Fadilah Supari telah melarang semua RS di Tanah Air mengirimkan sampel penyakit menular ke lab ini karena perjanjian Indonesia dengan AS terkait NAMRU yang dinilai tidak transparan belum diperbarui.

Sementara itu, Dino Patti Djalal saat dikonfirmasi detikcom soal tuduhan tersebut, menjawab,”It’ s nonsense!”
( ptr / nrl )

********************************

Munarman Usir Bule AS Pembagi Rilis Karena Tidak Sopan

Niken Widya Yunita – detikcom

Jakarta – Dua warga asing nyelonong masuk sesaat sebelum konferensi pers yang dilakukan oleh Medical Emergency Rescue Committee (Mer-C) dan Annashar Institute. Pengusiran dilakukan karena mereka dinilai tidak sopan.

“Sebagai orang yang beradab dia masuk ke rumah kita tidak izin, itu namanya penjajahan,” ujar Munarman kepada detikcom, Rabu (23/4/2008).

Munarman tidak melarang bila orang-orang asing itu membagikan rilis. Namun tempatnya jangan di markas Mer-C dan Annashar Institute.

“Itu konferensi pers saya yang undang. Dia bikin sendiri dong. Saya tidak larang kalau dia mau buat konferensi pers sendiri,” jelas dia.

Munarman menuding dua warga asing yang membawa rilis berkop Kedubes Amerika Serikat bermaksud mengacak-acak konferensi pers yang dilakukannya.

“Iyalah, mau ngacak-ngacak. Mereka dari Kedutaan Amerika, kop surat dari Kedubes Amerika. Makanya Amerika negara bangsat,” cetus Munarman.

Karena itu, lanjut Munarman, tindakannya mengusir dua warga asing tersebut tidak bisa disalahkan.

“Kalau tidak diusir ada yang salah dalam mentalitas. Saya tidak mau dijajah di negara sendiri,” ujar eks Ketua YLBHI ini.

Rombongan orang asing pembawa rilis berkop Kedubes AS itu adalah seorang pria berkulit putih, pria kulit hitam dan dua wanita pribumi. Salah satu wanita membagikan rilis tersebut pada wartawan saat Munarman cs hendak memulai jumpa pers di kantor Mer-C, Jl Kramat Lontar, Jakarta Pusat.

Munarman langsung naik pitam melihat rombongan tak diundang itu dan mengusirnya.

Rilis yang yang dibawa rombongan orang asing itu adalah fakta-fakta kebenaran NAMRU-2, laboratorium medis milik Angkatan Laut AS, yang oleh Munarman cs disebut telah melakukan kegiatan intelijen

*****************************

MoU Lama NAMRU Tidak Memadai

Didi Safirdi – detikcom

Jakarta – MoU lama Indonesia-AS yang mendasari NAMRU-2 dinilai sudah tidak memadai. Itulah yang menjadi dasar pemerintah meminta pembaruan dokumen.

“Dulu pakai MoU yang kita nilai sudah tidak memadai,” kata Menlu Hassan Wirajuda usai Dialog HAM Bilateral RI-Swedia di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (23/4/2008).

Yang kini sedang dinegosiasikan, menurut Hassan, bukanlah kontrak, namun pembaruan dokumen yang menjadi dasar kerja sama. Pemerintah kini menunggu sikap AS.

“Kita menunggu reaksi dan respons Amerika,” jelas Hassan tanpa merinci draf baru yang diajukan pemerintah.

Hassan tidak mempermasalahkan Mer-C yang menilai NAMRU merugikan. Bagi pemerintah, transparansi adalah elemen penting yang harus mendasari kerja sama dengan NAMRU-2.

“Akses penelitian lebih besar, maka pemanfaatannya juga lebih besar,” pungkasnya. ( fay / nrl )

*****************************

Laboratorium Angkatan Laut Amerika Diduga Spionase

Kamis, 17 April 2008 | 23:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah diminta mengusir seluruh tim Naval Medical Research Unit (Namru) dari Indonesia. Alasannya, kontrak kerjasama dengan lembaga riset Angkatan Laut Amerika Serikat dan Indonesia itu sudah selesai.

Selain itu, Namru diduga melakukan kegiatan spionase di luar penelitian kesehatan. “Diusir saja. Suruh angkat kaki,” kata anggota Fraksi PKS Soeripto ketika dihubungi Tempo saat ia berada di Lebanon, Kamis (17/4).

Sebelumnya, juru bicara Departemen Luar Negeri Kristiarto Suryo Legowo mengatakan pemerintah telah menyampaikan draf MOU (Memory Of Understanding) perjanjian Naval Medical Research Unit 2 (Namru 2) kepada Amerika Serikat. Namun sampai sekarang AS masih belum memberikan tanggapan terhadap draf MO tersebut.

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari melarang berbagai rumah sakit di tanah air menyerahkan sampe virus Avian Influenza ke Namru.

Soeripto mengatakan seharusnya hasil penelitian Namru dilaporkan ke lembaga penelitian Indonesia. Namun, selama ini Namru tidak pernah melaporkannya. Selain itu, Namru tidak pernah melibatkan peneliti Indonesia sebagai pendamping.

Menurut dia, kegiatan Namru perlu ditengarai terkait dengan berbagai konflik horisontal yang terjadi di Indonesia bagian timur. Alasannya, selama ini potensi konflik tertinggi terjadi di Indonesia bagian timur. Selain itu, wilayah penelitian Namru adalah Indonesia bagian timur. “Ini soal kedaulatan negara kita,” katanya.

Menurut dia, kinerja Badan Intelijen perlu dievaluasi terkait kontraintelijen terhadap Namru. Selama ini BIN tidak pernah secara spesifik melaporkan adanya kegiatan spionase yang dilakukan Namru. “BIN belum melaporkan case yang cukup kuat adanya kegiatan spinonase,” ujarnya.

Kurniasih Budi
http://www.tempoint eraktif.com/

****************************

23/04/2008 13:45 WIB

Kontroversi NAMRU – Rilis Bule yang Diusir Munarman Berkop Kedubes AS

Niken Widya Yunita – detikcom

Jakarta – Rombongan orang asing diusir saat nyelonong masuk dan membagikan rilis ke acara jumpa pers Medical Emergency Rescue Committee (Mer-C) dan Annashar Institute yang memprotes NAMRU-2. Rilis itu berkop Kedubes Amerika Serikat.

“Di kop surat tertulis Kedutaan Amerika,” ujar Ketua Annashar Institute, Munarman, kepada detikcom, Rabu (23/4/2008).

Menurut Munarman, isi rilis tersebut yakni laboratorium NAMRU-2 merupakan lembaga medis, bukan intelijen.

“Isi rilis nggak jelas, normatif. Dia ngomong NAMRU laboratorium medis bukan intelijen. Kalau bukan intelijen kenapa dia harus datang dan klarifikasi, ” jelas Munarman.

Rombongan orang asing pembawa rilis berkop Kedubes AS itu adalah seorang pria berkulit putih, pria kulit hitam dan dua wanita pribumi. Salah satu wanita membagikan rilis tersebut pada wartawan saat Munarman cs hendak memulai jumpa pers di kantor Mer-C, Jl Kramat Lontar, Jakarta Pusat.

Munarman langsung naik pitam melihat rombongan tak diundang itu dan mengusirnya.
( nik / nrl )

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Demokrasi Dikoreksi

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Demokrasi Dikoreksi

Oleh Haryatmoko

Kekecewaan terhadap demokrasi ialah tidak mampu mengurangi ketidakadilan dan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bahkan, tujuan minimalis demokrasi belum efektif (tidak pada janji redistribusi, tetapi lebih sebagai kemungkinan untuk bisa mengatur konflik secara damai).

Melalui analogi warga negara sebagai konsumen, akan dibongkar sebab yang melemahkan demokrasi. “Politik adalah arena yang menghasilkan produk-produk berupa masalah, program, analisis, komentar, konsep (UU, hukum), dan peristiwa. Beragam produk politik itu dihasilkan terutama dari persaingan di antara para pelaku politik, tetapi mereduksi warga negara biasa ke status konsumen. Warga negara sebagai konsumen harus memilih meski dengan risiko salah paham karena posisi mereka jauh dari tempat produksi” (P Bourdieu, 1981:3-4).

Mekanisme kontrol terhadap parpol

Membaca politik dengan khazanah ekonomi membantu melihat posisi warga negara biasa di arena politik. Sebagai konsumen, semua mempunyai akses sama ke politik. Dalam kenyataan, akses itu dibagi secara tidak setara. Pembagian itu ditentukan tingkat pendidikan, kepemilikan pada kelompok/agama, dan posisi geografis. Ketiga faktor ini mencerminkan besarnya kapital yang dimiliki (kapital budaya, sosial, ekonomi, dan simbolik). Kepemilikan kapital menentukan hubungan kekuasaan, yaitu daya tawar warga negara terhadap hak-hak mereka. Dalam sistem representasi, pilihan atau hak mereka dipercayakan kepada wakil yang dipilih.

Model pendelegasian itu menjadi salah satu sebab lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan: maraknya korupsi; tak peduli terhadap kepentingan rakyat, kepedulian hanya sebagai teknik politik pencitraan; kesejahteraan bersama diabaikan.

Obsesi politisi adalah kekuasaan (dipilih kembali), bukan dalam rangka mengupayakan kesejahteraan bangsa, melainkan sebagai akses ke fasilitas dan nikmat sosial. Celakanya, obsesi akan kekuasaan itu didukung sistem representasi. Sistem ini mendorong terjadinya konsentrasi berbagai sarana produksi khas politik di tangan para profesional (DPR, Pemerintah, dan pimpinan partai politik). Akibatnya, daya tawar mayoritas warga negara dilemahkan, kedaulatan rakyat disita. Maka, politik harus menemukan mekanisme yang menjembatani wakil rakyat dan konstituennya, serta membangun sistem yang bisa mengontrol wakil rakyat, dan terutama partai politik. Mengapa?

Tindakan para politisi diandaikan memperhitungkan kepentingan nyata atau aspirasi konstituen. Ternyata, berbagai kepentingan rakyat itu hanya akan diperjuangkan bila memberi keuntungan kepada politisi dan sejauh mengalir dalam bentuk yang memungkinkan permainan mereka. Partai politik seharusnya berperan sebagai instrumen demokrasi. Namun, situasi sekarang justru menunjukkan partai politik menjadi bagian masalah. Indikasinya, para wakil rakyat cenderung ingkar janji terhadap konstituen dan lebih patuh pada partai politik, terutama kepentingan sendiri; sulitnya mengegolkan UU yang memungkinkan calon independen, maraknya korupsi wakil rakyat; money politics dalam pencalonan nomor jadi wakil rakyat.

Demokrasi didikte pasar?

Logika pasar mengarahkan politisi untuk lebih peduli kepada kepentingan pemodal. Jika kebijakan redistribusi dijalankan (menaikkan pajak), itu akan mengakibatkan penurunan investasi. Maka, perlu melunakkan tuntutan redistribusi dengan memperkuat kebijakan ekonomi yang kondusif untuk investasi. Pemerintahan demokratis secara struktural tergantung dari modal swasta. Apakah ketergantungan struktural negara pada kapital, menjelaskan hal itu atau tidak? Yang jelas, demokrasi yang riil ada “selaras dengan tingkat ketidaksetaraan yang fair” (A Przeworski, 1999).

Demokrasi menuntut mediasi dan diskusi. Untuk tujuan ini ruang publik menjadi syarat mutlak. Namun, ketika ruang publik masih ditentukan oleh jasa dan kepemilikan kapital, ia diskriminatif dan tidak berbeda dengan pasar (H Arendt, 1951). Lalu, politik bekerja mengikuti model pasar dan politik pencitraan. Politik masuk ke teknik merayu, seperti iklan yang digunakan untuk memasarkan tokoh, gagasan politik. Hanya masalahnya, supermarket dan mal emang benar-benar melayani kebutuhan konsumen meski menindas pekerja (R Sennett, 2006:135).

Ternyata, warga negara bukan sekadar konsumen yang tidak puas, warga negara adalah konsumen politik yang dihadapkan pada tekanan untuk membeli atau memilih. Keputusan memilih produk tergantung dari pencitraan dan pemasarannya. Versi politik model supermarket menekan demokrasi lokal, tetapi memungkinkan fantasi individu seperti iklan. Memang dinamika megastore ini menurunkan bobot isi dan substansi politik, tetapi merangsang imajinasi perubahan. Perubahan mendasar atau sekadar semu?

Perubahan dan emosi sosial

Saat ini perubahan menjadi mantra politik. Berubah dan bergerak menjadi indikator institusi yang dinamis. Institusi menarik bila menunjukkan tanda-tanda perubahan. Perubahan harus dibedakan dengan konflik internal partai politik yang menunjukkan kemapanan kekuasaan.

Stabilitas adalah tanda kelemahan, sedangkan destabilisasi tanda baik. Citra diri yang ideal ialah rela pergi, menyerahkan kepemilikan atau jabatan. Maka, parpol yang menunjukkan mobilitas pimpinannya akan mendapat banyak simpati. Ideal ini menjadi keharusan praktis bagi eksekutif yang mencoba menghadapi tekanan stakeholders atau konstituen yang tidak sabar, seperti tekanan kapital yang tidak sabar. Maka, harus selalu merekayasa diri, selalu memenuhi dan menggoyang pasar. Mobilitas dan kerelaan pimpinan untuk meninggalkan jabatan menunjukkan sistem yang berfungsi, bukan kekalahan.

Kekalahan merupakan risiko persaingan. Mereka yang kalah bersaing dan tersingkir akan merasa tidak berguna sehingga menambah emosi sosial kian membara. Mayoritas masyarakat merasa dipermainkan aturan yang tidak adil. Kebencian yang merupakan emosi sosial cenderung menyimpang dari ekonomi ke kemarahan terhadap kelompok sosial yang dianggap telah mengambil hak-hak sosial mereka.

Pada masa lalu agama dan patriotisme menjadi senjata balas dendam. Emosi ini belum lenyap. Kebencian itu menjelaskan mengapa banyak orang yang termarjinalisasi berpindah dari sikap moderat ke kelompok fundamentalis. Mereka menerjemahkan tekanan yang datang dari kelangkaan materi ke dalam simbol-simbol budaya (Sennett: 2006:132-133).

Kemarahan dan kekerasan sering digunakan sebagai cara untuk menghubungkan ekonomi dan politik. Di arena politik, simbol-simbol budaya atau agama bisa membungkus kemarahan dan kebencian sekaligus meningkatkan daya tawar melalui kapital sosial. Ternyata, rasa tidak aman dalam hal materi bisa menggunakan banyak cara guna menagih janji dan mengutuk mereka yang menggembar-gemborkan perubahan yang tak terencana. Politikus demagog jeli dalam memanfaatkan perasaan dan emosi massa untuk kepentingan politiknya.

Haryatmoko Pengajar Program Pascasarjana UI, Jakarta, dan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Demokrasi, Negara, dan Generasi Kerdil

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Demokrasi, Negara, dan Generasi Kerdil

Israr Iskandar
Dosen Sejarah Universitas Andalas Padang

Demokrasi dan demokratisasi yang kini berjalan sejatinya (meminjam istilah Mohammad Hatta yang diambilnya dari kuplet sajak Schiller) tidak melahirkan ‘generasi kerdil’. Namun, kenyataannya zaman besar ini justru memberi ruang muncul dan berkembangnya kaum pragmatis dan oportunis berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompok sendiri.

Di tengah situasi transisi politik yang tidak menentu, mereka piawai memainkan jurus-jurus ‘aji mumpung‘. Celakanya, mayoritas rakyat juga masih belum cukup terdidik untuk memahami esensi politik sebagai penunaian tanggung jawab elite-pemimpin kepada rakyat yang dipimpin.

Tak heran kita terus menyaksikan beragam ambivalensi elite, khususnya di institusi-institusi publik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga perwakilan rakyat, misalnya, di satu sisi terus mengklaim institusi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi publik melihat mereka tak lebih sebagai lembaga dagelan berorientasi kekuasaan dan uang, seperti tecermin dari berbagai pembahasan UU.

Belum lagi persoalan korupsi di internal dewan maupun partai politik. Terkuaknya kasus aliran dana BI ke kantong-kantong anggota Dewan (sebagai salah satu contoh kecil) mencerminkan watak sebagian politikus kita. Parlemen dan partai masih tetap salah satu sarang korupsi.

Logikanya, bagaimana mungkin good governance dapat diwujudkan jika lembaga yang sejatinya mengawasi pemerintah justru berkubang korupsi. Perilaku senator di DPD juga sering membingungkan. Mengeluh soal kewenangan yang minim, tetapi mereka tak mau berkantor di daerah pemilihannya sendiri. Mereka banyak berada di Ibu Kota, seakan ingin menyaingi DPR.

Tak heran saat terjadi ragam distorsi politik yang merugikan kepentingan rakyat daerah, peran anggota DPD sebagai wakil daerah tidak begitu kelihatan. Eksekutif juga kerap berlaku ambivalen.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta politisi (termasuk para pesaingnya menuju 2009) untuk tidak mudah menebar janji kepada rakyat dan mengeksploitasi kemiskinan untuk kepentingan politik. Padahal, Presiden juga begitu. Pemberantasan korupsi, misalnya, masih belum menyentuh ruang dalam pemerintahan, termasuk birokrasi dan aparat penegak hukum, tetapi pemerintah mengklaim telah berbuat maksimal.

Di sisi lain, kehidupan rakyat makin sulit. Sebagian besar rakyat menjerit menyusul naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Padahal, banyak juga yang menderita akibat bencana yang datang silih berganti.

Kasus gizi buruk pun dijumpai di banyak daerah. Bahkan, kelaparan yang menyebabkan kematian bukan lagi berita dari negeri-negeri di Afrika, tetapi sudah terjadi di negeri yang pernah berjuluk ‘subur makmur gemah ripah loh jinawi‘. Ini tentu bukan eksploitasi politik atas kemiskinan, tetapi gambaran akut kondisi rakyat Indonesia sekarang ini.

Elite lokal juga hampir sama tabiat politiknya. Dalam mengkritisi kebijakan pemerintah pusat, mereka sering berteriak lantang. Kritisisme dan resistensi mereka terhadap Jakarta sering atas nama kepentingan rakyat daerah, tetapi esensinya cenderung sebagai perjuangan untuk menubuhkan kepentingan segelintir elite lokal, seperti tecermin dalam tuntutan penambahan alokasi anggaran untuk daerah (DAU), konflik SDA (seperti kasus Freeport, Semen Padang, dan Caltex) dan pemekaran.

Proses demokrasi lokal (yang sistemnya terus disempurnakan) juga mencerminkan watak dasar elitenya. Tak heran pilkada langsung yang ditujukan untuk perbaikan kualitas demokrasi tetap belum bisa keluar dari distorsi politik elite.

Mahalnya demokrasi bukan hanya soal besarnya biaya penyelenggaraan pilkada, tetapi sering juga terkait dengan ongkos sosial yang ditimbulkan, baik dalam wujud pembelajaran korupsi kepada rakyat dalam kasus-kasus politik uang (money politics) maupun disintegrasi sosial dalam kasus-kasus sengketa hasil pilkada.

Anggaran publik pun menjadi sasaran distorsi perilaku pejabat dan elites lokal. Eksekutif dan legislatif hampir sama saja tabiatnya. Mereka memperlakukan APBD seperti arisan. Proses tender proyek-proyek pemerintah masih jauh dari asas transparan dan akuntabel.

Korupsi di daerah akhirnya bukan hanya wujud perilaku menyimpang pejabat publik, tetapi juga gambaran buruknya performa birokrasi tanpa kritisisme memadai dari wakil rakyat. Di beberapa daerah memang terdapat kemajuan dalam reformasi birokrasi, tetapi jangan buru-buru memberi penilaian final karena ada saja kemungkinan terjadi titik balik.

Di Tanah Datar (Sumbar), misalnya, ada inovasi dari kepala daerah terdahulu (yang berasal dari unsur pengusaha) untuk mereformasi birokrasi, tetapi dimentahkan oleh aparatnya sendiri maupun penerusnya yang berasal dari birokrat. Pemekaran daerah juga mencerminkan ambivalensi elite lokal.

Pemekaran kerap keluar dari tujuan-tujuan mulianya karena tidak mempertimbangkan dasar-dasar rasionalitasnya. Wilayah dipecah-pecah bukan membuat rakyat kian sejahtera, tetapi justru menambah pundi-pundi elite lokal yang berkolusi dengan elite pusat.

Dalam praktiknya desentralisasi akhirnya sering menjadi salah kaprah. Otonomi daerah lebih cenderung menjadi otonomi elite. Desentralisasi di era reformasi tidak menjadi jalan menuju kesejahteraan rakyat, tetapi sekadar pemenuhan minimal tuntutan-tuntutan lokal yang kerap dianggap mengusik keberlakuan NKRI.

Padahal, distorsi desentralisasi saat ini, seperti korupsi elite dan buruknya kinerja birokrasi, tak banyak urusannya dengan terancamnya negara kesatuan (sebagaimana dipersepsikan kaum konservatif). Tetapi, lebih pada proses pemiskinan rakyat di daerah.

Tak ada penyeimbang

Persoalan ambivalensi elite terkait absennya kekuatan penyeimbang dari rakyat maupun kontra-elite. Tak heran mereka tetap bisa melanggengkan pengaruhnya. Untuk itu, sebagian mereka bahkan cenderung membodohi rakyat dengan kebijakan maupun perilaku personal dan sosial yang tidak layak diteladani.

Lihatlah tebar pesona yang dilakukan elite politik saat-saat menjelang pemilu di pusat maupun daerah. Tebar pesona minus pendidikan politik rakyat tentu akan menjadi permulaan korupsi politik apabila politikus bersangkutan memegang jabatan publik. Ironisnya, tebar pesona juga menggunakan anggaran publik, seperti dilakukan pejabat incumbent (sedang menjabat). Pejabat publik tak ragu menggunakan uang rakyat untuk mendongkrak popularitasnya.

Mereka memanfaatkan tendensi apatisme publik dan lemahnya posisi elemen-elemen masyarakat sipil, seperti LSM, kampus, dan media massa. Di daerah kondisinya lebih parah. Banyak elemen masyarakat sipil kelelahan bahkan tiarap karena kekurangan vitamin. Beberapa elemen masyarakat sipil lainnya malah bersalin rupa menjadi corong kekuatan politik dan pemilik modal.

Sekalipun demikian, demokratisasi (proses menuju demokrasi) yang kini berjalan tak boleh dihentikan. Pesimisme rakyat atas perkembangan kehidupan politik usai Orde Baru harus dimaknai sebagai dorongan bagi perbaikan pelaksanaan sistem demokrasi ke depan. Transisi ini harus didorong untuk segera menjadi demokrasi lebih mapan. Bagaimana pun demokrasi tetap merupakan kans terbaik untuk keluar dari krisis multidimensi dan alat efektif mencapai tujuan negara.

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Iraqi Resistance Report for events of Wednesday, 23 April 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Iraqi Resistance Report for events of Wednesday, 23 April 2008

Translated and/or compiled by Muhammad Abu Nasr, member, editorial board, the Free Arab Voice.

Wednesday, 23 April 2008.

• US admits: more than 90 rockets and mortar shells fired into “Green Zone” by Jaysh al-Mahdi since 23 March.
• US offensive against Madinat as-Sadr leaves 19 dead 37 wounded.
• Bomb explodes by US patrol in southern Baghdad.
• Bomb explodes by police patrol in western Baghdad.
• Two oil pipeline guards found shot to death.
• Mortar shell slams into police headquarters in Balad Ruz.
• Bomb wounds two policemen in Kirkuk.
• US, Iraqi regime forces conduct raids, arrests southwest of Kirkuk.
• Belt bomber, car bomb explode in al-Mawsil midday Wednesday.

Baghdad.

US admits: more than 90 rockets and mortar shells fired into “Green Zone” by Jaysh al-Mahdi since 23 March.

In a dispatch posted at 9:15pm Baghdad time Wednesday night, the Yaqen News Agency reported that the US admitted Wednesday that 697 mortar shells and rockets had landed in Baghdad between 23 March and 20 April. Of those, 114 fell inside the top-security area dubbed the “Green Zone” by US forces.

Yaqen reported the US military as saying that 80 percent of the rockets and mortar shells were fired in the impoverished Madinat as-Sadr district, the stronghold of support for anti-occupation Shi‘i religious leader Muqtada as-Sadr.

US offensive against Madinat as-Sadr leaves 19 dead 37 wounded.

In a dispatch posted at 6:10pm Makkah time Wednesday afternoon (7:10pm in Baghdad), Mafkarat al-Islam reported that 19 people had been killed and 37 more wounded in battles and US bombardments in the Madinat as-Sadr area of Baghdad in the previous 24 hours.

Mafkarat al-Islam reported source in the security forces and hospitals as saying that fighting raged in Madinat as-Sadr and the Ur neighborhood to the north of Madinat as-Sadr in the previous 24 hours. Madinat as-Sadr is a low-income area known as a stronghold of support for anti-occupation Shi‘i religious leader Muqtada as-Sadr.

US claims to have killed 15 Jaysh al-Mahdi fighters in continuing offensive against impoverished Baghdad district.

In a dispatch posted at 3:17pm Baghdad time Wednesday afternoon, the Yaqen News Agency reported that the US military announced that its troops had killed 15 members of the anti-occupation Jaysh al-Mahdi militia in various parts of Baghdad Tuesday-Wednesday night.

Yaqen reported a US communiqué as saying that American ground troops and aircraft carried out several attacks starting around sunset on Tuesday.

For his part, a source in Madinat as-Sadr Hospital told Yaqen that five bodies were received during the night as a result of battles and American air raids. Another 22 people were wounded in the latest round of the American offensive, believed to be designed to prepare the ground for an eventual US attack on Iran.

Bomb explodes by US patrol in southern Baghdad.

In a dispatch posted on its Arabic website at 5:59pm Wednesday afternoon Beijing time (1:59pm in Baghdad), the Xinhua News Agency reported that a bomb exploded by a US patrol in the southern Baghdad district of az-Za‘faraniyah.

Xinhua reported a source in the Iraqi Interior Ministry as saying that the blast wounded two Iraqi civilians. No information on American casualties was available since the US forces cordoned off the area preventing anyone from approaching.

Bomb explodes by police patrol in western Baghdad.

In a dispatch posted on its Arabic website at 5:59pm Wednesday afternoon Beijing time (1:59pm in Baghdad), the Xinhua News Agency reported that a bomb had exploded by a passing Iraqi police patrol near the ash-Shurtah Tunnel in western Baghdad.

Salah ad-Din Province.
Tikrit.

Two oil pipeline guards found shot to death.

In a dispatch posted at 11:15am Baghdad time Wednesday morning, the Yaqen News Agency reported that the bullet-ridden bodies of two Oil Installation Guard Force members had been found on Tuesday evening.

Diyala Province.
Balad Ruz.

Mortar shell slams into police headquarters in Balad Ruz.

In a dispatch posted on its Arabic website at 5:59pm Wednesday afternoon Beijing time (1:59pm in Baghdad), the Xinhua News Agency reported that a mortar shell of unknown origin blasted into the Balad Ruz Police Headquarters, 60km northeast of Baghdad.

At-Ta’mim Province.
Kirkuk.

Bomb wounds two policemen in Kirkuk.

In a dispatch posted at 4:35pm Baghdad time Wednesday afternoon, the Yaqen News Agency reported that a bomb exploded by a police patrol in the al-Wasiti neighborhood of southwestern Kirkuk, 250km north of Baghdad.

Yaqen reported a source in the Kirkuk Police as saying that the blast wounded a police lieutenant and another policeman, both of whom were taken to Kirkuk General Hospital for treatment.

US, Iraqi regime forces conduct raids, arrests southwest of Kirkuk.

In a dispatch posted at 10:45am Baghdad time Wednesday morning, the Yaqen News Agency reported that a joint force of US and Iraqi regime troops arrested 14 people in a number of villages in the Hamrayn area to the southwest of Kirkuk, 250km north of Baghdad on Wednesday morning.

Yaqen reported Sarhad Qadir, the Director of the Iraqi Police in Districts and Areas, as saying that a number of personal weapons were also confiscated in the raids on the villages in the areas.

Ninwa Province.
Al-Mawsil.

Belt bomber, car bomb explode in al-Mawsil midday Wednesday.

In a dispatch posted on its Arabic website at 5:50pm Wednesday afternoon Beijing time (1:50 in Baghdad), the Xinhua News Agency reported that two nearly simultaneous attacks had taken place around midday in al-Mawsil, 420km northwest of Baghdad.

Xinhua reported a source in the city police as saying that a man wearing an explosive belt blew himself up at a currency exchange in the ad-Dawwasah area of central al-Mawsil at midday Wednesday. Moments later a car bomb went off 500 meters from the scene of the first attack. Two people were killed and nine more wounded in the two attacks by preliminary count.

Bombs, attacks target civilians in al-Mawsil.

In a dispatch posted at 1:35pm Baghdad time Wednesday afternoon, the Yaqen News Agency reported that a bomb exploded in the ar-Rashidiyah neighborhood of al-Mawsil, 420km northwest of Baghdad.

Yaqen reported Lieutenant Colonel Fadil Kawran of the Iraqi regime army as saying that the Wednesday morning blast killed one person and wounded four others.

Kawran added that in another incident, gunmen attacked an employee of the Water and Sewer Department in the “17 Tammuz” neighborhood of eastern al-Mawsil, killing him and then fleeing the scene.

Meanwhile, authorities found the bodies of a man and his son, both of whom had been shot in the head and chest and left in the al-‘Arabi neighborhood of al-Mawsil.

http://www.albasrah.net/pages/mod.php?mod=art&lapage=../en_articles_2008/0408/iraqiresistancereport_230408.htm

Sources:
http://www.iraq-amsi.org/news.php?action=view&id=24291&e6de36da1955f122911a3d50ae4bc18e
http://www.iraq-amsi.org/news.php?action=view&id=24281&467abf0d935bda7a68d922e34416a935
http://www.iraq-amsi.org/news.php?action=view&id=24280&a488badf9e5d2fd184adf2b0ea546442
http://www.iraq-amsi.org/news.php?action=view&id=24277&4b8ed74a4d2884f7ae338b05a2ae453b
http://www.iraq-amsi.org/news.php?action=view&id=24276&fcd7db55270c97ae5f1e6888be71bc38
http://www.iraq-amsi.org/news.php?action=view&id=24272&36032b171225f0df02555d625a975a36
http://www.iraq-amsi.org/news.php?action=view&id=24271&1e3eb5a4a5906fc6e7386822b3451982
http://www.iraq-amsi.org/news.php?action=view&id=24270&f46276a7a2050231eebc0518988fa438
http://www.iraq-amsi.org/news.php?action=view&id=24269&1e0a116cee0012c1ef2ef58c7e8a85d1
http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2008-04/23/content_620343.htm
http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2008-04/23/content_620340.htm
http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2008-04/23/content_620338.htm
http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2008-04/23/content_619923.htm
http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2008-04/23/content_619900.htm
http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2008-04/23/content_619871.htm
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2008/04/23/62830.html
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2008/04/23/62822.html
http://www.islammemo.cc/akhbar/American/2008/04/23/62806.html
http://www.yaqen.net/?p=7242
http://www.yaqen.net/?p=7241
http://www.yaqen.net/?p=7239
http://www.yaqen.net/?p=7238
http://www.yaqen.net/?p=7237
http://www.yaqen.net/?p=7235
http://www.yaqen.net/?p=7232
http://www.yaqen.net/?p=7231
http://www.yaqen.net/?p=7230
http://www.yaqen.net/?p=7229
http://www.yaqen.net/?p=7228
http://www.yaqen.net/?p=7225
http://www.yaqen.net/?p=7224
http://www.yaqen.net/?p=7223
http://www.yaqen.net/?p=7222
http://www.yaqen.net/?p=7221
http://www.yaqen.net/?p=7219
http://www.yaqen.net/?p=7218
http://www.freearabvoice.org
http://www.albasrah.net/pages/mod.php?header=res1&mod=gis&rep=rep

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

THE U.S. POWER STRUCTURE : Who Really Runs the World

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Malcom Lagauche

Frank Morrow of Alternative Views, the best political show in TV history

April 24, 2008Part One A few weeks ago, a reader corresponded with me and told me that it was great that I pointed out all the shenanigans that the U.S. government has perpetrated over the years in controlling foreign countries. But, he asked, “Who benefits?” Good point. For the answer, I went to my good friend Frank Morrow. I have published a couple of interviews with him over the past several years. From 1978 to 1998, Frank produced the finest political TV show in history, Alternative Views. In the 20-year span, almost 600 segments were broadcast. Frank Morrow is my political mentor. I began watching Alternative Views in the mid-1980s and became involved with analyzing politics. It was like being hooked on hard drugs. There would be no Malcom Lagauche today if it weren’t for Frank Morrow. Depending on your outlook, some people say that might have been a good thing. Frank’s specialty is the U.S. power structure. He gained his PhD from the University of Texas in 1984 and his 600+ page thesis was on the subject. This in-depth interview covers much ground and makes it clear that what we see in the U.S. political scene is not real. The game of the powerful began with the formation of the United States. Part one will delve into these times and will be the foundation for the next interviews that go into detail about how we have come to live in a unipolar world that is controlled by people who may not have names that are recognizable to the general public IN THE BEGINNING ML: Frank, explain who benefits from all the dirty tricks we see pulled today by U.S. policies. FM: A lot of people benefit, but the more important question is “who has the power?” Bill Gates benefits from the system, and is immensely rich, but he doesn’t have the power that people will less money have. For that, you have to go back and see if there is an American ruling class, and, if so, who are they and what do they do. We can go back and look at the Constitutional Convention and see how our system was set up to provide fences so that the common people could not exert their influence over the government. This has been going on ever since. One reason I got interested in who controls things and who runs things is that growing up while in high school and college, I notice that, over the years, no matter who was president, the working class always got it in the neck. I asked how there could be continuous power against the workers if we have a democracy where people can get their interests taken care of. ML: Take us back to the beginning. FM: The Declaration of Independence was written to express the discontent of the American radicals and people who wanted to break away from England. They were using that as a document on the basis and justification for their breaking away. Let’s talk about the Constitution. I will say Constitutions. By the way, this is something that I’ve finally become aware of and you’re the first person I’ve talked with about it. The Constitutional Convention came about because the elite wanted a government that they could control, not only for economic interests, but also for political interests. There was an established national government spelled out in the Articles of Confederation. In those articles, it said they could be amended, but they had to have unanimous consent of all states. The states seemed to be okay with that. Then, certain people (sometimes referred to as the Founding Fathers) got together in Philadelphia and sealed themselves up in secrecy during the summer. It was certainly understandable they would seal themselves up because they were planning a coup. They proclaimed that a new Constitution was necessary and it would go into effect once nine out of 13 states ratified it. This was a coup because they illegally overthrew the existing government. There are two important books that go into detail of these times. One was published in 1913 and written by Charles Beard: An Economic Interpretation of the Constitution. That was a bombshell that people have been arguing about ever since. His main thesis was that these people in Philadelphia were not the highbrow individuals who are highly intellectual. People who wanted to do good for the country because they loved democracy. It was just the opposite. A more recent book is To Form a More Perfect Union. It was written by Robert McGuire, a statistics expert. He confirmed much of what Beard was saying. ML: We have been led to believe that the Founding Fathers held wisdom, intelligence and foresight far above those traits of mortal men. Have we been conned? FM: Definitely. Let me explain how the founders usurped power. The people in the convention, Madison in particular, said the country is divided into two groups: people who have power and property and people who don’t. The people who don’t have it will try to take it away from the people who do have it unless we come up with a system that will prevent them from doing this. As Madison said, in some of this writings, including the Federalist Papers, we have to come up with a system with enough flaws in it so it appears to be democratic, but there are enough flaws so the common people can not coalesce and get their needs taken care of. The country will be run by the elite. John Jay, one of the writers of the Federalist Papers, as well as the first Chief Justice of the Supreme Court, and all those people at the convention, with the exception of maybe one, agreed that the people who own the country ought to run it. If you look at what the people were saying, it came out much more democratic in appearance than what they really wanted. Many wanted a king or a tightly-controlled aristocracy. In the propaganda we were taught while growing up, they say, “They have all these different things. The three branches of government and voting which doesn’t occur all at once and the judges are elected for life. During the convention, there was fear that the people would all get together and vote in some strongman who could articulate what the people wanted. The founders had to set up a structure that would prevent that, and they did. History books say that if there would have been free and fair elections, the Constitution never would have passed. There were all kinds of shenanigans that went on. As a matter of fact, there were four or five states who did not support the Constitution, but approved it only if there would be a subsequent open convention, or if there was a Bill of Rights. The framers of the Constitution in Philadelphia did not want a Bill of Rights. There were Bills of Rights in some constitutions of the states, but they did not want a national Bill of Rights. However, in December 1791, the Congress passed the first Ten Amendments, the Bill of Rights. It was forced on the founders. You really have two Constitutions that have come down all these years: one for the people and the other for the wealthy and powerful. Of course, the governments were still controlled by the wealthy and powerful, so that any time there were conflicts, any time there were dangers to the Constitution, there was always the Bill of Rights. It wasn’t the basic Constitution. That started with John Adams and then Lincoln and it came right down. They still don’t mess with the basic Constitution. They’ve now destroyed the Bill of Rights. They just ignore them, or they’ve made executive orders to circumvent the Bill of Rights and the Supreme Court has upheld all this stuff. During the Reagan presidency, a lot of people in the administration, including himself, for a period of time were saying, “We really don’t need these pesky amendments. All we need is the basic Constitution.” That didn’t gain much popular traction, but you can tell here is this continuity of control, and it was designed into the system. — In Part Two: Enter the Private Organizations source: http://www.uruknet.info/?p=m43367&hd=&size=1&l=e

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

IRAQ under Occupation, Five Years Later

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

10.3.08

IRAQ under Occupation, Five Years Later:

Million plus Iraqis dead, another “missing”, 1,5 million cancers caused by US use of depleted uranium (DU), three million plus wounded, five million orphans and seven million refugees later

- Struggling with existential problems?

Hamlet: “To Be or not to Be?”

- Shakespeare, “Hamlet”

Distrusting the trash they take out as “Iraq news”?

Polonius: “What are you reading, Mylord?”

Hamlet: “Words, words, words!”

- Shakespeare, “Hamlet”

Free your mind from the corporate junk thought prison:

In Combat Year 2008

Enter the new Era of Iraq War News Coverage

In the Name of God, the Merciful, the Compassionate

IRAQI RESISTANCE PRESENTS:

Sword of Jihad

The National Liberation War of Islamic Iraq

Iraq War News Special Coverage Produced by

Newsdesk Helsinki Finland Net

Responding to the urgent call to the community of the world by

The ASSOCIATION of MUSLIM SCHOLARS in IRAQ

And, exploding your problems away:

Opening the “Gordian knot” of Iraq media war

Opening the eyes

Open Now

Sword of Jihad

The National Liberation War of Islamic Iraq

http://newsdeskhelsinkifinland.net

posted by NDHF eds at 6:37 PM 2 comments

9.3.08

“Let’s Jihad!”

TOP ANALYSIS: Iraqi Resistance Operations February 2008 (Update: @ Seele, all, check the comment section, important !!!)
NDHF: Mind the Ansar al-Sunna + RtoI Analysis on Mosul US-Peshmerga Terror Bombing If Still Unaware!

Seele, Iraq-war.ru – NDHF

09.03.2008

The developements in Iraq shows that there is lots of change in the modus operandi of several resistance factions.

Although the overall number of attacks is down, the effective use of EFPs and snipers is steadily increasing (See for example the Jaish Naqshabandiyah impressive Iraq Sniper Release below, which includes dozens of clear death shot exclusively against US soldiers).

The occupation for its part is now shifting back to its old and well know technique of false-flag attacking of Iraqi civilians and bribing criminals in order to then blame the horrific massmurders committed by the occupation against the Iraqi people on the Iraqis themselves. One for example is the heinous US war crime in Mosul Zndjeli district, which has cost the lives of more than 60 Iraqi civilians and did severally injure more than 280 . (with most of the MSM still (!) hesitating reporting the truth about the crime and its perpertrators)

Iraqi Resistance Operations February 2008 (incl. 3 vids from Late January)

source: http://theunitedstatesofmonsters.blogspot.com/

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

U.S. kills 800 in 3 weeks in Sadr city

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

U.S. kills 800 in 3 weeks in Sadr city

By Laith Jawad

U.S. occupation forces have killed more than 800 people, most of them innocent civilians, in their three-week long military campaign to subdue the Mahdi Army in Sadr City, the leader of Sadr movement in Baghdad said.

Sheikh Salaman al-fariji said the troops have also injured more than 1,800 people and caused large-scale destruction of private property and the city’s rickety infrastructure.

Fariji made the remarks as he accompanied a delegation of 20 members of parliament on a tour of the impoverished city home to more than 2 million people.

U.S. troops have imposed a tight embargo on the city and bombing by war planes and helicopter gun ships in the densely populated Baghdad neighborhood continued even during the MPs’ tour.

Falah Shanshal, an MP, said the group would write to the parliament to lift the siege of Sadr City and reach a peaceful solution to the standoff with Mahdi Army.

Mahdi Army is the military wing of Sadr movement which has 30 deputies in parliament.

“The MPs were shocked by the scale of damage,” said Fariji.

Shanshal said: “The people of Sadr City undergo horrific humanitarian conditions as a result of U.S. military operations and embargo.”

source: http://www.azzaman.com/english/index.asp?fname=news\2008-04-24\kurd.htm

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW