Muslim in Suffer

Bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem. Assalamu\’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Archive for May 6th, 2008

Menyoal Logika HAM Pembela Ahmadiyah

Posted by musliminsuffer on May 6, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Menyoal Logika HAM Pembela Ahmadiyah
Oleh Munarwan
An Nashr Institute , mantan Ketua YLBHI

Pro kontra pelarangan Ahmadiyah terus bergulir. Setelah diberi kesempatan selam 3 bulan, ternyata tidak ada yang berubah dari Ahmadiyah. Ahmadiyah dinilai tidak konsisten dengan 12 butir pernyataan yang sebelumnya disepakati Ahmadiyah. Akhirnya Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) Kejaksaan Agung merekomendasikan Ahmadiyah untuk menghentikan aktivitas.

Pihak yang kontra terhadap pelarangan Ahmadiyah sebagian besar berpijak pada HAM. , terutama kebebasan berkeyakinan dan beragama. Beberapa argumentasi pembela Ahmadiyah tentu saja perlu dikritisi.

Pertama, melarang Ahmadiyah dianggap telah melanggar HAM dan UUD 1945. Dalam UUD 1945 kebebasan berkeyakinan ini dijamin konstitusi. Dalam Editorial Media Indonesia ditulis : Begitulah, sangat jelas bahwa menurut konstitusi, kebebasan meyakini kepercayaan sesuai hati nurani adalah merupakan hak asasi manusia. Ia juga merupakan hak konstitusional warga, yang harus dilindungi dan dibela negara. Namun, hak itulah yang sekarang dicopot negara dari warga Ahmadiyah dengan cara menghentikan aktivitas Ahmadiyah. Sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai melanggar HAM dan juga konstitusi.

Argumentasi diatas seakan-akan benar. Namun yang terkesan dilupakan editorial Media Indonesia, dalam Bab XA tentang HAK ASASI MANUSIA pasal 28 J point 2 tertulis : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal yang sama dijelaskan dalam pasal 29 Duham, pasal 18 ICCPR.

Artinya, pelaksanaan HAM bukanlah tanpa batas. Negara bisa melakukan intervensi atau melarang dengan pertimbangan nilai-nilai agama. Karena masalah Ahmadiyah adalah persoalan agama Islam, maka pertimbangan nilai-nilai agama Islam-lah yang patut diperhatikan dan dijadikan rujukan oleh negara. Dalam pertimbangan Islam , perkara Ahmadiyah ini sudah sangat jelas, merupakan paham kufur yang menyimpang dari Islam.

Penting juga dibedakan antara kebebasan beragama dengan kebebasan menodai agama. Untuk perkara yang pertama, negara memang sudah sepantasnya memberikan jaminan. Namun bukan pula berarti memberikan jaminan terhadap kebebasan menodai dan menghina agama. Apa yang dilakukan Ahmadiyah adalah penghinaan terhadap agama Islam, dengan menjadikan Mirza Gulam Ahmad sebagai Nabi. Padahal sudah sangat jelas dalam Islam tidak ada nabi dan Rosul setelah wafatnya Rosulullah SAW.

Sungguh mengerikan kalau antara kebebasan beragama dan kebebasan menodai agama tidak dibedakan atas nama HAM. Sangat mungkin dengan mengatasnamakan keyakinannya sekelompok orang sholat bukan menghadap kiblat tapi ke arah Monas, sholat dengan dua bahasa, mungkin juga sambil telanjang. Kalau berdasarkan keyakinan berarti tidak bisa dilarang, sungguh mengerikan. Kalau logika diatas diikuti apa yang dilaukan oleh Wilders, Salman Rushdie, yang menghina Islam tidak bisa disalahkan, sekali lagi sungguh mengerikan.

Pembatasan HAM justru dilakukan oleh negara-negara yang mengklaim dirinya kampium HAM. Di Perancis , Jilbab dilarang, dengan alasan mengancam sekulerisme, padahal jilbab adalah kebebasan beragama. Di sebagian besar negara Eropa, siapapun yang mengkritik dan mempertanyakan kesahihan peristiwa hollacoust akan diseret ke pengadailan , padahal bukankah itu bagian dari kebebasan berpendapat ?

Kedua, muncul anggapan kalau Ahmadiyah dilarang oleh negara, berarti negara telah mengadopsi penafsiran tunggal, dengan kata lain negara melakukan monopoli penafsiran. Lagi-lagi hal ini patut dipertanyakan, sebab dalam banyak hal, negara memang melakukan monopoli. Dalam logika demokrasi, monopoli negara ini sah-sah saja, kalau hal itu merupakan aspirasi masyarakat banyak yang kemudian ditetapkan oleh undang-undang.

Lihat saja, meskipun ada yang tidak setuju dan berbeda tafsir tentang impor beras,kenaikan BBM, privatisasi, tetap saja negara melakukannya. Sebab hal itu telah ditetapkan dalam undang-undang yang diklaim merupakan keinginan rakyat banyak. Lantas, kalau negara mengadopsi bahwa Ahmadiyah dilarang karena dianggap menodai agama Islam dimana salahnya ? Apalagi mengingat mayoritas elemen umat Islam di Indonesia sepakat bahwa Ahmadiyah itu menyimpang dari Islam, termasuk dua ormas Islam terbesar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. MUI yang merupakan representasi ormas Islam di Indonesia juga telah menetapkan fatwa sesatnya Ahmadiyah ini. Lantas kenapa bukan suara mayoritas yang dirujuk ?

MUI juga bukan sendiri, kesesatan Ahmadiyah telah ditetapkan oleh Rabithah Alam Islamy. Referensi utama Islam (mu’tabar) dalam kitab tafsir, fiqh, aqidah maupun syariah yang menjadi rujukan di pesantren- pesantren tidak satupun yang membenarkan penilaian Ahmadiyah bahwa Mirza Gulam Ahmad adalah Nabi dan ada nabi baru setelah Muhammad saw. Pandangan ini hanyalah pandangan pendukung Ahmadiyah saja. Jadi keliru kalau ini dikatakan monopoli penafsiran MUI.

Ketiga, ketika membedah editorial Media Indonesia (19/04/2008) dengan judul Hak Konstitusional Warga , Saiful Mujani mengatakan, sah-sah saja siapapun mengatakan Ahmadiyah sesat, tapi negara tidak boleh memihak. Jelas logika ini sangat berbahaya. Sesuatu yang jelas-jelas sesat kenapa dibiarkan ? Justru negara harus bertanggung jawab agar kesesatan itu tidak meluas. Negara justru dalam posisi keliru kalau membiarkan kesesatan meluas di masyarakat. Kalau logika Saiful Mujani diikuti akan membayahakan masyarakat. Sudah jelas-jelas lesbian atau homoseksual itu keliru, termasuk berkembangnya paham ateis-komunis, tapi negara tidak boleh melarang.

Keempat, larangan terhadap Ahmadiyah baik oleh MUI atau Negara telah menyebabkan kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah. Logika ini seperti ini mengabaikan fakta bahwa terjadinya kekerasan justru karena negara tidak bersikap tegas terhadap Ahmadiyah yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak sabar . Disinilah letak penting negara harus segera melarang Ahmadiyah. Justru untuk menghindari tindakan kekerasan.

Kelima, ada anggapan apa yang diyakini oleh Ahmadiyah tidak berbahaya, karena tidak pernah merusak secara fisik dan melakukan tindakan kriminalitas. Berbahaya tidaknya sesuatu tidaklah selalu ditunjukkan oleh
tindakan fisik. Melakukan fitnah, menghina, bukanlah kekerasan fisik, tapi tindakan tersebut sangat berbahaya dan juga dianggap tindakan kriminal. Dalam pandangan Islam, masalah Ahmadiyah ini adalah persoalan aqidah. Sementara masalah aqidah adalah masalah yang paling pokok dalam Islam. Pengakuan nabi Palsu jelas akan merusak aqidah umat Islam. Termasuk menghina Rosulullah, menghina Al Qur’an adalah perkara penting karena berhubungan dengan aqidah. Karena sudah seharusnya pemerintah bertindak tegas, kalau tidak apa yang dikhawatirkan seperti konflik horizontal akan semakin membesar dan berlarut-larut.


“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”
(TQS: Surat ALI IMRAN, 104)

From: “abdul rahman” <Inspiring.Rahman@gmail.com>
Subject: [INSISTS] Menyoal Logika HAM Pembela Ahmadiyah

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Syafi’i Ma’arif &TRILATERAL COMMISSION

Posted by musliminsuffer on May 6, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Syafi’i Ma’arif &TRILATERAL COMMISSION

Syafi’i Ma’arif pada saat menjabat ketua PP Muhammadiyah digarap oleh lembaga lembaga Zionist seperti TRILATERAL COMMISSION dan THE ASIA FOUNDATION. Di Tri Comm dia menjadi Deputi of Chairman. Lembaga ini bergerak dibidang Mapping Politik dan Bisnis Global.

Dia menjadi panelis dalam sebuah diskusi oleh TriComm tanggal 7 April 2002, Pk.9-10.30am di US Dept State Washington DC dengan Tema diskusi ISLAMIC WORLD AND THE TRILATERAL COUNTRIES IN THE ERA GLOBALIZATION. Biaya Ma’arif institute di biayai oleh The Asia Foundation, untuk me-moderasi-kan ummat Islam supaya bisa hidup dibawah sistem jahiliyah.

Bersama Syafi’i juga terdapat Jusuf Wanandi (board of trusty CSIS, lembaga Cina Katholik yang berhubungan erat dengan CIA dan sangat anti Islam pada masa ORBA) bergabung dalam TRILATERAL COMMISSION, dan juga ada Azyumardi Azra, Widhyawan Prawiraatmaja (head of cooporate Planning and business Developt PT.Pertamina).

Dalam acara tahun 2002 lalu Syafi’i juga ketemu dengan para Neo-Conservatif penggagas perang Irak dan sangat anti Islam (yang pura-pura dia kecam di media) diantaranya : Richard L Armitage, Donald Rumsfeld (otak penyiksa tahanan Guantanamo), Henry Kissinger, Sadako Ogata, Otto Graft Lambsdorff, Pangeran Hassan bin Tallal, Bernard Lewis, Sergio Romano, Alan Greenspen dan Richard B Cheney Cawapres Amerika).

Kalau Pak Syafi’i tidak tahu bahwa TRILATERAL COMM tersebut adalah badan Zionist, KASIHAN DEH PAK SYAFI’I….??? (sms by Munarman)

From: sally sety <sally_sety@yahoo.com>
Subject: [INSISTS] Syafi’i Ma’arif &TRILATERAL COMMISSION

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ahli Fikih Himbau Pengecam MUI untuk Tahu Diri

Posted by musliminsuffer on May 6, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Ahli Fikih Himbau Pengecam MUI untuk Tahu Diri

www.hidayatullah.com <http://www.hidayatullah.com/> ,

Jumat, 02 Mei 2008

Kalangan ahli fikih (hukum Islam) meminta tokoh Islam dan pengecam fatwa MUI harus tahu diri. “Mohon tahu dirilah kalau bukan bidangnya,” ujar Prof Dr. Huzaemah

Hidayatullah.comĀ­Kalangan ahli fikih dan hukum Islam beramai-ramai meminta para intelektual untuk lebih tahu diri terhadap segala komentar dan pernyataannya menyangkut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
terhadap Ahmadiyah.

Seruan kalangan ahli fikih dan hukum Islam ini datang dari Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prof Dr Huzaemah Tahido Yanggo, pakar hukum syariah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr Muinudinillah, MA serta ahli fikih Dr. Zain an-Najah.

Ketika dihubungi oleh www.hidayatullah.com <http://www.hidayatullah.com/> secara terpisah, mereka meminta agar kalangan intelektual dan tokoh Islam yang tak mengerti lebih jauh tentang hukum Islam untuk tak memberikan pernyataan, ucapan atau statemen yang membingungkan masyarakat, apalagi mengecam fatwa MUI menyangkut Ahmadiyah.

Prof Dr Huzaemah yang juga Ketua MUI bidang Komisi Remaja dan Perempuan kepada www.hidayatullah.com <http://www.hidayatullah.com/> mengatakan, beberapa hari ini dirinya merasa sedih melihat media massa dan TV memuat pernyataan para pukur hukum dan bahkan tokoh-tokoh Islam menyangkut keputusan fatwa MUI tentang Ahmadiyah.

“Masyarakat harus tahu siapa-siapa yang berkomentar itu. Dan saya meminta, yang tak paham hukum Islam jangan bicara seenaknya,” ujarnya.

Menurut ahli fikih lulusan Universitas Al-Azhar Mesir ini, dalam prinsip hukum Islam, setelah Al-Quran dan Al-Hadits, sandaran hukum berikutnya adalah ijma’ ulama. Sebab ‘Al ulama-u waratsatu al anbiya’ (ulama
adalah pewaris para Nabi), katanya.

“Kalau tidak kepada ulama, kita akan bertanya kepada siapa lagi menyangkut masalah berkaitan dengan hukum Islam ini,” ujarnya. Karena itu, tambah Huzaimah, apa yang telah dilakukan oleh MUI dalam kasus fatwa tentang Ahmadiyah adalah sudah benar.

Hal senada juga diungkapkan oleh Muinudinillah. Pakar hukum Syariah lulusan Riyad ini mengatakan, jika ada perdebatan terhadap suatu masalah dalam masyarakat, maka, yang harus dijadikan sandaran adalah orang-orang yang lebih ahli. Baginya, sangat tidak sopan jika orang-orang diluar ahli, khususnya masalah yang berkaitan dengan hukum Islam tiba-tiba memberikan pernyataan seenaknya.

“Jika saya ditanya masalah ilmu sejarah atau soal yang tak ada kaitannya dengan hukum Islam saya juga akan tahu diri, ” tambahnya.

Direktur Pascasarjana Studi Islam UMS ini mengatakan, selama ini, para intelekual membela Ahmadiyah dengan alasan mereka `dizolimi’. “Lantas bagaimana dengan sikap Ahmadiyah yang “mendzolimi” akidah Islam soal kenabian Muhammad?” tambahnya.

Lebih jauh, Muinudinillah mempertanyakan sikap tokoh-tokoh Islam yang justru mengecam fatwa MUI. “Seharusnya mereka itu ber wala’ (loyalitas) kepada Islam. Mengapa justru sebaliknya?”.

Sebagaimana diketahui, menyusul pernyataan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan (Bakorpakem) yang menyatakan aliran Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam dan harus dihentikan. Majelis Ulama
Indonesia (MUI) ikut dituduh menjadi penyebab utama terjadinya aksi kekerasan.

Yang cukup mengagetkan, komentar dan pernyataan yang bernada serangan justru datang dari tokoh-tokoh Islam yang sesungguhnya tak punya latar belakang hukum Islam. Termasuk diantaranya Adnan Buyung Nasution dan Prof. Dr. Ahmad Syafii Ma’arif yang lebih dikenal pengamat sejarah.

Pelecehan Ulama

Menyangkut kecaman-kecaman terhadap fatwa MUI terhadap Ahmadiyah, Adian Husaini dari Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS) mengatakan, sudah tepat jika MUI mengeluarkan soal fatwa keagamaan dalam Islam. Lain halnya jika MUI mengeluarkan fatwa diluar bidangnya.

“Sudah benar jika MUI mengeluarkan fatwa. Apalagi masalah Ahmadiyah. Masa MUI mengeluarkan resep. Itu kan tugas dokter, ” jawabnya pandek.

Hal serupa juga dinyatakan Dr. Ahmad Zain An Najah. Mantan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid, PCIM Kairo Mesir ini mengatakan, fatwa itu adalah hak ulama, bukan perorangan. Dan yang mengerti urusan fatwa
adalah mereka-mereka yang tahu dan mengerti secara baik hukum Islam. Karenanya, jika ada orang meskipun dikenal tokoh Islam, tapi bukan berlatar belakang hukum Islam atau fikih, mereka tak memiliki hak.
Anehnya, menurut Zain, setiap ada fatwa MUI, semua media massa termasuk TV justru meminta komentar tokoh-tokoh yang tak ahli dalam hukum Islam.

“Nah, seharusnya media massa dan televisi mengerti. Ke mana seharusnya masalah fatwa ini ditanyakan. Tapi, kok, orang-orang yang tak paham hukum Islam diminta pendapat dan terus-menerus mendapatkan tempat. Ada apa ini?, “ujarnya.

Pria asal Klaten yang meraih predikat summa cumlaude dengan disertasi Al-Qadhi Husain wa Atsaruhu Al-Fiqhiyah ini cukup heran dengan kondisi di Indonesia.

Sekedar membandingkan, belum ada dalam sejarahnya fatwa ulama dikencam apalagi dilecehkan orang-orang awam dan bukan ahli dibidangnya kecuali di Indonesia. Ia mencontohkan, dalam kasus semua fatwa yang dikeluarkan Darul Ifta’ al-Mishriyyah (Lembaga Fatwa Mesir) atau Majma’ul Buhuts al-Islamiyyah di Al-Azhar, tak pernah masyarakat bahkan pihak pemerintah mempertanyakan atau mengotak-atik nya.

“Umumnya, semua masarakat Mesir paham dan menghormati, bahkan termasuk pihak pemerintah,” tambahnya. Berbeda dengan dengan di Indonesia di mana fatwa ulama `dilecehkan’ orang yang tak paham hukum Islam. [cha, berbagai sumber/www.hidayatullah.com <http://www.hidayatullah.com/> ]

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

AHMADIYAH

Posted by musliminsuffer on May 6, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

05 Mei 2008

AHMADIYAH

[Republika Online]

Hal yang sangat mengenaskan adalah ketika seseorang merasa benar pada saat ia berbuat salah. Saya merasa prihatin dengan Abang yang selama ini menjadi kebanggaan saya karena di belakang nama Abang ada Nasution. Di samping prihatin juga kasihan karena dalam usia yang tidak tahu kapan akan berakhir, demikian ngotot membela yang salah. Kalau Abang membela koruptor, maka Abang berhadapan dengan masyarakat, tetapi ketika Abang membela aliran sesaat maka tidak hanya berhadapan dengan masyarakat tetapi juga dengan Allah SWT.

Abang dengan semangat menolak aliran sesat Ahmadiyah yang dikatakan bertentangan dengan UUD yang menjamin kebebasan beragama. Di sini masalahnya bukan kebebasan beragama, tetapi pengacak-acakan agama. Kalau aliran Qadiani membuat agama baru lalu diakui oleh negara, silakan.

Kemudian Abang mengatakan bahwa pelarangan terhadap aliran sesat Ahmadiyah, preseden buruk terhadap demokrasi di Indonesia. Demokrasi hanya menjamin kebebasan seseorang dalam batas-batas tertentu. Karena seseorang tidak bebas mencuri, tidak bebas memperkosa, tidak bebas merusak dan juga tidak bebas mengacak-acak agama orang lain.

Saya bertanya kepada Abang, bagaimana pendapat Abang kalau ada orang masuk ke rumah Abang lalu ia mengacak-acak rumah, apakah itu bagian dari demokrasi? Dan orang lain membela bahwa hak dia mengacak-acak rumah Abang.

Untuk Abang ketahui bahwa aliran ini muncul setelah terjadi perang umat Islam melawan penjajah Inggris di India pada tahun 1857 yang dikenal dengan ”The Mutiny of Freedom”. Penjajah Inggris kewalahan menghadapi perlawanan umat Islam. Setelah mengkaji kekuatan umat Islam ini maka penjajah menyimpulkan bahwa kekuatan mereka terdapat dalam tiga hal: Alquran, sosok Nabi Muhammad SAW, dan jihad. Lalu dibuat skenario untuk melemahkan kekuatan umat Islam dengan menampilkan seorang orator, ahli debat seorang ustadz lokal, dialah Mirza Ghulam Ahmad. Karena hidupnya susah maka dengan mudah ia digiring untuk motor perusakan Islam.

Ada empat tujuan pokok pembentukan aliran ini:
1. Penodaan terhadap Alquran
2. Penistaan terhadap kerasulan Muhammad SAW
3. Pengaburan pemahaman jihad
4. Merusak ukhuwah Islamiyah

Dalam Tablighi Risalah Vol VII, Faruq Press Qadian, Agustus 1922, Mirza Ghulam Ahmad menyampaikan, ”Seluruh hidup saya dari sejak kecil sampai hari ini ketika berusia 60 tahun, saya telah menyerahkan diri saya dalam tugas-tugas untuk menyebarkan dalam pikiran umat Islam bibit-bibit kepatuhan, prasangka baik, dan simpati terhadap penjajah Inggris dan berusaha menyapu habis pemikiran jahat seperti jihad dan lain-lain dalam pikiran bodoh di antara mereka.”

Dalam buku Qadiani terbitan Departemen Penerangan Pakistan ditulis:

”Dalam kondisi yang sangat penting ini, gerakan sesat Qadiani dimunculkan di sudut terpencil kota Punjab di bawah perlindungan penuh penjajah, tuan besarnya. Penyelidikan terakhir membuktikan bahwa gerakan sesat ini berada di bawah pengawasan penjajah yang skenarionya telah dipersiapkan dan para dalang dari rencana busuk ini cukup tepat setelah menemukan Mirza Ghulam AHmad Qadiani, seorang yang jiwanya tidak stabil yang dinobatkan sebagai ‘nabi palsu’ yang diberi tugas untuk merusak integritas keagamaan dan ukhuwah Islamiyah.”

Penodaan terhadap ajaran Islam mencakup berbagai aspek dari ajaran pokok Islam:

1. Alquran.
Dalam buku Haqiqatul Wahy, hlm 391, Mirza Ghulam Ahmad berkata: Firman Tuhan yang diturunkan kepadaku demikian banyak sehingga bila dikumpulkan maka tak kurang dari 20 juz.
2. Kenabian.
Dalam Maktobat -i-Ahmadiyah vol V hlm 112, Mirza Ghulam Ahmad berkata: ”Dialah tuhan yang mahabenar yang telah mempercayakan nabinya di Qadian.”
3. Tanah Suci.
Dalam Haqiqatur Roya hlm 46: Qadian adalah ibu dari seluruh kota. Siapa saja yang menjauhkan dirinya dari kota ini akan terpotong dan tercabik-cabik. Buah-buahan Makkah dan Madinah sudah dipetik dan habis dimakan, sedang buah-buahan Qadiani tetap ada dan segar.
4. Ibadah Haji.
Dalam Paigham-i-Sulh, terbit 19 April 1933: Tidak dikatakan Islam sebelum percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian, seperti juga tidak dikatakan haji sebelum menghadiri pertemuan tahunan Qadiani karena untuk sekarang ini tujuan haji bukan lagi di Makkah.

Masih banyak hal-hal pokok dalam ajaran Islam yang dikacau-balaukan. Karena itu Rabithah Alam Islami menyatakan aliran ini adalah kafir dan keluar dari Islam. Pemikir Musim Pakistan, Dr Muhammad Iqbal, menyebut mereka ”Traitors of Islam/Pengkhianat terhadap Islam.”

Pada 1953, pecah gerakan anti-Ahmadiyah besar-besaran di Punjab sehingga pemerintah memberlakukan hukum darurat. Dan pada 1974 Majdlis Nasional Pakistan melahirkan Undang-Undang dan Pasal 260 ayat 3 menyatakan aliran Qadiani adalah di luar Islam. Majelis Nasional juga mengesahkan Undang-Undang Hukum Pidana terhadap aliran sesat Qadiani. Pada ayat 298 C disebutkan: Barangsiapa dari golongan Qadiani atau Lahore (yang menyebut mereka Ahmadiyah atau nama lain) yang secara langsung atau tidak langsung mengaku sebagai Muslim atau menyebut atau menyatakan kepercayaannya sebagai Islam atau menyebarkan atau mempropagandakan kepercayaannya atau meminta orang lain untuk menerima kepercayaannya baik melalui kata-kata atau pembicaraan atau tulisan atau melalui gambaran yang dapat dilihat atau melalui apa pun yang menyakitkan perasaan keagamaan umat Islam dihukum penjara atau dengan hukuman lain yang dapat diperpanjang sampai tiga tahun dan dikenakan denda.

Dalam keterangan ini, apakah Abang masih membela kesesatan? Sekali lagi bahwa ini bukan hak kebebasan beragam, tetapi perusakan terhadap ajaran Islam, di mana setiap Muslim termasuk Abang wajib menjaganya. Pelarangan narkoba bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari kerusakan. Sedang pelarangan aliran sesat Ahmadiyah untuk menyelamatkan masyarakat dari kesesatan.

Semoga Abang diberi hidayah oleh Allah SWT. Amin.

H Pangadilan Daulay MA MSc
Dosen Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Jakarta
Mantan Wartawan Editor di Asia Selatan
Alumnus Quaidi Azam University Islamabad
Ketua Jamiah Al-Washliyah DKI Jakarta

_____

Berita ini dikirim melalui Republika Online http://www.republika.co.id

Berita bisa dilihat di :
http://www.republika.co.id/Cetak_detail.asp?id=332599&kat_id=20
<http://www.republika.co.id/Cetak_detail.asp?id=332599&kat_id=20>

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »