Muslim in Suffer

Bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem. Assalamu\’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Archive for April 21st, 2008

GERAKAN PEREMPUAN, HENDAK KEMANA? Retrospeksi arah perjuangan muslimah

Posted by musliminsuffer on April 21, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

GERAKAN PEREMPUAN, HENDAK KEMANA?

Retrospeksi arah perjuangan muslimah

Oleh : Husnul Khotimah (HTI)

*Pendahuluan*

Alvarez dalam bukunya Engendering Democracy in Brazil: Women’s Movement in Transition Politics (terj.,1990)[2] <http://www.hizbut-tahrir.or.id/2008/04/21/gerakan-perempuan-hendak-kemana/#_ftn2> mendefinisikan gerakan perempuan sebagai sebuah gerakan sosial dan politik yang terdiri dari sebagian besar perempuan yang memperjuangkan keadilan dan jender. Definisi ini sejalan dengan realita bahwa, sekalipun muncul dengan berbagai corak dan bentuk, gerakan-gerakan perempuan yang ada di dunia memang memiliki kesamaan arah dan tujuan, yakni bertumpu pada usaha memperjuangkan nasib perempuan yang selama ini dianggap terbelenggu oleh dominasi tatanan sosial yang tidak berkeadilan jender.

Senyatanya, isu jender memang menjadi perspektif bagi hampir seluruh gerakan perempuan dalam berkiprah melakukan transformasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Mereka berangkat dari asumsi feministik bahwa selama berabad-abad lamanya kaum perempuan telah mengalami penindasan dan ketidakadilan akibat adanya kultur patriarkat yang mendominasi kehidupan masyarakat. Kultur inilah yang dianggap bertanggung jawab melahirkan ‘mitos-mitos peran jender dan stereotype yang merugikan kaum perempuan’, sekaligus menjadi penyebab munculnya ketimpangan pola relasi dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, baik pada lingkup pribadi, keluarga maupun publik. Munculnya kasus-kasus kekerasan, praktek diskriminasi dan marjinalisasi (termasuk domestikasi perempuan yang dianggap merendahkan), serta persoalan-persoalan lain yang saat ini diklaim sebagai persoalan perempuan kemudian dianggap sebagai manifestasi dari keadaan ini.

Sebagai solusinya, para aktivis gerakan perempuan meyakini, bahwa perubahan kultur yang mengarah pada liberalisasi/pembebasan perempuan merupakan pondasi untuk mencapai kemajuan dan kesetaraan jender. Karena dengan cara ini, kaum perempuan bisa keluar dari status inferior mereka dan sekaligus berkesempatan secara ekspresif mengejar ‘ketertinggalan’ dari kaum laki-laki tanpa harus khawatir dengan pembatasan-pembatasan kultur dan struktural yang dianggap menghambat kehidupan mereka. Karena itu, isu perubahan kultur dan liberalisasi ini kemudian menjadi salah satu isu sentral bagi perjuangan mereka. Dan sebagai penguat bagi kebenaran konklusinya, mereka menjadikan ‘kemajuan’ perempuan Barat yang mengadopsi perspektif ini sebagai model, dimana standar ‘kemajuan’ tadi diukur antara lain dengan meningkatnya rasio jumlah perempuan terdidik dibanding laki-laki, meningkatnya rasio partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi dan politik formal dibanding laki-laki (khususnya yang terkait dengan penetapan kebijakan dan kekuasaan), dan lain-lain. Adapun sebagai legitimasi lokal, mereka nisbatkan perjuangan mereka pada gagasan dan kiprah-kiprah Kartini yang mereka klaim sebagai pelopor feminisme di Indonesia.

Diakui bahwa, secara fakta gagasan pembebasan perempuan telah memberi sisi positif bagi kalangan perempuan. Tetapi persoalannya, kita tidak dapat menutup mata, bahwa pada saat yang bersamaan, isu ini juga telah membawa berbagai dampak sampingan bagi kaum perempuan dan masyarakat secara keseluruhan akibat kian rancunya relasi dan pembagian peran di antara laki-laki dan perempuan. Di dunia Islam, ide-ide semacam ini bahkan telah mengarah pada deideologisasi Islam dengan dalih Islam sebagai sebuah ajaran juga bertanggungjawab melanggengkan ketidakadilan sistemik atas kaum perempuan. Karenanya, wajar jika muncul berbagai pertanyaan mengenai seberapa absah perspektif feministik ini ­baik yang menyangkut asumsi-asumsi dasar yang digunakan, pembacaan perspektif ini terhadap akar persoalan, maupun solusi yang ditawarkan­ akan menjamin kebahagiaan bagi kaum perempuan? Sehingga dengan demikian kita bisa menilai seberapa efektif dan absah langkah-langkah yang dilakukan gerakan perempuan hingga layak diadopsi dan dijadikan model bagi gerakan muslimah untuk memajukan perempuan?

*Gerakan Perempuan Di muka Cermin Syari’ah*

Perlu ditekankan, bahwa kritik atas perspektif feminisme yang menjadi nafas gerakan perempuan saat ini harus dilandaskan pada penelaahan objektif atas konsep dan realita penerapan praktisnya di lapangan. Dan yang paling penting, harus ada tolok ukur yang pasti (benar) untuk menstandarisasi keabsahannya hingga layak diperjuangkan dan direalisasikan dalam kehidupan ataukah tidak. Sebagai seorang Muslim, tentu sepatutnyalah jika kita hanya menjadikan aqidah dan syariat Islam sebagai asas penilaian atas setiap pemikiran, sehingga hanya dengan standar ini kita memutuskan untuk menerima atau menolaknya.

Sebagaimana diketahui, salah satu ide dasar pemikiran feminisme adalah konsep mengenai kesetaraan jender; bahwa secara jender, laki-laki dan perempuan sama. Menurut mereka, sekalipun secara biologis laki-laki dan perempuan berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut tidak boleh berimplikasi pada perbedaan jender, karena perbedaan jender hanya akan memunculkan ketidakadilan sistemik atas kaum perempuan.

Berdasarkan kerangka berpikir ini mereka kemudian menolak konsep pembagian peran sosial yang dikaitkan dengan perbedaan biologis. Yakni, tidak boleh misalnya hanya karena secara biologis perempuan punya rahim dan payudara, kemudian dipersepsikan bahwa hanya perempuan yang memiliki sifat-sifat keperempuanan (feminitas) ­seperti sifat lembut, keibuan dan emosional­, sehingga kodratinya perempuan lahir untuk menjalani fungsi-fungsi keibuan dan kerumahtanggaan. Sementara di sisi lain, laki-laki terlahir dengan sifat-sifat maskulinitas, yang secara kodrati mengarahkannya untuk menjadi pemimpin atas kaum perempuan.

Bagi mereka, persepsi-persepsi seperti ini muncul lebih dikarenakan faktor budaya yang berpengaruh pada pembentukan konsep jender itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. “Kebetulan”, saat ini budaya masyarakat ­dalam pandangan mereka­ sedang didominasi kultur patriarkat yang menempatkan posisi laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan. Karena dianggap merugikan, maka mereka berobsesi untuk mengubah masyarakat yang patriarki ini menjadi masyarakat berkesetaraan, baik melalui perubahan secara kultural (seperti melalui perubahan pola pendidikan dan pengasuhan anak, perubahan ‘persepsi’ keagamaan yang dianggap bias jender, dan lain-lain) maupun secara struktural (melalui perubahan kebijakan). Mereka berharap, ketika suatu saat masyarakat bisa memandang perempuan sebagai manusia (bukan atas dasar kelamin), maka pembagian peran sosial (domestik vis a vis publik) akan cair dengan sendirinya. Artinya semua orang akan mampu berkiprah dalam bidang apapun yang diinginkannya tanpa harus khawatir dianggap menyalahi kodrat.

Jika kita cermati, secara konsep dan praktis ide kesetaraan seperti ini sangat absurd dan utopis. Ini karena mereka seolah tak bisa menerima mengapa manusia harus lahir dengan membawa kodrat maskulinitas dan feminitas, sementara pada saat yang sama mereka tak mungkin mengabaikan fakta bahwa manusia memang terdiri dari dua jenis yang berbeda. Lantas logika apa yang bisa dipakai untuk menjelaskan mengapa di dunia harus ada laki-laki dan perempuan dengan ‘bentuk’ dan ‘jenis’ yang berbeda, jika bukan karena keduanya memang memiliki peran dan fungsi yang berbeda? Bukankah ketika perempuan punya rahim dan payudara ­sementara laki-laki tidak­ memungkinkan hanya perempuan yang bisa hamil, melahirkan dan menyusui? Bukankah fungsi kehamilan, melahirkan dan menyusui ini merupakan fungsi yang tak bisa digantikan laki-laki? Bukankah ‘aneh’ jika setelah melahirkan kaum perempuan bisa melepas fungsi dan peran keibuannya dengan alasan perempuan pada dasarnya tidak harus menjadi ibu sehingga peran ini bisa dipertukarkan dengan laki-laki?

Dari sini saja kita sebenarnya bisa melihat adanya ketidakcermatan dalam memahami dan mensikapi realitas. Kesan emosional justru dominan tatkala mensikapi ‘perbedaan’ tersebut sebagai sebuah ketidakadilan. Padahal realitasnya, tidak setiap perbedaan berarti ketidakadilan manakala perbedaan peran dan fungsi ini difahami justru akan memungkinkan direalisasikannya tuuan-tujuan luhur masyarakat secara keseluruhan, tanpa memandang apakah dia laki-laki ataukah perempuan.

Jika dilihat dari kacamata Islam, perspektif feminisme seperti ini tentu sangat bertentangan. Sebagai din yang sempurna, Islam memiliki cara pandang yang sangat khas, adil dan objektif terhadap persoalan keberadaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan paradigma Islam berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah yang harus beribadah kepadaNya dan tujuan penciptaan jenis laki-laki dan perempuan untuk melestarikan keturunan dalam kerangka pandang penghambaan tadi.

Dalam konteks inilah Islam memandang bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah sama/setara, sekalipun dalam prakteknya Islam kadang memberikan aturan yang sama dan kadang memberikan aturan yang berbeda diantara keduanya. Sama, ketika laki-laki dan perempuan dilihat dari sisi insaniyahnya yang secara realitas memang sama, yakni sebagai sosok manusia yang memiliki seperangkat potensi berupa akal, naluri (untuk beragama, melestarikan keturunan dan mempertahankan diri), dan kebutuhan jasmani. Berbeda, tatkala keduanya dilihat realitasnya sebagai ‘jenis’ yang berbeda dengan kekhasan masing-masing yang memang mengharuskannya diberi aturan-aturan yang berbeda pula.

Adanya perbedaan ini tentu tidak bisa dipandang sebagai sebuah ketidak adilan, karena semua ini ditetapkan oleh Allah sebagai Pencipta manusia semata-mata demi kemaslahatan, kelestarian dan kesucian hidup manusia dengan cara saling melengkapi dan bekerjasama sesuai aturanNya, bukan demi kemaslahatan laki-laki saja atau perempuan saja. Apalagi dalam pandangan Islam kemuliaan tidak dilihat dari jenis kelamin ataupun kedudukan seseorang, melainkan diukur oleh derajat ketakwaannya, yakni ketaatan mereka terhadap seluruh aturan-aturan Allah, baik yang menyangkut keberadaan mereka sebagai manusia maupun keberadaan mereka sebagai laki-laki atau perempuan.

Oleh karenanya ide kesetaraan jender yang memaksakan penyamaan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan dalam kancah kehidupan sesungguhnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap realitas yang ada, sekaligus merupakan pengingkaran terhadap ke-Maha Adilan dan ke-Maha Sempurnaan Allah SWT sebagai Pencipta dan Pengatur manusia. Sehingga tidak layak para muslimah dan kaum muslimin meyakini kebohongan ide ini, apalagi mengembannya.

*Gerakan Perempuan (Muslimah) dan Potret Buram Umat Islam Kini*

Ada satu kenyataan yang seharusnya tak perlu diperdebatkan, bahwa persoalan-persoalan yang selama ini diklaim sebagai ‘persoalan perempuan’ seperti halnya kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan, kebodohan, submission, mal nutrisi, dan seribu satu persoalan lain senyatanya tidak hanya menjadi ‘milik’ kaum perempuan. Bahkan kalau kita mau jujur mengakui, justru inilah sesungguhnya potret keseluruhan wajah kita ­umat Islam­pada hari ini!!!

Tentu saja, kesadaran akan kenyataan seperti ini semestinya tidak hanya dimiliki oleh kaum perempuan, tetapi juga oleh umat Islam secara keseluruhan. Yakni bahwa saat ini, umat memang sedang sakit! Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya perubahan (untuk meraih kemajuan dan kebahagiaan) juga tidak hanya menjadi milik kaum perempuan saja atau laki-laki saja, tetapi menjadi milik semua komponen umat. Sebab jika tidak, maka yang akan terjadi adalah situasi blunder dan jalan ditempat. Masing-masing berkutat menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri, tanpa mau melihat bahwa sesungguhnya ada persoalan besar yang menjadi akar persoalan mereka secara keseluruhan.

Kesalahan kita selama ini, termasuk yang terjadi pada gerakan perempuan adalah selalu berpikir dan memandang masalah dengan paradigma kacamata kuda ­yang ironisnya kacamata itu kita pinjam dari PERADABAN Barat (bukan sekedar karena ‘dari Barat’)­; parsial, dikotomik (bahkan cenderung individualis) serta kurang mendasar (tidak ideologis). Ketika melihat apa yang mereka sebut dengan ‘persoalan perempuan’ misalnya, mereka selalu melihat dari sudut pandang yang sama: sudut pandang feministik, sudut pandang keperempuanan! bahwa ada masalah disparitas gender disana, bahwa ada dominasi budaya patriarki disana, bahwa hanya perempuan yang harus mengatasi persoalan perempuan, dan sebagainya. Padahal yang sesungguhnya terjadi ­sekali lagi­adalah, ini persoalan umat yang harus segera diselesaikan secara bersama-sama.

Dengan demikian, persoalannya sekarang bukan bagaimana agar gerakan perempuan berusaha memberdayakan perempuan, dengan sekedar misalnya mendorong mereka berperan aktif seluas-luasnya di ranah publik, termasuk di dunia politik sehingga terbangun bargaining yang sama kuat antara kaum perempuan dan laki-laki. Bukan pula sekedar berpikir bagaimana mendekonstruksi bangunan budaya (dalam hal ini yang dimaksud adalah agama Islam) yang dianggap terlalu memihak laki-laki hingga membuat kaum perempuan tersubordinasi. Karena ternyata persoalan ketertindasan (perempuan), diskriminasi (perempuan), kemiskinan (perempuan) dan sebagainya bukan sekedar persoalan perempuan versus laki-laki. Persoalan-persoalan tadi ternyata hanyalah merupakan bagian kecil saja dari sedemikian banyak problematika yang dihadapi umat secara keseluruhan yang jika ditelusuri ternyata bersifat sistemis dan berpangkal pada akar yang sama, yakni rusaknya tatanan kehidupan yang diterapkan saat ini.

Tatanan hidup yang dimaksud tak lain adalah tatanan hidup sekuleristik yang tegak di atas aqidah sekulerisme dan kini sedang mengungkung kehidupan kaum muslimin dimanapun. Aqidah ini menafikan peran Sang Khaliq dalam pengaturan kehidupan (fashlu ad-diin ‘an al-hayaah) dan pada saat yang sama justru memberikan hak prerogratif pengaturan kehidupan tersebut kepada manusia, sehingga manusia bertindak sebagai rabbul ‘aalamiin. Dari aqidah rusak ini, wajar jika kemudian lahir sistem hidup yang rusak pula; sistem ekonomi kapitalistik, tata sosial individualistik, sistem politik opportunistik, sistem pendidikan materialistik, tatanan budaya yang hedonistik, serta aturan-aturan cabang lainnya yang tak kalah rusaknya dan kini terus memunculkan krisis multidimensi berkepanjangan.

Secara fakta, kerusakan ini adalah hal yang niscaya. Bagaimana bisa, manusia yang serba lemah dan terbatas mampu membuat aturan kehidupan yang sempurna tanpa cacat, yang mampu menjamin keadilan dan kebahagiaan bagi semua orang, sementara tentang hakekat penciptaan dirinyapun mereka tidak tahu? Sedangkan secara aqidah, Allah SWT telah mengingatkan kita, bahwa sepanjang manusia mengingkari hak Rubbubiyah Allah, maka manusia akan terperosok pada kehidupan yang serba sempit lagi hina.

Firman Allah Ta’ala :

*”Dan barangsiapa berpaling dari peringatan (syari’at)Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta” . (TQS. Thaha[20]:124)*

*Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya Kami telah menurunkan bukti-bukti nyata. Dan bagi orang-orang yang kafir ada siksa yang menghinakan “. (TQS. Al-Mujadilah[58] : 5)*

Inilah yang dimaksudkan dengan berpikir mendasar; berpikir bahwa persoalan kita yang sedemikian banyak, ternyata berakar pada satu soal saja, yakni persoalan ideologis; Ketiadaan sistem Islam. Selama persoalan ini tidak terpecahkan, maka selama itu pula kita akan larut dalam krisis tak berkesudahan.

Dalam kerangka perjuangan mengembalikan sistem kehidupan Islam inilah seharusnya gerakan perempuan (muslimah) bangkit dan bergerak mengambil peran. Yakni dengan cara bersinergi dengan gerakan umat secara keseluruhan untuk melakukan perubahan yang bersifat mendasar. Gerakan perempuan (muslimah) tidak boleh lagi terus berkutat pada persoalan-persoalan cabang (yang kemudian sering diklaim sebagai ‘persoalan perempuan’), karena selain hanya akan melalaikan umat dalam persoalan-persoalan yang parsial, lebih dari itu justru akan kian mengukuhkan dominasi sistem kufur dalam kehidupan kaum muslimin.

*Gerakan perempuan (Muslimah) dan Tantangan Ke-Depan*

Memang tidak mudah membangun kembali kepercayaan umat pada keabsahan ideologi Islam sebagai solusi tuntas atas persoalan kekinian, termasuk persoalan yang kini diklaim sebagai persoalan perempuan. Apalagi hingga saat ini sekularisme masih menjadi mainstream berpikir mayoritas umat yang memang lahir dan terdidik dengan didikan sekuler. Sehingga tak heran jika, pada sebagian kalangan justru muncul sikap phobi dan traumatis terhadap isu penegakan syariat Islam. Atau muncul pula pandangan sinis yang menuding bahwa upaya mengembalikan Islam dalam realitas kekinian hanyalah manifestasi dari bentuk romantisme sejarah yang menunjukkan impotensi dan sikap apologi umat dalam menghadapi dominasi peradaban Barat.

Jika kita tengok kembali ke belakang, apa yang terjadi hari ini sesungguhnya tak jauh berbeda dengan apa yang dialami kaum muslim generasi awal. Mereka ­para aktivis gerakan Islam yang terdiri dari kalangan shahabat dan shahabiyat ra­ dengan idealisme yang diembannya menjadi kelompok yang terasing di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Akan tetapi dengan keyakinan yang kokoh akan kebenaran aqidah Islam, dan keyakinan yang utuh akan kesempurnaan syari’at Islam yang bersumber dari Dzat Yang Maha Pencipta, Maha Sempurna, Maha Adil dan Maha Mengetahui, mereka terus bergerak membongkar pemikiran yang rusak, membangun kesadaran yang jernih, meski untuk itu mereka harus mengambil resiko berhadapan dengan ‘kekufuran’, hingga akhirnya mereka mampu melenyapkan kekufuran itu dan menggantinya dengan cahaya Islam. Sejarah mencatat nama-nama besar semisal Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ra, Sitti Fathimah Az-Zahra ra., Asma binti Abu Bakar ra., Sumayyah ra., Ummu Habibah binti Abu Sufyan ra., Lubabah binti al-Harits al-Hilaliyah ra., Fathimah binti al-Khaththab ra., Ummu Jamil binti al-Khaththab ra., Ummu Syarik ra., dan lain-lain yang semenjak bersentuhan dengan Islam keseharian mereka hanya dipersembahkan demi kemuliaan Islam. Tak satupun di antara mereka yang mau ­meski sejenak­ tertinggal dari satu peristiwapun, apalagi berlepas diri dari tanggungjawab memperjuangkan dienul haq, seberapapun besarnya resiko yang harus mereka hadapi. Sebagian dari mereka ada yang harus kehilangan harta, terpisah dari orang-orang yang dicinta, bahkan rela ketikapun harus kehilangan nyawa.

Oleh karenanya, dari merekalah sepatutnya hari ini kita mengambil teladan, apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan ke depan. Karena seperti yang sudah diketahui, merekalah pelopor dan peletak dasar pilar-pilar pergerakan Islam (termasuk pergerakan muslimahnya) yang dipenuhi dengan semangat ruhiyyah dan nilai-nilai Ilahiyyah. Mereka radiallahu ‘anhum, adalah generasi terbaik yang dikader dan dibina langsung oleh Rasulullah Saw, suri tauladan terbaik. Sehingga kita melihat bahwa kehidupan mereka juga senafas dengan kehidupan Rasulullah Saw, nafas perjuangan li ilaa’i kalimatillah.

Berkaca dari sejarah itulah maka, kita melihat ada beberapa hal yang harus diluruskan dari gerakan muslimah saat ini.

*Pertama*, gerakan perempuan (muslimah) harus menjadikan aqidah dan hukum Islam sebagai landasan gerak dan perjuangannya, bukan ide feminisme ataupun ide-ide lainnya yang asumtif dan sekularistik. Harus diyakini, bahwa hanya dengan menjadikan aqidah dan hukum Islamlah gerakan muslimah akan membawa berkah berupa kemuliaan umat yang hakiki ­bukan Cuma kaum perempuan­ dibawah naungan ridha Illahi.

*Kedua*, pergerakan perempuan (muslimah) harus memiliki visi dan misi yang sama dengan pergerakan kolektif (jama’ah) Islam, yakni bertujuan menegakkan kalimah Allah, dengan cara membina dan menyebarkan pemikiran Islam yang jernih dan utuh (kaaffah) di tengah-tengah umat, terutama di kalangan muslimah lainnya; Juga melakukan pergolakan pemikiran dan perjuangan politik, sehingga kesadaran akan rusaknya sistem kehidupan yang mengungkung mereka saat ini dan keharusan kembali kepada sistem Islam akan tersebar menyeluruh di setiap komponen umat, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian yang menjadi titik tekan perjuangan gerakan perempuan ­sebagaimana pergerakan umat secara umum­ ada pada tataran strategis, bukan hanya pada tataran bagaimana memperjuangkan agar perempuan berada pada posisi puncak pengambil kebijakan dengan dalih kesetaraan ­karena Islam telah memberi kedudukan yang setara di antara keduanya (QS. 49:13)­, melainkan berupaya agar perpektif Islamlah yang menjadi landasan berpikir bagi para pengambil kebijakan dan pemegang kekuasaan, sehingga dipastikan hanya perspektif inilah yang akan mewarnai setiap interaksi masyarakatnya.

*Ketiga*, gerakan perempuan (muslimah) harus menjadi bagian yang bersinergi dengan pergerakan kolektif Islam. Karena sebagaimana diketahui, para aktivis da’wah dimasa Rasulullah Saw, baik laki-laki maupun perempuan, dibina dan bergerak dengan mengikuti tanzhim tertentu yang langsung berada di bawah komando Rasulullah Saw sebagai pemimpin gerakan. Dengan demikian, pergerakan muslimah tidak harus menjadi pergerakan tersendiri yang terpisah dari pergerakan laki-laki, karena hal ini hanya akan menyulitkan koordinasi dan memperlemah kekokohan barisan perjuangan membangkitkan umat. Di samping itu, jika saat ini kita melihat bahwa gerakan-gerakan perempuan yang ada cenderung terpisah dari gerakan umat secara keseluruhan, ini karena mereka memang berangkat dari asumsi-asumsi yang bercorak individualistik, termasuk ketika memandang masalah yang menimpa perempuan sebagai masalah perempuan. Sementara itu, Islam memiliki perspektif yang khas dan universal, dimana setiap permasalahan yang muncul akan dipandang sebagai masalah manusia, tidak dibedakan sebagai masalah laki-laki saja atau perempuan saja yang harus menjadi tanggungjawab seluruh umat, dan harus dipecahkan dengan pemecahan yang sama yakni dengan Islam. Sistem Islam inilah yang akan memberi pemecahan yang holistic, tuntas dan sempurna, serta akan menjamin keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, karena sistem ini berasal dari Dzat yang menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan, yang Maha adil dan Maha Sempurna. Dengan perspektif inilah, gerakan perempuan Islam menjadi bagian gerakan kolektif umat yang berjuang untuk mewujudkan sistem ini di tengah-tengah masyarakat.

*Keempat*, disamping harus memiliki kejelasan fikrah (konsep/pemikiran) dan thariqah (tatacara merealisasikan pemikiran), serta ikatan yang shahih di antara para aktivisnya, pergerakan perempuan (muslimah) ­sebagaimana juga pergerakan jama’ah Islam yang menjadi induknya­ harus memiliki wawasan politik global, dalam arti memiliki kesadaran bahwa umat Islam di dunia adalah umat yang satu, dan harus menjadi umat yang satu, baik secara pemikiran maupun secara politis. Sehingga perjuangan pergerakan muslimah tidak boleh terbatasi oleh sekat-sekat imajiner bernama negara, melainkan lebur dalam aktivitas pergerakan muslimah dan umat Islam lainnya yang berjuang di seluruh pelosok bumi mewujudkan satu kepemimpinan politis yang menerapkan Islam atas seluruh umat yakni Khilafah Islam yang akan menerapkan syaria’t Islam secara kaffah.

Kelima, gerakan perempuan (muslimah) harus bersifat politis, yakni mengarahkan perjuangannya pada upaya optimalisasi peran politik perempuan di tengah-tengah masyarakat sesuai aturan Islam. Termasuk ke dalam konteks ini adalah mengarahkan upaya pemberdayaan politik perempuan pada target optimalisasi peran dan fungsi kaum perempuan sebagai pencetak dan penyangga generasi. Dengan demikian arah pemberdayaan tidak semata fokus pada optimalisasi peran publik saja (sebagaimana perpektif feministic yang mendikotomiskan sektor publik dan domestik) melainkan mengarah pada upaya optimalisasi seluruh peran perempuan, baik di sektor publik maupun domestik sesuai tuntunan syariah. Pada tataran praktis, hal ini dilakukan dengan cara membina pemikiran dan pola sikap mereka dengan Islam, agar terbentuk muslimah berkepribadian Islam tinggi, disamping mengarahkan mereka agar memiliki kesadaran politik Islam yang juga tinggi. Yakni dengan memahamkan mereka akan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pengaturan umat, serta mendorong mereka agar senantiasa mengikuti perkembangan peristiwa politik dalam dan luar negeri mereka, karena kesadaran politik Islam yang dimaksud adalah mereka memahami dan meyakini bahwa pemeliharaan urusan-urusan umat (politik dalam maupun luar negeri) harus diatur dengan syari’at Islam. Dengan cara inilah kaum muslimah dipastikan akan mampu mendidik generasi pemimpin yang berkepribadian Islam mumpuni, cerdas dan berkesadaran politik tinggi. Dan jika ini berhasil, maka bisa dipastikan kepemimpinan dunia akan kembali ke tangan umat Islam, sebagaimana yang dulu pernah terjadi di masa-masa awal kebangkitan Islam, dimana dipastikan pada saat itu, kehidupan yang ideal dan membahagiakan akan dirasakan oleh seluruh umat, baik laki-laki maupun perempuan. Insya Allah, Wallahu a’lam bi ash-shawwab.

Disampaikan pada acara Bedah Buku “Tragedi Kartini” Kampus TEDC, Cimahi, 20 April 2008.

[2]<http://www.hizbut-tahrir.or.id/2008/04/21/gerakan-perempuan-hendak-kemana/#_ftnref2>
Dalam Pengantar Analisis Gender, PSW UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mc Gill-ICIHEP, 2003 hal 11.

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Agama Baru Bernama Pluralisme

Posted by musliminsuffer on April 21, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Agama Baru Bernama Pluralisme

Singgih Saptadi

Pengelola situs: singgihs.web.id

*Latar Belakang Pembahasan*

Fenomena tampilnya aliran-aliran sesat (sempalan dari Islam) di Indonesia melahirkan pro-kontra seputar kebebasan memilih kepercayaan. Pihak yang mendukung keberlangsungan berbagai aliran sesat tersebut, selain menyebut-nyebut hak asasi manusia, juga membuat pernyataan-pernyataan bernuansa pluralisme. Seorang tokoh negeri ini menolak pelarangan Ahmadiyah dengan menyatakan, “Ini bukan negara Islam. Ini adalah negara nasional. Yang berlaku ukuran-ukuran nasional bukan ukuran-ukuran Islam.”

Muncul pula isu multikulturalisme dimana salah satu hasil penelitian yang diumumkan oleh Badan Litbang Departemen Agama pada 11 Desember 2007 berjudul “Pemahaman Nilai-Nilai Multikultural Para Da’i.” Namun, sejatinya multikulturalisme tak lain adalah pluralisme itu sendiri, karena di bagian pengantar laporan hasil penelitian itu disebutkan bahwa konflik antar-pemeluk agama diakibatkan oleh ” … adanya pemahaman keberagamaan masyarakat yang masih eksklusif. Pemahaman ini dapat membentuk pribadi yang antipati terhadap pemeluk agama lain. Pribadi yang selalu merasa hanya agama dan alirannya saja yang paling benar sedangkan agama dan aliran lainnya adalah salah dan dianggap sesat.”

Kemudian, Gatra 23 Januari 2008 pada tajuk “Jembatan Ayat Keras dan Lunak” memberitakan kelulusan Doktoral Abd Moqsith (aktivis Jaringan Islam Liberal) dengan disertasi “Perspektif Al-Quran tentang Pluralitas Umat Beragama” yang dibimbing oleh Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A (Dirjen Bimas Islam dan guru besar ilmu tafsir di UIN Jakarta) dan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Jakarta). Salah satu tujuan penyusunan disertasi tersebut adalah “menyusun tafsir ayat-ayat Al-Quran yang lebih relevan dengan konteks zaman yang semakin plural dari sudut agama, terutama mengontekstualisasikan ayat-ayat Al-Quran yang secara literal-skripturalistik berseberangan dengan semangat toleransi dan penghargaan terhadap umat agama lain.” Dilihat dari tujuan tersebut, nuansa pluralisme sangatlah kental.

Sebagaimana haq dan batil yang bertarung sejak Adam ‘alayhissalam masih di surga dan tak akan pernah usai pertarungannya hingga hari kiamat, maka tulisan ini mencoba mengangkat lagi isu pluralisme, baik dari aspek definisi, alasan kelahirannya dan sikap Islam terhadap pluralisme tersebut. Tulisan ini akan berfokus pada pluralisme agama (religious pluralism).

*Definisi Pluralisme Agama*

Dalam Wikipedia, The Free Encyclopedia (1 Februari 2008) pada entry Religious Pluralism dituliskan: Religious pluralism (rel. comparative religion) is a loosely defined term concerning peaceful relations between different religions, and is also used in a number of related ways: Religious Pluralism may describe the worldview that one’s religion is not the sole and exclusive source of truth, and thus recognizes that some level of truth and value exists in at least some other religions. (Pluralisme agama secara mudah adalah istilah bagi hubungan-hubungan damai antara beragam agama atau pluralisme agama menggambarkan pandangan bahwa agama seseorang bukanlah satu-satunya dan secara eksklusif menjadi sumber kebenaran, dan karenanya pluralisme agama meyakini bahwa kebenaran itu tersebar di agama-agama yang lain.)

Dr. Anis Malik Thoha, dalam makalah “Menengarai Implikasi Faham Pluralisme Agama” menjelaskan bahwa Professor John Hick, seorang teolog dan filosof Kristen Kontemporer, memberikan definisi pluralisme agama sebagai berikut:

Pluralism is the view that the great world faiths embody different perceptions and conceptions of, and correspondingly different responses to, the Real or the Ultimate from within the major variant cultural ways of being human; and that within each of them the transformation of human existence from self-centredness to Reality centredness is manifestly taking place ­ and taking place, so far as human observation can tell, to much the same extent (John Hick dalam Problems of Religious Pluralism).

Pluralisme, menurut John Hick, adalah pandangan bahwa agama-agama besar memiliki persepsi dan konsepsi tentang, dan secara bertepatan merupakan respon yang beragam terhadap Sang Wujud atau Sang Paripurna dari dalam pranata kultural manusia yang bervariasi; dan bahwa transformasi wujud manusia dari pemusatan-diri menuju pemusatan-Hakikat terjadi secara nyata hingga pada batas yang sama.

Dalam bukunya Tren Pluralisme Agama, Dr. Anis Malik Thoha menuliskan, dengan kata lain Hick ingin menegaskan bahwa semua agama sejatinya merupakan tampilan-tampilan dari realitas yang satu. Semua tradisi atau agama yang ada di dunia ini adalah sama validnya, karena pada hakekatnya semuanya itu tidak lain hanyalah merupakan bentuk-bentuk respons manusia yang berbeda terhadap sebuah realitas transenden yang satu dan sama, dan dengan demikian, semuanya merupakan “authentic manifestations of the Real.” Ringkasnya, semua agama secara relatif adalah sama, dan tak ada satu pun agama yang berhak mengklaim diri “uniqueness of truth and salvation” (sebagai satu-satunya kebenaran atau satu-satunya jalan menuju keselamatan).

Pemahaman John Hick ini dibangun dengan makna agama dalam perspektif sekular dan positivisme yang mengingkari perkara-perkara yang gaib dengan alasan tidak terbukti secara empiris. Karenanya, tidak mengherankan “agama”, menurut mereka, merupakan respon manusia atau “religious experience” (pengalaman keagamaan / pengalaman spiritual) dan tidak mengakui adanya wahyu agama dari Tuhan. Sehingga menurut John Hick, Sang Wujud itu tunggal, tetapi manusia memiliki persepsi bermacam-macam tentang Sang Wujud tersebut, seperti Islam menyebut Sang Wujud dengan Allah, Yahudi dengan Yahweh, Nasharani dengan trinitasnya dan lainnya.

*Alasan Kemunculan dan Konsekuensi Pluralisme Agama*

Beberapa faktor munculnya pluralisme agama adalah sebagai berikut:

Faktor pertama, keyakinan konsep ketuhanannya adalah paling benar. Jika kita bandingkan dengan agama-agama langit, Yahudi, Nashrani dan Islam, maka kita temukan konsep tentang tuhan yang berbeda-beda. Yahudi memiliki konsep yang begitu rasis, sehingga Yahweh adalah tuhan “khos” bagi mereka. Nashrani memiliki keyakinan tuhan yang berinkarnasi (menitis) dalam bentuk manusia. Islam berkeyakinan Allah adalah tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh makhluk. Apalagi jika ditambah dengan berbagai agama lainnya, konsep ketuhanan ini semakin banyak ragamnya.

Faktor kedua, keyakinan bahwa agamanyalah yang menjadi jalan keselamatan. Tidak hanya agama langit, Yahudi, Nashrani dan Islam, agama-agama dunia pun meyakini jalan keselamatan ada pada agama mereka.

Faktor ketiga, keyakinan bahwa mereka adalah umat pilihan. Penganut Yahudi merasa dirinya sebagai orang-orang yang mendapat anugerah untuk mengelola dunia. Kaum Nashrani juga memiliki keyakinan serupa. Kaum Muslim juga tidak berbeda, bahkan al Quran memberikan justifikasi bahwa mereka (kaum Muslim) adalah umat pilihan, meski tidak bisa dilupakan, bahwa al Quran menjelaskan syarat-syarat umat pilihan tersebut.

Berdasarkan ketiga faktor ini, para penggagas pluralisme melihat konflik yang terjadi seringkali dilandasi oleh keyakinan-keyakinan internal agama itu sendiri. Sehingga persepsi tentang ketuhanan, jalan keselamatan dan umat pilihan harus didefinisikan ulang, sehingga agama tidak lagi berwajah eksklusif.

Faktor keempat, pergeseran cara pandang kajian terhadap agama. Dalam kajian agama yang seharusnya berpijak pada keyakinan, kajian ilmiah moderen memposisikan agama sebagai obyek kajian yang sama sebagaimana ilmu pengetahuan pada umumnya, yaitu berpijak pada keraguan. Cara pandang kajian ilmiah terhadap agama yang dipenuhi keraguan bisa jadi sangat “klop” bagi agama selain Islam, namun tidak untuk Islam.

Faktor kelima, kepentingan ideologis dari kapitalisme untuk melanggengkan dominasinya di dunia. Selain isu-isu demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan serta perdamaian dunia, pluralisme agama adalah sebuah gagasan yang terus disuarakan oleh kapitalisme global yang digalang Amerika Serikat untuk menghalang kebangkitan Islam.

Karena itu, jika ditinjau dari aspek sejarah, khususnya sejarah Yahudi dan Nashrani, maka faktor pertama hingga keempat boleh diakui sebagai alasan awal munculnya pluralisme agama. Namun, faktor kelima, hegemoni kapitalisme adalah alasan dominan bagi maraknya isu pluralisme agama.

Memang, pluralisme agama tidak bisa dilepaskan dengan isu globalisasi, yang tentu saja tidak bisa kita maknai sekedar ekonomi dunia tanpa batas. Globalisasi merupakan upaya penganut kapitalisme mengglobalkan nilai-nilai kapitalisme, termasuk didalamnya gagasan agama baru yang bernama pluralisme agama. Karena itu,jika kita menerima pluralisme agama berarti kita harus siap menerima kapitalisme itu sendiri.

Konsekuensi gagasan pluralisme agama yang pertama adalah penghapusan identitas-identitas agama yang sudah ada sebelum pluralisme agama dari kehidupan umum. Dalam kasus Islam, misalnya, Barat berupaya mendesain Islam yang kebarat-baratan, yaitu nilai-nilai Islam yang tidak selaras dengan nilai Barat harus dimodifikasi. Ambil contoh tentang jihad yang secara syar’iy bermakna perang fisik untuk menghilangkan penghalang dakwah “dikebiri” sebatas upaya sungguh-sungguh. Pemakaian hijab oleh muslimah dalam kehidupan umum dihalangi demi “menjaga wilayah publik yang sekular dari intervensi agama.” Bahkan, pasca peristiwa 911, sekolah-sekolah Islam di Amerika Serikat dan Kanada harus menghapuskan kurikulum yang berbau anti-semit (anti Yahudi) dan eksklusif. Fenomena ini kemudian disebut oleh John L. Esposito sebagai Americanization (dalam bukunya Muslims on the Americanization Path?).

Ini berarti, sebagaimana persepsi Barat terhadap agama, pluralisme agama menegaskan “wilayah peran” bagi agama-agama yang sudah ada yaitu pada wilayah privat hubungan individu dengan tuhannya belaka. Sedangkan wilayah lain dalam kehidupan manusia harus tunduk pada pluralisme agama. Ringkasnya, pluralisme agama menegaskan adanya sekulerisme.

Konsekuensi berikutnya dari pluralisme agama adalah keseragaman yang muncul akibat hilangnya identitas-identitas agama dalam kehidupan umum. Sebuah contoh adalah ungkapan “kalimatun sawa” yang secara “sembrono” dan parsial diambil oleh Nurcholish Madjid dan kemudian ditempelkan bagi Pancasila. “Dari perspektif Islam, Pancasila dianggap sebagai “kalimah sawa” (common ground) antara faksi-faksi atau kelompok-kelompok agama yang diperintahkan oleh Allah untuk menggalinya dan mendakwahkannya. Allah telah memerintahkan hal ini kepada NabiNya dalam Al Quran (surah Ali Imran: 64) yang artinya “Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan (kalimah sawa’) antara kami dan kamu.” (dalam Islamic Roots of Modern pluralism, Studia Islamika April-Juni 1994). Kiranya dengan isu kebersamaan dan ketentraman kehidupan berbangsa, wacana asas tunggal kembali digulirkan.

Konsekuensi lain pluralisme agama adalah munculnya agama-agama baru yang meramu dari berbagai agama yang ada. Dalam istilah lain beragama secara prasmanan (ala carte). Seseorang bisa meracik sendiri menunya dalam beragama, selama tetap berada dalam batas yang diakui oleh pluralisme agama, yaitu kebebasan manusia yang lain.

Humanisme menjadi kunci bagi berkembangnya pluralisme agama, terutama dalam kemunculan berbagai agama baru tersebut. Humanisme menempatkan manusia sebagai standar bagi segala sesuatu. Karena itu, ketika bergabung humanisme, definisi agama sebagai pengalaman relijius manusia dan relativitas kebenaran agama (semua agam valid), maka bermunculan manusia-manusia dengan kebebasannya meramu sendiri agama yang dia yakini. Sehingga fenomena seperti Ahmadiyah, Jamaah Salamullah kemudian Al Qiyadah Al Islamiyyah wajar saja muncul pada masa seperti ini. Dan wajar pula, banyak orang, khususnya pendukung pluralisme agama, menolak pelarangan terhadap berbagai aliran tersebut, meski itu berarti penodaan terhadap Islam.

*Adakah Pengakuan Islam akan Pluralisme Agama?*

Islam mengakui keberadaan agama-agama lain dan itu merupakan pengakuan Islam terhadap pluralitas (keragaman) dalam kehidupan. Namun, pengakuan Islam terhadap keberadaan agama-agama tersebut bukan berarti pengakuan Islam terhadap kevalidan ajarannya. Ini ditunjukkan dalam banyak ayat al Quran.

Seseorang tidak akan dipaksa untuk memeluk Islam, tetapi Islam tetap menjelaskan bahwa jalan Islam adalah petunjuk dan berbeda dengan jalan lain yang merupakan kesesatan.

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*. (QS al Baqoroh: 256) Islam mengakui adanya kitab-kitab sebelum al Quran dan mengakui pula adanya syariat-syariat agama-agama samawi sebelumnya. Namun, Islam meyakini bahwa al Quran menjadi standar bagi kitab-kitab samawi sebelumnya.

*Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu* (QS al Maidah: 48) Ketika terjadi perselisihan antara Islam dengan para Ahli Kitab, al Quran memerintahkan agar mengembalikan perselisihan tersebut kepada agama yang lurus yang tidak ada perbedaan antara agama-agama samawi, yaitu kepada aspek ketauhidan.

*Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka:

“Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”.* (QS Ali Imran: 64) Al Quran menegaskan bahwa Islamlah agama yang diriloi Allah sebagaimana dijelaskan dalam ayat ke-19 surat Ali Imran. Selain itu, al Quran menjelaskan bahwa setelah datangnya Islam, tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan Islam.

*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.* (QS al Maidah: 3)

*Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi*. (QS Ali Imran: 85)

Jelas dan gamblang bahwa Islam mengakui pluralitas agama dan menolak pluralisme agama.

Namun, penjelasan-penjelasan dalam berbagai ayat al Quran seringkali diambil secara parsial dan sembarangan untuk “pembenaran” pendapat para pengusung pluralisme agama. Karena itu, baik disadari maupun tidak, para pengusung pluralisme agama telah menjadikan pluralisme agama itu sendiri sebagai agama baru. Dimana ciri sebuah agama adalah klaim kebenaran bahwa pluralisme agamalah yang benar, eksklusivitas pluralisme agama dengan menyingkirkan agama-agama dan menyentuh semua aspek kehidupan dengan mengakui beragam peribadatan dan menyeragamkan kehidupan umum. Inilah yang terjadi, ketika kaum Muslim kehilangan Khilafah Islamiyyah, yaitu kepemimpinan yang menerapkan Islam, melindungi akidah Islam mereka dan menjaga kemuliaan Islam dari penodaan.


“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”
(TQS: Surat ALI IMRAN, 104)

From: “abdul rahman” <Inspiring.Rahman@gmail.com>
Subject: [INSISTS] Agama Baru Bernama Pluralisme

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ahmadiyah dan Gerombolan Tak Menggunakan Akal

Posted by musliminsuffer on April 21, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Ahmadiyah dan Gerombolan Tak Menggunakan Akal

Oleh Hartono Ahmad Jaiz

Dalam kasus Ahmadiyah alias pengikut nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad (MGA), banyak orang yang tidak menggunakan akalnya, bahkan sampai pada tingkat memalukan. Mari kita analisis kenyataan belakangan ini dalam hal mereka memandang bahkan membela pengikut nabi palsu itu dengan pandangan yang sangat dangkal:

1. Yang namanya kriminal itu dianggapnya hanya kalau berbuat jahat yang menyangkut benda, misalnya memalsu uang. Sedang memalsu nabi, memalsu kitab suci Al-Qur’an, memutar balikkannya seperti yang dilakukan nabi palsu Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908M), maka tidak langsung dianggap tindak kriminal, dan pelaku serta pengikutnya belum tentu dianggap durjana. Sementara itu media massa kebanyakan tidak tergugah untuk mencerdaskan masyarakat dalam hal ini, sehingga tidak terpanggil untuk memberikan pengertian yang benar.

2. Yang namanya memalsu uang, kalau kita pikir, sebenarnya hanyalah memalsu sesuatu yang berlakunya hanya di suatu negeri (kalau negerinya kuat barulah uangnya mungkin laku juga di luar negeri) dan hanya pada satu masa. Uang yang sudah mati maka tidak laku pula. Namun semua orang tahu dan mengakui bahwa memalsu uang itu merupakan tindak kriminal, dikenai hukuman, bahkan siapa saja yang terlibat akan terkena hukum. Apalagi pembela, pelindungnya dan sebagainya. Sementara itu, yang namanya Nabi Muhammad saw itu berlakunya bukan hanya untuk satu negeri, tetapi seluruh dunia, dan bukan hanya satu masa, tetapi untuk sepanjang masa, bahkan sampai di akherat kelak, akan menjadi pemimpin seluruh umatnya, bahkan syafa’at udzmanya (syafa’at terbesarnya) diizinkan oleh Allah, yang hal itu tak dimiliki oleh semua nabi selain beliau. Maka pemalsu kenabian Nabi Muhammad saw seperti Mirza Ghulam Ahmad itu tingkatnya sangat jauh lebih jahat dibanding pemalsu uang. Dengan demikian, para pendukung, pembela, dan pelindungnya pun jauh lebih jahat dibanding yang terlibat dalam pemalsuan uang. Namun kenapa mereka tidak malu menjadi pendukung dari penjahat tingkat internasional, tingkat dunia akherat dan pemalsu utusan Allah itu?

3. Yang namanya pemberontak itu dianggapnya hanya yang memberontak terhadap penguasa. Sedang yang memberontak dan membatalkan fungsi kenabian Nabi Muhammad saw kemudian merebut kenabian itu, seperti yang dilakukan oleh nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad, tidak dianggap sebagai pemberontak. Maka pengikut dan pendukungnya pun tidak ditangkapi, malah kadang terkesan dilindungi. Sementara itu media massa tidak tergugah untuk memberi pengertian kepada masyarakat, sehingga pelaku dan pengikut pemberontak yang terlaknat itu kadang dianggap sebagai pembaharu sambil dibela.

4. Yang namanya mengganggu orang lain itu dianggapnya hanya yang kasat mata, misalnya melontarkan batu kepada orang yang lewat di jalan. Sedang yang tidak langsung kasat mata maka tidak dianggap menggangu. Sehingga nabi palsu MGA yang melontarkan tuduhan bahwa yang tidak beriman kepada MGA dianggap kafir, tidak dianggap menggangu, bahkan oleh orang-orang yang sok pintar tentang HAM (Hak Asasi Manusia) maka tingkah jahat itu dianggapnya sebagai kebebasan beragama.

5. Yang namanya bersalah dalam hal menggusur milik orang lain itu dianggapnya hanya kalau kasat mata, misalnya menggusur rumah orang tanpa landasan yang sah. Sedang menggusur keyakinan di antaranya tempat suci umat Islam yaitu Makkah dan Madinah diganti dengan Rabwah dan Qadyan oleh nabi palsu MGA dianggapnya bukan kesalahan, tetapi malah dianggap sebagai kebebasan mengamalkan keyakinan. Sementara itu media massa yang tak bertanggung jawab justru mengajari manusia agar terseret kepada kebodohan semacam itu.

6. Yang namanya plagiat atau pembajakan dan pelakunya perlu dijatuhi hukuman itu dianggapnya hanya kalau mengaku-aku karya orang lain sebagai karya diri sendiri, atau membajak kaset rekaman nyanyian, misalnya. Sedang kalau itu wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad saw berupa Al-Qur’an lalu ayat-ayatnya diklaim dan dibajak oleh Mirza Ghulam Ahmad bahwa itu wahyu kepadanya dan diputar balikkan, maka tidak dianggap membajak. Sementara itu sebagian media massa walaupun tahu namun menyembunyikan fakta-fakta itu. Kadang orang media massa telah berkumpul dalam konferensi pers atau bahkan seminar ilmiyah dan diberitahu dengan bukti-bukti pun tetap kemudian menyembunyikannya.

7. Yang namanya merebut secara tidak sah dan perlu diadukan ke pihak yang bewenang, dan perlu dihukumi itu dianggapnya hanya yang bersifat bendawi. Misalnya merebut uang, (kalau terang-terangan namanya membegal, merampok, menodong dan sebagainya; kalau sembunyi-sembunyi namanya mencuri, korupsi, nguntit, ngutil dan sebagainya). Tetapi kalau yang direbut itu kenabian, maka dianggapnya tidak apa-apa. Ditambah lagi, orang-orang yang sok berkedok HAM mengkilahinya dengan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan ini dan itu. Sementara itu sebagian media massa justru mengambil peluang buruk itu untuk mengelabuhi masyarakat. Entah apa maunya.

8. Yang namanya tindak kriminal itu dianggapnya hanya yang menyangkut benda milik orang. Misalnya rumah orang dilempari batu. Sementara itu kalau mengacak-acak kitab suci umat Islam, membatalkan fungsi Nabi Muhammad saw sebagai nabi terakhir, membatalkan tempat suci Makkah Madinah, mengangkat nabi palsu dan sebagainya, dianggap bukan kriminal, (padahal mengangkat presiden palsu untuk menandingi pemerintah misalnya, tentu saja langsung akan diperangi). Sehingga masyarakat yang awam pengetahuannya seperti itu dimanfaatkan oleh media massa yang tidak bertanggung jawab untuk lebih dikelabuhi; dengan cara membesar-besarkan berita adanya kaca-kaca rumah milik orang Ahmadiyah yang pecah (padahal pecahnya itupun akibat reaksi umat Islam yang telah dinodai agamanya oleh orang Ahmadiyah) – justru pecahnya kaca itu lebih diblow up, dibesar-besarkan oleh media-media massa tak bermutu dan disebarkan ke mana-mana. Sementara itu penodaan Ahmadiyah terhadap Islam, yang nilai kriminalnya jauh lebih berat dibanding hanya memecah kaca (dan itu hanya reaksi dari penodaan yang dilakukan Ahmadiyah), malah disembunyikan oleh banyak media. Itu ibarat kerikil dianggap gunung, dan gunung dianggap kerikil. Ingatlah wahai para manusia, tipu daya yang kita lakukan untuk membodohi umat Islam itu semua dicatat dalam kitab catatan amal kita masing-masing dan kelak mesti kita pertanggung jawabkan di akherat. Maka sebelum terlanjur, mari kita sudahi tipuan-tipuan selama ini, dan kita tobati. Semoga kita selamat. Bukan jadi penipu. Hidup satu kali saja kok jadi penipu.

9. Yang dianggap memalukan dan bertindak bodoh itu hanya perbuatan yang norak dalam pandangan mata, misalnya telanjang bulat di depan umum. Sedangkan orang tidak menggunakan otaknya dalam berkata-kata maupun bertindak tidak dianggap memalukan dan bertindak bodoh. Caontohnya, orang-orang liberal dari UIN (Universitas Islam Negeri, dahulu IAIN) Jakarta, Paramadina yang didirikan oleh Nurcholish Madjid, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, ICIP, ICRP, JIL dan sebagainya itu berfaham pluralisme agama alias menyamakan semua agama. Tetapi karena mereka tidak menggunakan akalnya, maka tidak ada tanda-tanda rasa malu, justru membela Ahmadiyah yang sebenarnya keyakinan Ahmadiyah itu adalah mengkafirkan orang-orang selain Ahmadiyah. Otomatis orang-orang liberal itu fahamnya sangat bertentangan dengan Ahmadiyah. Tetapi sekali lagi, karena orang-orang liberal itu tidak menggunakan akalnya, maka mereka tak malu sama sekali membela Ahmadiyah.

10. Yang dianggap plintat-plintut atau mencla mencle, mulutnya tidak dapat dipercaya itu hanya kalau ditagih utang mengingkari janji. Sementara itu kalau orang-orang liberal dari UIN Jakarta, Paramadina, dan JIL (Jaringan Islam Liberal) yang tukang menikahkan wanita muslimah dengan lelaki kafir (yang hal itu berarti menentang Al-Qur’an Surat Al-Mumtahanah/ 60: 10) atau menikahkan lelaki Muslim dengan wanita musyrikat (berarti menentang QS Al-Baqarah: 221), kemudian tidak malu-malunya pula membela Ahmadiyah padahal Ahmadiyah itu mengharamkan wanitanya dinikahi oleh lelaki non Ahmadiy; maka tidak dianggap plintat-plintut. Padahal itu sebenarnya mencakup; tidak menggunakan akal, tidak menggunakan kebijaksanaan, dan sekaligus plintat-plintut, mencla-mencle dan tidak punya malu.

Allah subhanahu wata’ala sudah memperingatkan dengan tegas:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.” (QS Al-A’raf: 179).

Sebelum mereka itu terkena apa yang diancamkan Allah subhanahu wata’ala, sebenarnya bukan hanya tidak menggunakan akalnya tetapi mereka telah menggadaikannya. (Kalau tak digadaikan, masa berani menikahkan wanita Muslimah dengan lelaki kafir –yang hal itu jelas haram, kemudian membela Ahmadiyah yang jelas-jelas mengharamkan wanita Ahmadiyah dinikahi lelaki non Ahmadiy). Sehingga amat aneh, gelarnya yang berkaitan dengan intelektual masih ada (professor, doctor, ahli hukum, dan lainnya), namun fungsi akalnya sudah tidak ada.

Kemana?

Digadaikan.

Kepada siapa?

Kepada Tuhannya

Siapa Tuhannya?

Ya yang menghalalkan dan mengharamkan

Siapa itu?

Ya hawa nafsu mereka. Sehingga mereka berani menghalalkan pernikahan yang diharamkan Allah subhanahu wata’ala. Mereka itu di antaranya Dr Zainun Kamal, Dr Kautsar Azhari Noer (dosen UIN Jakarta), dan sejumlah orang yang tergabung dalam Tim Penulis Paramadina yang menulis buku Fiqih Lintas Agama (sudah saya bantah dengan buku Menangkal Bahaya JIL dan FLA). Bahkan menghalalkan homoseks dan lesbian, yang menyuara itu tokoh liberal perempuan, Dr Musdah Mulia lulusan UIN Jakarta. Harian The Jakarta Post, edisi Jumat (28/3/2008) pada halaman mukanya menerbitkan sebuah berita berjudul Islam ‘recognizes homosexuality’ (Islam mengakui homoseksualitas), mengutip pendapat dari Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, guru besar di UIN Jakarta.

Musdah Mulia yang menghalalkan homoseks dan lesbian itu jelas-jelas menentang Allah subhanahu wata’ala, karena menentang firmanNya dalam Al-Qur’an tentang diadzabnya kaum Nabi Luth alaihis salam akibat mereka perbuat fakhisyah, keji, yaitu homoseks. (lihat QS Al-A’raf/ 7: 80-84).

Allah swt memperingatkan:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya[1384] dan Allah Telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?” (QS Al-Jatsiyah: 23)

[1384] maksudnya Tuhan membiarkan orang itu sesat, Karena Allah Telah mengetahui bahwa dia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya.


وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat) nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.” (QS Al-A’raf: 176).

Semoga peringatan-peringatan Allah swt itu benar-benar menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk kita imani secara istiqomah, sehingga terhindar dari segala hal yang tak diridhoi Allah subhanahu wata’ala. Amien.

source: http://www.nahimunkar.com/?p=40#more-40

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | 3 Comments »

Profesor Kok Ngawur : Entek Ngalas Entek Ngomah

Posted by musliminsuffer on April 21, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Profesor Kok Ngawur

Entek Ngalas Entek Ngomah

Untuk mengetahui kualitas sebuah pohon, dan keseriusan petani yang bekerja untuk pertumbuhan pohon tersebut, lihatlah buahnya. Kalau buahnya bagus, berarti pohon itu sehat dan petaninya serius mengurus. Untuk dunia pendidikan, keberhasilan lembaga pendidikan bisa dilihat dari lulusannya. Kalau banyak lulusannya yang ngawur, pasti ada yang salah. Pohonnya harus ditebang, petaninya harus diganti.

Salah satu buah UIN (Universitas Islam Negeri) Jakarta yang busuk adalah Musdah Mulia. Nama lengkapnya Prof. Dr. Siti Musdah Mulia. Semula, namanya tidak terkenal meski dalam usia relatif muda sudah menyandang gelar doktor. Perempuan pula. Mungkin Musdah termasuk yang justru mengamalkan apa yang sudah disindir oleh pepatah Arab terhadap orang yang ingin terkenal dengan melontarkan pendapat aneh (nyeleneh): kencingilah sumur zamzam maka kau akan terkenal.

Dan akhirnya, Musdah pun jadi terkenal setelah berkali-kali ‘kencing’ sembarangan. Terakhir, Musdah mengeluarkan air kencingnya berbunyi: homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam. Pendapatnya itu dikutip Harian The Jakarta Post, edisi Jumat (28 Mar 2008).

Masalah itu disoroti tajam oleh Adian Husaini, dengan judul “Prof UIN Jakarta Halalkan Homoseksual, bagian awalnya sebagai berikut:

Harian The Jakarta Post, edisi Jumat (28/3/2008) pada halaman mukanya menerbitkan sebuah berita berjudul Islam ‘recognizes homosexuality’ (Islam mengakui homoseksualitas). Mengutip pendapat dari Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, guru besar di UIN Jakarta, koran berbahasa Inggris itu menulis bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam. (Homosexuals and homosexuality are natural and created by God, thus permissible within Islam).

Menurut Musdah, para sarjana Muslim moderat berpendapat, bahwa tidak ada alasan untuk menolak homoseksual. Dan bahwasanya pengecaman terhadap homoseksual atau homoseksualitas oleh kalangan ulama aurus utama dan Muslim lainnya hanyalah didasarkan pada penafsiran sempit

terhadap ajaran Islam. Tepatnya, ditulis oleh Koran ini: Moderate Muslim scholars said there were no reasons to reject homosexuals under Islam, and that the condemnation of homosexuals and homosexuality by mainstream ulema and many other Muslims was based on narrow-minded interpretations of Islamic teachings.”

Mengutip QS 49 ayat 3, Musdah menyatakan, salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, memandang etnis, kekayaan, posisi social atau pun orientasi seksual.

Karena itu, aktivis liberal dan kebebasan beragama dari ICRP (Indonesia Conference of Religions and Peace) ini, tidak ada perbedaan antara lesbian dengan non-lesbian. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya. (There is no difference between lesbians and nonlesbians. In the eyes of God, people are valued based on their piety).

Demikian pendapat guru besar UIN Jakarta ini dalam diskusi yang

diselenggarakan suatu organisasi bernama Arus Pelangi, di Jakarta, Kamis (27/3/2008). (hidayatullah.com, Selasa, 01 April 2008) Pernyataan Musdah jelas ngawur, dia menetapkan hukum berdasarkan apa yang ada di akalnya semata. Padahal, untuk menetapkan suatu hukum, seseorang itu harus menguasai bahasa Arab, menguasai ushul fiqih, juga mengetahui ijma’ ulama. Dalam hal ini Musdah tidak memenuhi kualifikasi itu.

Larangan terhadap praktek homoseksualitas sudah sedemikian jelas di dalam Al-Qur’an. Kisah kaum Nabi Luth-‘alaihis salam yang dibinasakan Allah karena gemar mempraktekkan orientasi seks menyimpang (7:80-84), ternyata tidak digubris Musdah. Berarti Musdah sudah mengingkari Al-Qur’an. Dan telah diperingatkan Allah swt bahwa orang yang mengingkari Al-Qur’an adalah kafir.

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ(80)إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ(81)وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ(82)فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ(83)وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ(84)

Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia Berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu[551], yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bu-kan kepada wanita, malah kamu Ini adalah kaum yang melampaui batas.

Jawab kaumnya tidak lain Hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-peng-ikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.”

Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).

Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesuda- han orang-orang yang berdosa itu.” (QS Al-A’raf/ 7: 80-84).

[551] perbuatan faahisyah di sini ialah: homoseksual sebagaimana diterangkan dalam ayat 81.

Allah subhanahu wata’ala telah memperingatkan keras terhadap yang menghujat ayat Allah:

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الْكَافِرُونَ

Dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang kafir. (QS Al-‘Ankabut: 47).

بَلْ هُوَ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ

Sebenarnya, Al Qur’an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim. (QS Al-‘Ankabut: 49).

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. (QS Luqman: 32).

Popularitas Musdah meroket setelah menyusun Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, antara lain berisi ketentuan bahwa terhadap laki-laki pun diberlakukan ketentuan masa ‘iddah (masa menunggu) setelah perceraian. Ini jelas ngawur bahkan menandingi Allah swt, yaitu membuat syari’at baru. Tapi, kengawuran itu membuahkan hasil. Pada Maret tahun lalu (2007) Musdah sempat menerima penghargaan International Women of Courage dari Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice di kantor kementerian luar negeri Amerika Serikat (AS), Washington.

Setelah itu sepi. Maka, Musdah pun kembali ‘kencing’ sembarangan untuk mendongkrak reputasi kengawurannya. Kali ini, ia memilih tema homoseksualitas.

Boleh jadi ia terinspirasi dan meneladani pendirian Uskup Agung Gereja Anglikan, Rowan Williams, yang pernah mengatakan hubungan monogami antara dua orang homoseks tidak bertentangan dengan ajaran kitab suci (Bible). Pendirian itu dia sampaikan pertengahan 2003, ketika ditanya sikapnya atas pengangkatan pendeta homoseksual, Jeffrey John, sebagai uskup kota Reading, Inggris Selatan.

Bukan sekali ini Musdah suka ‘kencing’ sembarangan. Tahun 2005, pada sebuah forum yang digelar MBM TEMPO, Musdah secara kurang ajar mengecam MUI yang mengharamkan nikah beda agama. Bahkan ia berani menjamin, nikah beda agama antara Muslimah dengan pria non Muslim, tidak akan membuat si Muslimah terseret mengikuti agama suaminya.

Musdah tidak sekedar ngawur, ia dibayar ‘kekuatan asing’. Untuk proyek melawan hukum Islam yang syar’i, bersama dua lusin lebih gerombolannya, ia mendapat dana sekitar Rp 6 milyar dari the Asia Foundation yang berpusat di Amerika.

Bukan hanya Musdah yang bertekad Maju tak gentar membela yang bayar, tetapi juga ada profesor ngawur lainnya, yaitu Dawam Rahardjo pembela Ahmadiyah Qadian (JAI – Jemaat Ahmadiyah Indonesia). Tak mungkin Dawam dengan sukarela membela aliran sesat Ahmadiyah, tanpa dibayar seperak pun. Pasti dibayar lah…

Kenyataannya, Dawam hanya membela Ahmadiyah Qadian yang menjadikan Mirza Ghulam Ahmad (MGA) sebagai nabi. Ahmadiyah Qadian berpusat di London, dan banyak duitnya. Sedangkan Ahmadiyah Lahore (GAI – Gerakan Ahmadiyah Indonesia) yang menjadikan MGA sebagai pembaharu (mujaddid) namun mengakui pula MGA mendapatkan wahyu dari Allah; kemungkinan mereka tak berduit, maka tak dibela oleh Dawam. Ini hanya salah satu alasan bahwa ada duit di balik pembelaan Dawam.

Alasan lain, sejak tahun 1930 pimpinan Muhammadiyah sudah secara resmi menyatakan Ahmadiyah sesat. Tapi kok Dawam sebagai petinggi Muhammadiyah kala itu justru membela Ahmadiyah Qadian (JAI). Bahkan di tahun 2000, ketika presiden RI dijabat temannya Dawam yakni Gus Dur, Dawam secara lancang mengundang Thahir Ahmad (Khalifah IV Ahmadiyah di London) untuk hadir ke Indonesia. Dawam ketika itu mengatas-namakan ormas Muhammadiyah segala. Maka dawam dipecatlah dari Muhammadiyah.

Tahun 1980, pada Munas ke-2 MUI, diterbitkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah millah (agama) tersendiri di luar Islam, sesat menyesatkan. Fatwa MUI itu diperkuat pula oleh surat edaran dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, yang menganjurkan agar ulama menjelaskan tentang sesatnya Ahmadiyah kepada masyarakat luas.

Sikap pemerintah Indonesia memang agak terlambat dan tidak tegas dibandingkan dengan sikap tegas pemerintah Malaysia yang telah melarang Ahmadiyah sejak 1975. Barulah pada 16 April 2008 ini, Bakor Pakem Kejakgung –setelah mengamati JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) alias Ahmadiyah Qadian selama tiga bulan– menegaskan bahwa Ahmadiyah adalah aliran terlarang dan menyimpang dari ajaran pokok agama Islam. Sebagaimana disampaikan Wisnu Subroto selaku Koordinator Bakor Pakem yang juga menjabat sebagai JAM Intel Kejaksaan Agung.

Bagaimana sikap sang profesor ngawur pembela Ahmadiyah itu kini? Pasti ia akan terus maju dengan sikap pembelaannya. Keputusan Bakor Pakem tentang kesesatan Ahmadiyah justru akan jadi proyek baru bagi sang profesor ngawur ini. Hanya saja kabarnya, konon lagi sakit berat, maka belum terdengar suaranya. Sedang teman-temannya yang lain sedang ‘berebut proyek’ pembelaan terhadap aliran sesat itu, maka ‘proyek lain’ berupa pembelaan terhadap ribuan situs porno yang diberedel Menteri Komuniaksi dan Informasi (Menkoinfo) dan artis goyang porno Dewi Persik yang kini sedang dicekal di mana-mana tidak sempat mereka bela. Mungkin mereka sedang ‘berebut proyek’ membela Ahmadiyah, dan mungkin pula artis itu tak punya duit. Maka tidak sempat diendus oleh tukang-tukang pembela kesesatan, kepornoan, kemaksiatan dan semacamnya itu. Sang professor pembela Ahmadiyah pun kalau dengar masalah ini mungkin akan tambah sakitnya. Sudah tidak dapat tampil ‘berebut proyek’, masih pula tidak bisa ngapa-ngapa. Entek ngalas entek ngomah (panenan di sawah amblas, simpanan di rumah juga ludes) kata orang Jawa. (haji/tede)

source: http://www.nahimunkar.com/?p=41#more-41

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

THE MYTH OF ‘AL QAEDA’ NOW BEGINNING TO BE RECOGNISED BY THE MAINSTREAM MEDIA.

Posted by musliminsuffer on April 21, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

THE MYTH OF ‘AL QAEDA’ NOW BEGINNING TO BE RECOGNISED BY THE MAINSTREAM MEDIA.

Saturday, April 19, 2008

It’s interesting to note that, at long last, the mainstream media is hinting that the words ‘al Qaeda’ has simplistically become a metaphor for those that are fighting the US in Iraq and elsewhere and that ‘al Qaeda’ is not, as they have pushed for years, a specific organisation that is led and organised by the equally metaphoric and very dead ‘Osama bin Laden’.

Michael Cooper and Larry Rohter of ‘The New York Times’ today wrote: “As he campaigns with the weight of a deeply unpopular war on his shoulders, Senator John McCain of Arizona frequently uses the shorthand “Al Qaeda” to describe the enemy in Iraq in pressing to stay the course in the war there.” It’s a step in the right direction for the mainstream media to at last concede that ‘al Qaeda’ is indeed merely ‘shorthand’ for those that battle against US occupiers of various countries in the Middle East and Central Asia.

In much the same way as the Americans invoked the words ‘al Qaeda’ to denote those that raise their hands against them in defense of their lands, the Israelis today refer to all Palestinians that are fighting for their lands back as ‘terrorists’. The Israelis tried for a while to cast Palestinian fighters into the ‘al Qaeda’ mould but it was quickly revealed that those the Israelis ‘captured’ turned out to be Israeli intelligence patsies. They have occasionally tried it on since but haven’t of late been silly enough to actually insist that ‘al Qaeda’ is active with Palestinian fighters.

source: http://lataan.blogspot.com/2008/04/myth-of-al-qaeda-now-beginning-to-be.html

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Stress hooding noise nudity dogs

Posted by musliminsuffer on April 21, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Stress hooding noise nudity dogs

Philippe Sands, Guardian
abughraib_dog_torture_430,0.jpg

April 20, 2008

On Tuesday, December 2 2002, Donald Rumsfeld signed a piece of paper that changed the course of history. That same day, President Bush signed a bill to put the Pentagon in funds for the next year. The US faced unprecedented challenges, Bush told a large and enthusiastic audience, and terror was one of them. The US would respond to these challenges, and it would do so in the “finest traditions of valour”. And then he signed a large increase in the defence budget.

Elsewhere in the Pentagon, an event took place for which there was no comment, no fanfare. With a signature and a few scrawled words, Rumsfeld reneged on the tradition of valour to which Bush had referred. Principles for the conduct of interrogation, dating back more than a century to President Lincoln’s famous instruction of 1863 that “military necessity does not admit of cruelty”, were discarded. He approved new and aggressive interrogation techniques that would produce devastating consequences.

The document had been drafted a few days earlier by the general counsel at the Defence Department, William J Haynes II (known as Jim Haynes), Rumsfeld’s most senior lawyer. The Haynes memo was addressed to Rumsfeld and copied to two colleagues: General Richard Myers, chairman of the joint chiefs of staff and the most senior military official in the US, and Doug Feith, under-secretary of defence for policy and number three at the department.

Attached to the memorandum were four short documents. The first was a legal opinion written by Lieutenant Colonel Diane Beaver, a staff judge advocate at Guantánamo. The second, a request for approval of new methods of interrogating detainees from Beaver’s boss, Major General Mike Dunlavey, the army’s head of interrogation at Guantánamo. The third was a memorandum on similar lines from General Tom Hill, commander of US Southern Command (Southcom, covering Central and South America). Last, and most important, was a list of 18 techniques of interrogation, set out in a three-page memorandum.

These techniques were new to the military. Category I comprised two techniques, yelling and deception. Category II included 12 techniques, aiming at humiliation and sensory deprivation, including stress positions, such as standing for a maximum of four hours; isolation; deprivation of light and sound; hooding; removal of religious and all other comfort items; removal of clothing; forced grooming, such as shaving of facial hair; and the use of individual phobias, such as fear of dogs, to induce stress.

Finally came Category III. These methods were to be used for only a very small percentage of detainees – the most uncooperative (said to be fewer than 3%) and exceptionally resistant individuals – and required approval by the commanding general at Guantánamo. In this category were four techniques: the use of “mild, non-injurious physical contact”, such as grabbing, poking and light pushing; the use of scenarios designed to convince the detainee that death or severely painful consequences were imminent for him or his family; exposure to cold weather or water; and, finally, the use of a wet towel and dripping water to induce the misperception of suffocation. This last technique came to be known as water-boarding, described on a chat show by the vice-president, Dick Cheney, as a “dunk in the water” and a “no-brainer” if it could save lives.

The Haynes memo recommended “blanket approval” of 15 of the 18 techniques, including just one of the four techniques listed in Category III: mild, non-injurious physical contact. However, he did not reject the others, nor did he advise that they were contrary to the Geneva conventions. Rumsfeld signed his name next to the word “Approved”, and added his comment at the bottom of the page: “I stand for eight to 10 hours a day. Why is standing limited to four hours?”

The techniques were devised with at least one specific detainee in mind. Detainee 063 had been refused entry to the US just before 9/11 and captured in Afghanistan in November 2001. In January 2002 he joined the first captives to be transported to Guantánamo, one of a group labelled by the administration as “the worst of the worst”. “The faster we can interrogate these people and identify them, and get what they have in them out of them, in as graceful a way as is possible,” Rumsfeld said, “we have a better chance of saving some people’s lives.”

When the Haynes memo reached Guantánamo on December 2, Detainee 063 was in an isolated, plywood interrogation booth at Camp X-Ray. He was bolted to the floor and secured to a chair, his hands and legs cuffed. He had been held in isolation since August 8, nearly four months earlier. He was dehydrated and in need of regular hook-ups to an intravenous drip. His feet were swollen. He was urinating on himself.

During Detainee 063’s first few months at Guantánamo, the interrogators had followed established practices for military and law enforcement interrogations. Building rapport is the overriding aim of the US Army Field Manual 34-52, the rule book for military interrogators, colloquially referred to as “FM 34-52”. Legality was also essential, which meant operating in accordance with the rules set out in the US military’s Uniform Code of Military Justice and international law, in particular the four Geneva conventions.

At the heart of them lies “Common Article 3”, which expressly prohibits cruel treatment and torture, as well as “outrages upon personal dignity, in particular, humiliating and degrading treatment”. Tactics that had conformed to these principles changed dramatically. The interrogation log describes what happened immediately after Rumsfeld signed the Haynes memo.

The pattern was always the same: 20-hour interrogation sessions, followed by four hours of sleep. Sleep deprivation appears as a central theme, along with stress positions and constant humiliation, including sexual humiliation. These techniques were supplemented by the use of water, regular bouts of dehydration, the use of IV tubes, loud noise (the music of Christina Aguilera was blasted out in the first days of the new regime), nudity, female contact, pin-ups. An interrogator even tied a leash to him, led him around the room and forced him to perform a series of dog tricks. He was forced to wear a woman’s bra and a thong was placed on his head.

Rumsfeld led the charge for war in Iraq; in part he did so because of Saddam Hussein’s contempt for human life. “Torture is systematic in Iraq, and the most senior officials in the regime are involved,” Rumsfeld said, a few months before Saddam was overthrown. “Electric shock, eye gouging, acid baths, lengthy confinement in small metal boxes are only some of the crimes committed by this regime.” He spoke those words one day after secretly signing the Haynes memo and approving his own techniques of aggressive interrogation at Guantánamo.

Ironically, it was the Iraq war – in particular, events at Abu Ghraib prison – that brought the Haynes memo into the open two years later. By the autumn of 2003, Abu Ghraib was being run by the US as a detention facility. On April 28 2004, a CBS television report revealed the nature and scale of abuse being inflicted upon Iraqi prisoners. Photographs taken by US military participants were published, including one, now notorious, showing a prisoner standing on a box with his head covered and wires attached to his fingers. Another showed Private Lynndie England holding a leash tied to the neck of a naked man on the floor.

Was there a connection between the abuses at Abu Ghraib and the Bush administration’s secret interrogation policies at other places, including Guantánamo? In June 2004, President Bush, hosting the G8 summit in Savannah, Georgia, was asked by the media if he had authorised any kind of interrogation techniques necessary to pursue the “war on terror”? No, he said, his authorisation was that anything the US did would conform to US law and be consistent with international treaty obligations. “We’re a nation of law. We adhere to laws. We have laws on the books.”

Four days later, the administration unexpectedly declassified and released a number of documents relating to interrogation in the belief that this would reflect the thorough process of deliberation that, it was claimed, took place, and demonstrate a commitment to the rule of law. At the briefing, conducted by three lawyers from Bush’s inner circle, Alberto Gonzales, the president’s counsel, Jim Haynes from the Defence Department, and his deputy, Dan Dell’Orto, it was made clear that particular documents were crucial: the Haynes memo, and a decision taken a few months previously by the president, on February 7 2002, that none of the detainees at Guantánamo, whether Taliban or al-Qaida, could rely on any of the protections granted by the Geneva conventions, not even Common Article 3.

The second set of documents were legal opinions issued on August 1 2002. One of these, by two senior lawyers at the Justice Department, concluded that physical torture occurred only when the pain was “equivalent in intensity to the pain accompanying serious physical injury, such as organ failure, impairment of bodily functions, or even death”. Mental torture required “lasting psychological harm”. The memo concluded that torture of suspected terrorists under interrogation would not be unlawful if it could be justified on grounds of necessity or self-defence.

On October 11 2002, Guantánamo had request that additional techniques beyond those in FM 34-52 be approved for use against high-value detainees, in particular a Saudi Arabian, Mohammed al-Qahtani – otherwise known as Detainee 063. The underlying message of the briefing was spelled out: Rumsfeld had merely responded to a request from Guantánamo, and in doing so had acted reasonably. By contrast, the abuses at Abu Ghraib were unauthorised and unconnected to actual policies.

Much later, in March 2006, Time magazine published on its website the interrogation log of Detainee 063. Some of the Abu Ghraib images bore a resemblance to what Detainee 063 had been through: humiliation, stress, hooding, nudity, female interrogators, shackles, dogs. Was this just a coincidence?

A few days after the president made his decision that the detainees were not covered by the Geneva conventions, Rumsfeld appointed the head of military interrogations at Guantánamo – Major General Michael E Dunlavey, a reservist, in civilian life a judge in Erie, Pennsylvania. Rumsfeld told Dunlavey to report directly to him on a weekly basis, bypassing the usual chain of command. When we met, I asked Dunlavey about the mission Rumsfeld gave him. He paused. “He wanted me to maximise the information. He wanted me to identify who was there and get the intelligence, to prevent the next 9/11.”

When Dunlavey arrived at Guantánamo, “plane loads” of detainees were being delivered on a daily basis. Many posed no threat; some were very elderly; others posed a serious threat. The focus of attention soon shifted to Mohammed al-Qahtani. Dunlavey had no doubts about his identity or the threat he posed: al-Qahtani was the 20th hijacker on September 11. (How many “20th hijackers” are there, I asked, alluding to Zacarias Moussaoui, who’d recently been convicted. Dunlavey smiled.) “This guy may have been the key to the survival of the US,” he told me. By August, Dunlavey was clear that the rule book FM 34-52 was too restricting for someone like al-Qahtani, who was trained to resist interrogation. In his memo of October 11 2002 he set out the key facts as he saw them. The usefulness of the existing techniques had been exhausted. Some detainees had more information. He requested that aggressive new techniques be approved.

Dunlavey told me that at the end of September a group of the most senior Washington lawyers visited Guantánamo, including David Addington, the vice president’s lawyer, Gonzales and Haynes. “They brought ideas with them which had been given from sources in DC.” When the new techniques were more or less finalised, Dunlavey needed them to be approved by Lieutenant Colonel Diane Beaver, his staff judge advocate in Guantánamo. “We had talked and talked, brainstormed, then we drew up a list,” he said. The list was passed on to Diane Beaver.”

Apart from Beaver’s legal input, no one else seemed to have provided any detailed legal advice on the new techniques. It seemed strange that on so important a decision the legal advice of a relatively junior lawyer, with limited experience of these issues, could be definitive. Several months passed before I met Beaver. By then, like Dunlavey, she was being sued in American courts, although the cases were later dropped.

Beaver told me she arrived in Guantánamo in June 2002. In September that year there was a series of brainstorming meetings, some of which were led by Beaver, to gather possible new interrogation techniques. Ideas came from all over the place, she said. Discussion was wide-ranging. Beaver mentioned one source that I didn’t immediately follow up with her: “24 – Jack Bauer.”

It was only when I got home that I realised she was referring to the main character in Fox’s hugely popular TV series, 24. Bauer is a fictitious member of the Counter Terrorism Unit in LA who helped to prevent many terror attacks on the US; for him, torture and even killing are justifiable means to achieve the desired result. Just about every episode had a torture scene in which aggressive techniques of interrogations were used to obtain information.

Jack Bauer had many friends at Guantánamo Bay, Beaver said, “he gave people lots of ideas.” She believed the series contributed to an environment in which those at Guantánamo were encouraged to see themselves as being on the frontline – and to go further than they otherwise might.

Under Beaver’s guidance, a list of ideas slowly emerged. Potential techniques included taking the detainees out of their usual environment, so they didn’t know where they were or where they were going; the use of hoods and goggles; the use of sexual tension, which was “culturally taboo, disrespectful, humiliating and potentially unexpected”; creating psychological drama. Beaver recalled that smothering was thought to be particularly effective, and that Dunlavey, who’d been in Vietnam, was in favour because he knew it worked.

The younger men would get particularly agitated, excited even: “You could almost see their dicks getting hard as they got new ideas.” A wan smile crossed Beaver’s face. “And I said to myself, you know what, I don’t have a dick to get hard. I can stay detached.”

Beaver confirmed what Dunlavey had told me, that a delegation of senior lawyers came down to Guantánamo well before the list of techniques was sent up to Washington. They talked to the intelligence people, they even watched some interrogations. The message from the visitors was that they should do “whatever needed to be done”, meaning a green light from the very top – from the lawyers for Bush, Cheney, Rumsfeld and the CIA.

By the first week of October, the list of 18 techniques was more or less completed and it fell to Beaver to provide the legal sign-off. She was conscious of her relatively lowly position – “the dirt on the ground”, as she put it, too self-deprecatingly – but also acutely aware of the time constraints, the pressures. Relations with Dunlavey were now very tense. It was rumoured that Dunlavey was leaving, that he’d become paranoid, lost the plot. She tried getting help from more senior lawyers in Florida and Washington, but got nowhere. So she ploughed on alone, proceeding methodically through the 18 techniques. Each was tested against the standards set by US law, namely, the Eighth Amendment of the constitution (which prohibited “cruel and unusual punishments”), the federal Torture Statute, and the military law of the Uniform Code of Military Justice. Her standard was elastic. The federal Torture Statute, she wrote, would not be violated so long as none of the proposed techniques was “specifically intended to cause severe physical pain or suffering or prolonged mental harm”. Legality was thus boiled down to intent.

The techniques were justified because there was “a legitimate governmental objective in obtaining the information for the protection of the national security of the United States”. The ends always justified the means. Rumsfeld had described the detainees as “the worst of the worst”; Beaver herself had unambiguous views about some of them. “Psychopaths,” she told me. “Skinny, runty, dangerous, lying psychopaths.”

Beaver explained what she had tried to do, and her sense of shock about the way in which her advice was made public. “They gave me an hour’s notice, no warning, no preparation.” They left her name on the advice when they released it; Haynes could have blacked it out but didn’t. She took the flak and the lawsuits personally.

General James T Hill visited Guantánamo a week before he took over command of Southcom in August 2002. He had not closely followed all the comings and goings over new interrogation techniques, but he had become increasingly concerned about a “dysfunctional” command leadership. He worried that the full intelligence value of the detainees may not be fully exploited. He was also concerned that the interrogators hadn’t been properly trained. “They were just kind of swimming by themselves,” he said. However, he was not happy about the suggestion from the Pentagon that he should be the one to approve the new techniques. “I said no, no, no. This is way too important to leave at our level.” He pushed the decision back to Washington.

Hill’s memo reached General Dick Myers, chairman of the joint chiefs of staff, the most senior person in the US armed forces, on October 25 2002. “There was a sense of urgency that in my 40 years of military experience hadn’t existed in other contingencies,” he explained when we met. There was the real fear that one of the detainees may know when the next attack would happen, and that they would miss vital information.

The first big decision was Geneva. For historic, cultural and training reasons, Myers insisted that the Geneva conventions should apply, even to a rogue, lawless actor such as al-Qaida. It became clear to me that Myers was a little confused about the decision that was actually taken. He claimed to be satisfied with the president’s decision of February 7 2002. “After all the arguments were done, the decision was, we don’t think it applies in a technical sense, but we’re going to behave as if it does.” That wasn’t what the president decided.

The actual decision distinguished between the Taliban – to whom Geneva applied, although detainees could not invoke rights under it because they were not wearing uniforms or insignia – and al-Qaida, to whom it didn’t apply at all because they were not a state. Had Myers understood what had been decided? Did he appreciate the consequences for interrogation techniques? If the chairman of the joint chiefs of staff was confused, then inevitably soldiers in the field would also be confused. As one seasoned observer of military affairs put it to me, Myers was “well and truly hoodwinked”.

So what did Myers think about the new techniques? “We thought, OK, all the techniques came out of the book, there weren’t any techniques invented.” I stopped him.

“Out of which book?” I asked.

“Out of 34-52,” he replied. “I think all of these are in the manual.” They were not – not one of them. “They aren’t?” he asked, surprised. Not only that, but most of them violated Geneva’s Common Article 3. Such an answer from the chairman of the joint chiefs surprised me.

As we worked through the list of techniques, Myers became increasingly hesitant and troubled. At forced grooming and dogs he became defensive. “Dogs were only to be present, never to be…” his words tailed off. “When you see this, you say, holy mackerel,” he exclaimed. “We never authorised torture, we just didn’t. Not what we would do.” Little by little, my understanding of Myers’s role was becoming more focused. He hadn’t pushed for these new techniques, but he didn’t resist them, either. He didn’t inquire too deeply.

With Rumsfeld’s verbal approval and Haynes’s support, the interrogation of al-Qahtani began. The interrogation log for November 23 2002 recorded the first moment. “The detainee arrives at the interrogation booth at Camp X-Ray. His hood is removed and he is bolted to the floor.”

Meanwhile alarm bells were ringing with the FBI. One of the FBI’s behavioural psychologists called headquarters in Washington. Concerns were raised by an FBI special agent who arrived to find al-Qahtani already “incarcerated in a darkened cell in the naval Brig”. He was interrogated by the FBI, and the plan was for military personnel to continue for 24 hours straight. The FBI agent objected, but was told that this technique was approved by “the Secretary”, meaning Rumsfeld.

The agent described how “the reservists yelled and screamed” at al-Qahtani, and “a German shepherd was positioned at the door of the interrogation hut and made to growl and bark at the detainee”. At one point, a copy of the Qur’an was placed in front of al-Qahtani while he was handcuffed to a chair, and an interrogator “straddled the Qur’an”. The detainee became very angry, but still refused to provide any information.

The FBI agent was not the only one with concerns. Mike Gelles, a clinical forensic psychologist, had worked since 1990 for the Naval Criminal Investigative Service, the primary law enforcement and intelligence arm of the US Navy. He first visited Guantánamo in February 2002, and had concerns from the outset.

By June, the numbers at Guantánamo had grown to more than 500 detainees and interrogations were underway. Were they getting any useful information? The expression on Gelles’s face suggested not. Even assuming that they had the right people, nobody discovered what they knew. “I remember being down in Camp X-Ray and wandering around,” Gelles recalled, “and seeing a couple of very psychotic folks, and thinking, ‘What’s going on here, why would you fly a guy who’s flagrantly psychotic from Afghanistan to Guantánamo Bay?’ It didn’t make any sense.” Gelles thought that Beaver had tried to rein in some of the greater excesses. “She tried to cool it, but basically she was so immersed and so lost…” Gelles’ words trailed off. “She drank the Kool-Aid.”

His chief doubts were that the new techniques would produce “unreliable information” – unusable in any court case against al-Qahtani – that they were immoral and they’d “set a pattern that was clearly going to impact our folks overseas when they were captured”.

It was because of sustained pressure from dissenters at Guantánamo, such as Gelles and the FBI agent, and in particular Alberto Mora, the navy’s top counsel at the Pentagon, that Rumsfeld rescinded the new interrogation techniques on January 15 2003. Subsequently a working group was set up; it approved a revised set of interrogation techniques, which were less harsh than those rescinded but which nevertheless contributed to a climate that was tolerant of abuse.

After 54 days of interrogation using the new aggressive techniques, what information did al-Qahtani give up? In June 2004, Gonzales, Haynes and Dell’Orto told the assembled media that the new techniques had worked and America was a safer place: al-Qahtani had admitted he had met Osama bin Laden, that he knew one of the 9/11 pilots, and had been sent to the US by Khalid Sheikh Mohammed. It was also claimed that he had provided detailed information about a number of key people, including José Padilla, the dirty bomber, and Richard Reid, the British shoe bomber. No details were given to support these assertions.

On the face of it, al-Qahtani’s interrogation log provided little support for any of these claims. (Nonetheless, he faces trial on terrorism charges at a military commission – possibly later this year.)

At the time al-Qahtani’s aggressive interrogation began, Cal Temple, a Defence Department intelligence expert, was in charge of an exploitation team created to support interrogations at Guantánamo. Had the pressure from the Pentagon produced anything useful? A measured and thoughtful man, Temple chose his words with care, indicating a negative response to my question. “There was a lot of data of interest,” he said. “It was contextual in nature, confirming in nature. Did it help us catch Osama bin Laden? No.”

In that same June 2004 press briefing, Gonzales and Haynes went to great lengths to crush any suggestion of a connection between Guantánamo and Abu Ghraib. The facts, however, suggest that there was a link between the two places, and that the Haynes memo had a malign influence over time and distance.

One army investigator compared the treatment of al-Qahtani to that displayed so graphically in the Abu Ghraib photos. “Here’s this guy manacled, chained down, dogs brought in, put [in] his face, told to growl, show teeth,” he said of al-Qahtani, “If you had a camera and snapped that picture, you’d be back to Abu Ghraib.”

In August 2003, General Miller made a trip from Guantánamo, where he had taken over as commander from Dunlavey, to Baghdad. He was accompanied by Diane Beaver. They visited Abu Ghraib and found shocking conditions of near-lawlessness. Miller made recommendations to General Ricardo Sanchez, the commander of Coalition Ground Forces in Iraq, to codify and develop proper interrogation techniques. Within two weeks, on September 14 2003, Sanchez signed a memorandum authorising new techniques that plainly violated the Geneva Conventions, and that were similar to those included in the Haynes memo, including environmental manipulation (temperature adjustment), the presence of military dogs, sleep management (four hours’ sleep per 24-hour period) and stress positions. These would have been very familiar to al-Qahtani. The photographic evidence showed abuse beginning at Abu Ghraib on October 17 – one month later.

In August 2006, the Pentagon inspector general released his own damning report. This concluded unequivocally that interrogation techniques had migrated to Iraq because operations personnel believed traditional techniques were no longer effective for all detainees. The clear conclusions from the various reports – three in three years – reinforced what Gelles told me about “force drift”, the situation where interrogators come to believe that if some force is good, then more will be even better. “If you let slip the dogs, they will run,” was the way a former Defence Department official put it. And so they did, from Guantánamo, to Baghdad, to Basra.

A group of British soldiers were charged with allowing or participating in the abuse of Iraqi detainees in Basra in September 2003. The detainees there had been subjected to conditioning processes to prepare them for interrogation, involving “maintaining a stress position and deprivation of sleep whilst hooded and cuffed”. One of the detainees died. At least one of the techniques (sleep deprivation) had been approved by Sanchez on September 14, just days after Miller’s visit. Colonel Jorge Mendonca, the most senior officer charged, argued that he was advised that sleep deprivation, stress positions and other conditioning processes had been cleared by the chain of command. The Court Martial Board accepted this defence and dismissed the charges.

But the climate was changing. In June 2006, the Supreme Court overturned President Bush’s decision on Geneva, ruling it to be unlawful. The court confirmed that Common Article 3 applied to all Guantánamo detainees. It was as simple as that. Whether they were Taliban or al-Qaida, every one of the detainees had rights under Common Article 3 – and that included Mohammed al-Qahtani.

The majority opinion, reaffirming the “minimal protection” offered by Common Article 3, was written by Justice John Paul Stevens. One of the Justices went even further: Common Article 3 was part of the law of war and of a treaty that the US had ratified. “By Act of Congress,” Justice Anthony Kennedy wrote pointedly, “violations of Common Article 3 are considered ‘war crimes’, punishable as federal offences, when committed by or against United States nationals and military personnel.”

Justice Kennedy’s remark put the issue of war crimes on the American political agenda. Individuals who had contributed to a violation of Common Article 3 would know that they were at risk of criminal investigation and prosecution. Even more ominously, it underscored the risk of being investigated outside the US.

Parties to the international Torture Convention are required to investigate any person who is alleged to have committed torture. If appropriate, they must then prosecute – or extradite the person to a place where he will be prosecuted. The Torture Convention is also more explicit than Geneva in that it criminalises any act that constitutes complicity or participation in torture. Complicity or participation could certainly be extended not only to the politicians and but also the lawyers involved in the condoning of the 18 techniques. After all, the scheme applied to al-Qahtani was devised by lawyers, reviewed by lawyers, overseen by lawyers.

Interrogation Log of Detainee 063

Day 25, December 17 2002

0120: Control shows detainee photos from a fitness magazine of scantily-clad women.

1400: Detainee was shown 9/11 tribute videos.

2100: Detainee did not appreciate being called a homosexual. He also appeared annoyed by the issue of his mother and sister as examples of prostitutes and whores.

Day 27

1100: Happy Mohammed mask placed on detainee and he was yelled at when he tried to speak.

2320: He attempts to resist female contact. He attempts to pray as she spoke in his ear about his continuous lies…

1940: Sgt M had shown detainee a picture of Mecca, there were thousands of Muslims congregated… Detainee broke down and cried.

Day 28

1115: Told detainee that a dog is held in higher esteem because dogs know right from wrong. Began teaching the detainee lessons such as stay, come, and bark… Detainee very agitated.

1300: A towel was placed on the detainee’s head like a burka, with his face exposed, and the interrogator proceeded to give him dance lessons.

2200: The detainee was strip-searched. After five minutes of nudity, the detainee ceased to resist…

Day 29

2103: …I was forehead to forehead with the detainee and he stated that he would rather be beaten with electrical wire than have me constantly in his personal space…

Day 31

0100: … lead (interrogator) hung pictures of swimsuit models around his neck.

Day 32

1145: Detainee refused water so control poured a little on his head.

2100: Detainee seems to be on the verge of breaking.

Day 33

0300: Detainee started falling asleep so interrogator had detainee stand up for 30 minutes. Detainee was subjected to white noise (music) waiting for his IVs to be completed.

Day 50

0230: Source received haircut… Detainee stated he would talk about anything if his beard was left alone. Beard was shaven… detainee began to cry when talking.

· Excerpted from a daily log

· This is an edited extract from Torture Team: Deception, Cruelty And The Compromise Of Law, by Philippe Sands, published on May 1 by Allen Lane at £20. To order a copy for £18, including UK mainland p&p, go to guardian.co.uk/bookshop or call 0870 836 0870.

source: http://www.uruknet.info/?p=m43239&hd=&size=1&l=e

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Iraq Genocide : The colonel’s numbers

Posted by musliminsuffer on April 21, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Iraq Genocide : The colonel’s numbers

Gabriele Zamparini, The Cat’s Dream
18iraqi_deaths.jpg

April 18, 2008

The Institute for National Strategic Studies – a policy research and strategic gaming organization within National Defense University serving the U.S. Department of Defense, its components, and interagency partners – published a report called “Choosing War: The Decision to Invade Iraq and Its Aftermath” REPORT – PDF LINK

Written by Joseph Collins, a retired colonel and former senior adviser to Defense Secretary Donald Rumsfeld and Paul Wolfowitz, the report reads:

Iraqi civilian deaths—mostly at the hands of other Iraqis—may number as high as 82,000.

In the Notes section, Note 1 reads:

(…) Iraq civilian casualties are hardest to track; estimates run from 38,000 to over 600,000. Most sources tied to actual incident-related counts show a maximum of 82,000. (…)

The report doesn’t say it so let’s ask the colonel: Where does that number – 82,000 – come from?

Waiting for the colonel’s answer, it’s reasonable to assume that number comes from Iraq Body Count (IBC) at the time the report was written. I wonder if even the “mostly at the hands of other Iraqis” comes from IBC’s data.

That Note 1 also reads: “The U.S. Government does not keep statistics on these losses, which is a significant mistake.”

The colonel is playing naïve now: where is the mistake if the anti-war movement can so easily be used by the War Party?

source: http://www.uruknet.info/?p=m43181&hd=&size=1&l=e

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

IAI/ Press statement: Denying the lies of The Christian Science Monitor

Posted by musliminsuffer on April 21, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

IAI/ Press statement: Denying the lies of The Christian Science Monitor

Islamic Army in Iraq (IAI)
iailogo.jpg


Thursday, 17 April 2008

The Christian Science Monitor newspaper published a report titled “In Iraq, Sunni insurgents still aim to oust U.S., Shiites”, claimed on it that it made an interview with one of the Islamic Army in Iraq members called “Abu Abdullah”.

In the name of Allah the Most Gracious the Most Merciful

Press statement: Denying the lies of The Christian Science Monitor

Praise be to Allah and best prayers and peace upon his messenger prophet Mohammed, his family, and companions.

The Christian Science Monitor newspaper published a report titled “In Iraq, Sunni insurgents still aim to oust U.S., Shiites”, claimed on it that it made an interview with one of the Islamic Army in Iraq members called “Abu Abdullah”.
We want to confirm that this is just big lye, and even the person mentioned (Abu Abdullah) is a fake person created by the American media, which forces are still facing strong attacks from Mujahedeen specially from the Islamic Army in Iraq.

1. There is no individual called “Abu Abdullah” authorized to talk in the name of the Islamic Army in Iraq.
2. We previously stated that our official sources are: the official spoke man, the Media spoke man or what is published on our official websites only, and every thing not mentioned within the previews sources is just a lye and do not represents an official position for us.
3. The newspaper mentioned will have the full responsibility of what it published, and we count that an aggression from it on the job limits and laws, and we will treat it according to what we announced on our legitimate procedure and our general policy.
4. Our position from the cases that were mentioned by the newspaper, is clear and determined in our statements, the speeches of the leader of the Islamic Army –may Allah preserve him-, or our official or media spokesmen speeches.

The Central Media Department
The Islamic Army in Iraq
Thursday 11/4/1429 A.H 17/4/2008

source: http://www.uruknet.info/?p=m43188&hd=&size=1&l=e

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

THE MAPS TELL THE TRUE STORY

Posted by musliminsuffer on April 21, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

THE MAPS TELL THE TRUE STORY

The truth is that far from being the poor victim it likes to portray itself as, Israel is in fact the most aggressive and belligerent nation in the region, having invaded pretty much everyone it shares a border with.

The following maps show what Israel has actually done.

The above map is Israel as it was first created by UN declaration in 1947. The blue portion is Israel, the rest is all Arab lands. Note that Jerusalem was completely within Arab lands and Israel was much smaller than it is today. Note also that there is NO Israeli presence inside the area surrounding Jerusalem. No settlements, certainly no IDF. The red square outlines the approximate region shown in the map to the right. This is Israel as it is today. Note that the western border of Palestine has been pushed up to Jerusalem. Such a land grab is NOT the result of a defensive act, but of an invasion to bring Jerusalem under Israeli control, even though Jerusalem was not originally part of Israel. The maps clearly tell the story of an Israel conquering lands which do not belong to it. Since Sharon took office, Israel has built more illegal Jewish Settlements on Palestinian land. Note on the above map that the majority of the lands which were originally Arab lands when Israel was created, are now under complete (white) or partial (orange) Israeli control. Only the black areas remain to the Palestinians, and those are shrinking by the minute.

How does a defensive action result in the total conquest of someone else’s lands? The answer is that it does not. Israel is the aggressor. The maps of Israel then and now prove it.

Stop buying into what Sharon claims Israel “has to do” and look at what Israel has actually done. The maps tell the story of a nation eager to conquer lands which do not belong to it. Israel has invaded virtually every nation it shares borders with, including Syria and Lebanon, and as the map above shows has almost conquered Palestine and is ready to “ethnically cleanse” the region. Far from being the poor victimized society desperately defending itself Israel likes to pretend it is in order to wrest more money from Americans, Israel is in fact the most militarily aggressive nation in the region.

Israel has ALWAYS portrayed non-Israelis as animals, in order to make it easier for the American tax payers who pay for the weapons accept their killing. And Israel has always resorted to staged terror bombings to further its agenda, such as the Lavon affair and more recently when a supposed suicide bomber turned out to be a known Israeli collaborator. In one recent case photos showed that what was reported as a suicide bomb in Jerusalem was actually a car bomb

Even now, the Israeli media admits that nobody (other than the purported bomber) was actually hurt in this latest bombing. Now, would a real anti-Israel suicide bomber, obviously able to select where and when the bomb is to go off, really choose to detonate the bomb when there is nobody around, damaging ONLY buildings?

So, if you are being lied to about the Jerusalem bombings, and with Israel’s past use of, indeed PRIDE of, deception as a tool to be used against friend and enemy alike, it’s time to take another hard look at the fact that every other nation on Earth except the United States is opposed to what Israel is doing.

You know, if the United States REALLY wanted peace in Palestine, all they have to do is stop signing the checks that pay for Israel’s war machine.

“Every time we do something you tell me America will do this and will do that . . . I want to tell you something very clear: Don’t worry about American pressure on Israel. We, the Jewish people, control America, and the Americans know it.”
— Israeli Prime Minister, Ariel Sharon, October 3, 2001.

HISTORICAL PALESTINE

Another claim that Israel likes to make is that Palestine never really existed to start with.

“How can we return the occupied territories? There is nobody to return them to.” Golda Maier, March 8, 1969.

“There was no such thing as Palestinians, they never existed.” Golda Maier Israeli Prime Minister June 15, 1969

Again, maps tell a different story.

click for larger map of Palestine ca. 1851

click for larger map of Palestine ca. 1864

click for larger map of Palestine ca. 1866

click for larger map of Palestine ca. 1887

source: http://www.whatreallyhappened.com/mapstellstory.html

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Palestinians versus Tibetans – a double standard

Posted by musliminsuffer on April 21, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Palestinians versus Tibetans – a double standard

By Gideon Levy

Last update – 02:05 13/04/2008

Israelis have no moral right to fight the Chinese occupation of Tibet. The president of the Israeli Friends of the Tibetan People, the psychologist Nahi Alon, who was involved in the murder of two Palestinians in Gaza in 1967 – as was revealed in Haaretz Magazine last weekend – chose to make his private “atonement” by fighting to free Tibet, of all places. He is not alone among Israelis calling to stop the occupation – but not ours. No small number of other good Israelis have recently joined the wave of global protest that broke out over the Olympics, set to take place in Beijing this summer. It is easy; it engenders no controversy – who would not be in favor of liberating Tibet? But that is not the fight that Israeli human rights supporters should be waging.

To fight for Tibet, Israel needs no courage, because there is no price to pay. On the contrary, this is part of a fashionable global trend, almost as much as the fight against global warming or the poaching of sea lions.

These fights are just, and must be undertaken. But in Israel they are deluxe fights, which are unthinkable. When one comes to the fight with hands that are collectively, and sometimes individually, so unclean, it is impossible to protest a Chinese occupation. Citizens of a country that maintains a military subjugation in its backyard that is no less cruel than that of the Chinese, and by some parameters even more so, and against which there is practically no more protest here, have no justification in denouncing another occupation. Citizens of a country that is entirely tainted by the occupation – a national, ongoing project that involves all sectors of the population to some extent, directly or indirectly – cannot wash their hands and fight another occupation, when a half-hour from their homes, horrors no less terrible are taking place for which they have much greater responsibility.

The world has fallen in love with Tibet. How easy it is to do so. The picturesque figure of the Dalai Lama and the non-violent struggle he leads with his scarlet-robed monks is truly captivating. Indeed, the world has smothered the leader with awards and recognition, from the Nobel Peace Prize to an honorary doctorate at Ben-Gurion University.

The Palestinians are not as nice as the Tibetans in the eyes of the world. But the Palestinian people deserve exactly the same rights as the occupied Tibetan people, even if their leaders are less enchanting, they have no scarlet robes and their fight is more violent. There is absolutely no connection between rights and the means of protest, and from that perspective, there is no difference between a Tibetan and a Palestinian – they both deserve the exact same freedom.

Moreover, in the first years of the Israeli occupation, most Palestinians accepted it submissively, with practically no violence. What did they get as a result? Nothing. The world and Israel cloaked themselves in apathy and callousness. Only when planes started being hijacked in the 1970s did the world begin to notice that a Palestinian problem even existed. In contrast, the Tibetan struggle also was tainted with violence in the past, and it is reasonable to assume that violence will increase if the Tibetans do not attain their goal.

There is also no point in asking which occupation is crueler, the Chinese or the Israeli. The competition is harsh and bitter. The Chinese killed and imprisoned more Tibetans, in Lhasa there is less freedom of expression than in Nablus, but in general, the extent of Israeli repression in the territories is much greater today than Chinese repression in Tibet.

Nowhere in the world today is there a region more besieged and confined than Gaza. And what is the result? The world calls to boycott the occupier in the case of China, while absurdly, with regard to the Palestinians, the world is boycotting the occupied entity, or at least its elected leadership, and not the occupier. This, it seems, has no parallel in history.

Internationally speaking, the situation of the Palestinians is ostensibly better, since while all governments recognize Chinese sovereignty over Tibet, no government in the world recognizes Israeli sovereignty over the Palestinian territories. Practically speaking, this does not help the Palestinians much: Contemporary bon ton is to support the struggle for Tibet, only Tibet. The Palestinians have not even one Richard Gere to serve as a mouthpiece. German Chancellor Angela Merkel is boycotting the Olympic games but paid an official visit to Israel, where she spoke not one word about the shameful conditions in Gaza under Israeli occupation. Is there any other way to describe this, except a double standard?

In a more just world, no occupation would exist – neither the Chinese nor the Israeli. But until that time, the Israelis have to look inward at their own home and protest what is being done there in front of the Israeli Defense Ministry, before they present themselves with colorful signs outside the Chinese Embassy.

source: http://www.haaretz.com/hasen/spages/974170.html

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Western Media Fabrications regarding the Tibet Riots. Fake Videotape used by CNN!

Posted by musliminsuffer on April 21, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Western Media Fabrications regarding the Tibet Riots. Fake Videotape used by CNN!

by Michel Chossudovsky

Global Research, April 16, 2008

On the day of the Lhasa Riots (March 14, 2008), there is evidence of media fabrication by CNN.

The videotape presented by CNN in its News Report on the 14th of March (1.00pm EST) was manipulated.

VIDEO: Tibet monks protest against Chinese rulers (CNN, March 14, 2008)

The report presented by CNN’s Beijing Correspondent John Vause focussed on the Tibet protests in Gansu province and in the Tibetan capital Lhasa.

What was shown, however, was a videotape of the Tibet protest movement in India.

Viewers were led to believe that the protests were in China and that the Indian police shown in the videotape were Chinese cops.

At the outset of the report, a few still pictures were presented followed by a videotape showing police repressing and arresting demonstrators in what appeared to be a peaceful protest:
.
JOHN VAUSE, CNN CORRESPONDENT

CNN Vause reports on the protest movement in Gansu province. (starts at 1′.00)

CNN received these photographs from Gansu province, where there is a large Tibetan population. still photographs followed by video footage According to Students for a Free Tibet, about 2,000 protestors took to the streets earlier today. They were there for about three hours. They flew the Tibetan flag and called for an independent Tibet. All of this comes after days of unrest in Tibet after monks, who were marking the 49th anniversary of a failed uprising against Chinese rule. (CNN News, 1.00pm EST, March 14, 2008)

The voice over of John Vause then shifts into reporting on violence in Lhasa. The videotape however depicts the Tibetan protest in Himashal Pradesh, India.

JOHN VAUSE, CNN CORRESPONDENT

And what could be worrying here to Beijing is that these demonstrations are being joined by ordinary Tibetan civilians, lay Tibetans. The targets here are ethnic Chinese. We’ve been told by one Chinese woman that she was attacked by Tibetan rioters. Her injuries sent her to hospital.

Also under fire here, Chinese-owned businesses, as well as government offices, and also the security forces.

According to U.S.-based human rights groups, the three main monasteries on the outskirts of Lhasa have now been surrounded by Chinese troops, and they’ve been sealed off.

We’ve also heard over the last couple of days, according to human rights groups, that more than a dozen monks have been rounded up and arrested. And there are reports, unconfirmed, that at least two people have been killed.

The video footage, which accompanied CNN’s John Vause’s report, had nothing to do with China. The police were not Chinese, but Indian cops in khaki uniforms from the Northeastern State of Himachal Pradesh, India.

Viewers were led to believe that demonstrations inside China were peaceful and that people were being arrested by Chinese cops.

Chinese Cops in Khaki Uniforms

1′.27-1′.44″ video footage of “Chinese cops” and demonstrators including Buddhist monks. Chinese cops are shown next to Tibetan monks

Are these Chinese Cops from Gansu Province or Lhasa, the Tibetan capital, as suggested by CNN’s John Vause’s Report?

REPORT ON CHINA, MARCH 14

Alleged Chinese cops repressing Tibet demonstrators in China , CNN, March 14, 2008 1′.36”

Alleged Chinese cops in khaki uniforms repressing Tibet demonstrators in China, CNN, March 14, 2008 1’40”

Their khaki uniforms with berets seem to bear the imprint of the British colonial period.

Khaki colored uniforms were first introduced in the British cavalry in India in 1846.

Khaki means “dust” in Hindi and Persian.

Moreover, the cops with khaki uniforms and mustache do not look Chinese.

Look carefully.

They are Indian cops.

The videotape shown on March 14 by CNN is not from China (Gansu Province or Lhasa, Tibet’s Capital). The video was taken in the State of Himachal Pradesh, India. The videotape of the Tibet protest movement in India was used in the CNN report on the Tibet protest movement within China.

In a March 13 Report by CNN, demonstrators are being arrested by Indian police in khaki uniforms during a protest march at Dehra, about 50 km from Dharamsala in the northern state of Himachal Pradesh.

VIDEO; Tibet Protest movement in India, CNN, March 13, 2008

“Indian police arrested around 100 Tibetans on Thursday, dragging them into waiting police vans, as they tried to march to the Chinese border to press claims for independence and protest the Beijing Olympics.” (REUTERS/Abhishek Madhukar (INDIA))

Below are images from the CNN’s report on March 13, on the protest movement in Himachal Pradesh, India:

Compare these images to those in the March 14 CNN report. Same cops, same uniforms, same Indian style mustache

CNN MARCH 13 REPORT ON INDIA

Indian cops repressing Tibet demonstrators in Himachal Pradesh, India CNN, March 13, 2008 0′.53″

Indian cops repressing Tibet demonstrators in Himachal Pradesh, India CNN, March 13, 2008 1′.02″

Indian cops repressing Tibet demonstrators in Himachal Pradesh, India CNN, March 13, 2008, 1′.18″

Indian cops repressing Tibet demonstrators in Himachal Pradesh, India CNN, March 13, 2008 2.04″

We invite our readers to examine these two reports as well as the Transcript of the March 14 CNN program.

The CNN’s March 14 report on the Tibet Protest movement in China shows Chinese cops in khaki uniforms, yellow lapels and berets. While the videotape is not identical to that of March 13, CNN’s coverage of the events in China on March 14 used a videotape taken from the coverage of the Tibet Protest movement in India, with Indian cops in khaki uniforms.

The protest movement in India on March 13 was “peaceful”. It was organised by the Dalai Lama’s “government in exile”. It took place within 50 km of the headquarters of the Dalai Lama in Dharamsala.

The Western media was invited in to film the event, and take pictures of Buddhist monks involved in a peaceful, nonviolent march. These are the pictures which circled the World.

So what has occurred is that CNN has copied and pasted its own videotape of the Tibet Protest movement in India and has fabricated a Gansu Province/ Lhasa, China “peaceful” protest movement with Chinese cops in khaki British colonial style uniforms.

The Chinese never adopted the British style khaki uniform and beret.

These uniforms do not correspond to those used by the police in China. (See photograph below)

No khaki uniforms in China. These are the uniforms of China’s “Armed Police”.

Meanwhile, the images of the violent riots in Lhasa, in which a criminal mob set fire to shops, homes and schools, burning several people alive, and stabbing innocent civilians with knives were not shown on network TV in the US and Western Europe. Small segments of the riots in Lhasa were shown out of context and with a view to accusing the Chinese authorities of repressing a “peaceful protest”.(See our report on the events, see coverage of the Lhasa Riots by China’s CC-TV)

While the videotape used is not identical, both CNN reports, however, show the same cops in khaki uniforms and the same Tibetan demonstrators in India. The footage used in support of CNN’s March 14 coverage of the protext movement in China has nothing to do with China. it happened in India.

CNN has got its countries mixed up.

Sloppy journalism or media fraud?

VIDEO: Tibet monks protest against Chinese rulers (CNN, March 14, 2008)

VIDEO; Tibet Protest movement in India, (CNN, March 13, 2008)

COMPLETE TRANSCRIPT OF CNN NEWS COVERAGE ON TIBET (MARCH 14, 2008

CNN NEWSROOM 1:00 PM EST

March 14, 2008 Friday

with Don Lemon and John Vause reporting from Beijing

….

LEMON: All right. So this place, we know, should be known for peace. Right? But that is not what is happening here lately.

Buddhist monks demonstrating for independence from China. Ethnic Tibetans join in, and soon — soon streets are filled with screams, with gunfire, with rioting. And so far the Chinese government has refused to allow CNN to even enter Tibet.

Our John Vause brings us what he knows. He’s in Beijing.

(BEGIN VIDEOTAPE)

JOHN VAUSE, CNN CORRESPONDENT: The latest information from our sources in Lhasa tell us that the streets are basically deserted, except for patrols by police cars and armored military vehicles.

We’re told fires are still burning and phone lines are still down, but electricity has been restored. And the situation there now is described as relatively calm. But these protests do appear to be spreading to the east of the country.

CNN received these photographs from Gansu province still picture followed by live video of Indian protest, where there is a large Tibetan population. According to Students for a Free Tibet, about 2,000 protestors took to the streets earlier today. They were there for about three hours. They flew the Tibetan flag and called for an independent Tibet. All of this comes after days of unrest in Tibet after monks, who were marking the 49th anniversary of a failed uprising against Chinese rule.

And what could be worrying here to Beijing is that these demonstrations are being joined by ordinary Tibetan civilians, lay Tibetans. The targets here are ethnic Chinese. We’ve been told by one Chinese woman that she was attacked by Tibetan rioters. Her injuries sent her to hospital.

Also under fire here, Chinese-owned businesses, as well as government offices, and also the security forces.

According to U.S.-based human rights groups, the three main monasteries on the outskirts of Lhasa have now been surrounded by Chinese troops, and they’ve been sealed off.

We’ve also heard over the last couple of days, according to human rights groups, that more than a dozen monks have been rounded up and arrested. And there are reports, unconfirmed, that at least two people have been killed.

Beijing has now moved to seal off Tibet, banning foreigners and journalists from traveling there. Flights and train services have also been canceled.

John Vause, CNN, Beijing.

(END VIDEOTAPE)

This is not the only example of media fabrication where video images and photographs are manipulated.

What really happened.

Compare CNN’s report using a fake videotape to the coverage of the Lhasa riots on China State TV.

coverage of the Lhasa Riots by China State Television CC-TV

Who is Telling the Truth?

Global Research Articles by Michel Chossudovsky

source: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=20080415&articleId=8697

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »