Muslim in Suffer

Bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem. Assalamu\’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Archive for May 9th, 2008

KAMPANYE MEMELOROTKAN HUKUM AGAMA

Posted by musliminsuffer on May 9, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

— In jurnalisme@yahoogroups.com, “n_sjamsi” <n_sjamsi@…>

KAMPANYE MEMELOROTKAN HUKUM AGAMA

Gais Chalifah

Semakin hari semakin terlihat apa yang diperjuangkan bukan lagi hak hak sipil tapi melebar semakin jauh. Ahmadiyah dibela bukan hanya hak hidup penganutnya tapi juga keyakinannya, Homo dan Lesbian bukan lagi hak dasar kemanusiannya tapi juga orientasi seksualnya diberi pembenaran. Sialnya lagi dengan mengutak atik ayat yang sudah Qot’i. Ayat yang sudah tak perlu ditafsirkan karena bunyinya terang benderang….

Provokasi pada kelompok Islam garis keras sepertinya hanya medan antara, kekerasan mereka bukan ingin ditertibkan tapi sebaliknya ingin di MAKSIMALISASIKAN. karena bukan kekerasan yang menjadi musuhnya bahkan kekerasan kelompok Islam garis keras itu, menjadi alat kampanye kaum Islam Phobia. Tujuan sebenarnya adalah keyakinan pada agama yang ingin di TANGGALKAN. Semakin hari provokasi semakin dipertajam agar kelompok kelompok islam marah dan mereka kaum “penista agama” menarik keuntungan dari situ.

Membaca berbagai pendapat diberbagai media massa juga diberbagai milis terakhir posting jurnal Lesbian yang dikirim kemana mana, jelas sudah kecenderungannya, bukan kelompok garis keras yang ingin ditertibkan tapi keyakinan kita pada agama yang ingin di “TERTIBKAN”. Berganti menjadi etika umum etika otak manusia yang membolehkan segalanyanya. Lebih aneh lagi bisa bisanya berkata: hadist hadist yang bicara tentang Homo itu palsu alias lemah alias dhoif. Setahu saya intelektual punya kriteria dalam memberi pendapat berdasarkan keilmuannya, menjadi pertanyaan besar, kapan menjadi DR dibidang hadist ? dimana dan kapan belajarnya ..? apa kompetensinya menyatakan hadist itu palsu, dhoif, lemah dsb.

Secara kasat mata semakin jelas terlihat, keberadaan Islam garis keras bukanlah hal yang “merugikan” mereka tapi sebaliknya dijadikan alat untuk sekaligus memeloroti keyakinan manusia pada agama. Setiap hari diprovokasi bahkan ditantang dengan tujuan agar lebih merusak lebih menunjukkan kekerasan agar kampanye memeloroti hukum agama semakin efektif.

Kalau itu yang memang diinginkan saya pun bisa berkata: Bukan otak model Islam Phobia yang memerdekakan negeri ini tapi otaknya umat Islam yang punya keyakinan pada kalimat Syahadat, punya keyakinan pada arti kalimat Allah Hu Akbar, punya keyakinan pada Muhammad Rasulullah. Mereka adalah manusia manusia yang kalau masih hidup hari ini masuk dalam kriteria oleh kaum “penista agama” sebagai “EKSTRIM FUNDAMENTALIS.” Itulah watak seaseli aselinya dari kaum yang katanya menghargai pluralisme tapi membenci orang lain yang masih mempercayai Tuhan dan hukum hukumNya bahkan mengingkari sejarahnya sendiri.

Pengerusakan pada aset Ahmadiyah apalagi mencelakai penganutnya jelas SALAH. tapi membela keyakinan mereka yang mempercayai ada Rasul lain setelah Muhammad jelas LEBIH SALAH lagi. Membela Homo dan Lesbian adalah syah dan hak masing masing orang, Akan tetapi membela mereka dengan membelokkan ayat Qur’an apalagi menafsirkan ayat bahwa Homo dan Lesbian (orientasi seksual) tidak dilarang . “Allah hanya melihat Taqwa bukan orientasi seksual.” (Musdah Muliya) Secara tersirat terbaca bahwa keyakinan pada kebenaran agama ingin diruntuhkan melalui segala cara termasuk dengan dalil agama yang dibuat buat.

Tidak ada yang menyukai kekerasan terlebih pada kaum minoritas, kelompok kelompok Islam itu sepertinya masuk dalam “perangkap” provokasi yang berlebihan. Saya yakin seyakinnya memang kekerasan itulah yang dinginkan oleh kaum “penista agama”. Agar lebih mudah menjauhkan orang lain dari keyakinan pada agama.

Agama itu merusak, agama itu masa lalu, agama itu sudah out of date….. itu adalah inti dari semua yang mereka kampanyekan dan itulah yang diinginkan oleh mereka kepada kita sebenarnya……

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Menghina Ulama, FUI Somasi Anggota Wantimpres Adnan Buyung

Posted by musliminsuffer on May 9, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Menghina Ulama, FUI Somasi Anggota Wantimpres Adnan Buyung

Forum Umat Islam mengecam keras pernyataan Anggota Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum Adnan Buyung Nasution yang merendahkan Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin melalui wawancara yang disiarkan oleh Radio BBC pada hari Rabu 7 Mei pukul 18.00-18.30.

“Kami menuntut Adnan Buyung Nasution untuk meminta maaf atas pernyataan kasar secara terbuka di semua media massa cetak dan elektronik selama tujuh, hari, kalau tidak akan ada tindakan selanjutnya, ” tegas Sekjen FUI M Al-Khaththath saat jumpa pers di Hotel Sofyan Cikini, Jakarta, Kamis (8/5).

Selain melayangkan somasi tersebut, lanjutnya, FUI juga meminta agar seluruh umat Islam dan para ulama mewaspadai gerak-gerik dan manuver Adnan Buyung Nasution yang dinilai bisa merusak kehormatan para ulama.

Pernyataan Buyung yang memicu kemarahan umat Islam, dalam petikan wawancara itu, dia mengatakan, bahwa Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin sebagai manusia yang tidak punya harga diri atau rasa malu.

Sementara itu, *Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Ahmad Sumargono menilai, sikap Adnan Buyung yang selalu berteriak-teriak demokrasi, tidak sesuai dengan kenyataannya, malah terkesan justru memaksakan kehendaknya agar orang lain mempunyai pendapat yang sama.*

“Dia tidak bisa menerima dan berusaha memaksakan kehendaknya harusnya dia bisa menghormati pendapat orang yang berbeda. Kata-kata tidak mencerminkan jabatannya, malah seperti orang mabuk, ” ujarnya.

Sikap kasar dan penghinaan Adnan Buyung Nasution kepada Kyai Ma’ruf yang juga merupakan anggota Wantimpres bidang keagamaan sangat tidak pantas, karena ulama merupakan panutan umat Islam dan yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW.

“Alangkah sangat memalukan kalau ada orang yang mengaku Islam, tapi dia menghina, merendahkan ulama. Marilah kita cinta kepada Ulama sebagaimana cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ” ungkap Pimpinan Pondok Pesantren As Syafi’iyah KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafii.(novel)

Sumber : http://eramuslim.com<http://eramuslim.com/berita/nas/8508162904-menghina-ulama-fui-somasi-anggota-wantimpres-adnan-buyung.htm>

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Surat Terbuka kepada Presiden tentang Pembubaran Ahmadiyah

Posted by musliminsuffer on May 9, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Surat Terbuka kepada Presiden tentang Pembubaran Ahmadiyah

Kepada Yth.
Saudara *Presiden Republik Indonesia*
* Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono*
Di Jakarta

*Assalamu’ala man ittaba’a al-huda,*

Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., penghulu para Rasul, keluarga dan para sahabat baginda. Semoga keselamatan senantiasa diberikan kepada siapa saja yang mengikuti tuntunan baginda, dan membela kehormatan agamanya.

Sehubungan dengan keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai kelompok menyimpang yang mengikuti ajaran Nabi Palsu dari India yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, yang keberadaannya selama ini meresahkan umat Islam di Indonesia dan di dunia, karena terus menyebarkan ajaran mereka yang menyimpang dari ajaran Islam tersebut, maka Hizbut Tahrir Indonesia menuntut agar JAI ini segera dibubarkan. Semuanya itu demi mempertahankan akidah Islam, dan menjaga perasaan umat Islam.

Adapun sebab utama yang menjadi alasan tuntutan kami dan juga warga Muslim di negeri ini adalah:

1. Jamaah Ahamadiyah Indonesia telah keluar dari akidah Islam, ketika mengimani orang yang mengaku Nabi, yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, asal India, yang diyakini kebenarannya sebagai Nabi. Dan mengklaim, bahwa keyakinan tersebut dibenarkan Islam. Padahal al-Qur’an telah menetapkan, bahwa Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi terakhir. Allah berfirman:

*”Sekali-kali Muhammad bukanlah bapak salah seorang lelaki di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan Nabi terakhir. Dan, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” *(*Q.s. Al-Ahzab: 40*)

Baginda saw. sendiri juga telah menyatakan tentang diri baginda, bahwa tidak ada Nabi lagi setelah baginda saw. sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dari Abu Hurairah ra. bahwa baginda saw. bersabda:

*”Dahulu, Bani Israel dipimpin oleh para Nabi. Tatkala seorang Nabi wafat, maka dia akan digantikan oleh Nabi yang lain. Dan, bahwa tidak ada seorang Nabi pun setelahku.” *(*H.r. Bukhari*)

Orang yang mengaku sebagai Nabi (dalam kasus Musailamah) disebut dengan sebutan pembohong besar (*al-kaddzab*). Memang, meski dalam 12 butir penjelasannya Ahmadiyah tidak menyatakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, tapi secara implisit mereka masih mengakui. Fakta di lapangan juga membuktikannya, ketika para pengikutnya masih mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi. Kalaupun mereka tidak mengakuinya sebagai Nabi, tapi adalah suatu kebatilan yang besar menjadikan seorang Nabi Palsu sebagai seorang guru dan pemimpin seperti yang diakui oleh Jamaah Ahmadiyah Indonesia dalam 12 butir penjelasannya. Sedangkan di masa Nabi dan Khalifah Abu Bakar, para Nabi palsu dan para pengikutnya telah diminta segera bertobat. Kepada mereka diberlakukan sanksi hukum *Riddah* (murtad), atau diperangi hingga kembali ke pangkuan Islam.

2. Kelompok sempalan ini juga telah menodai kesucian al-Quran dengan kitab *Tadzkirah*-nya. Kitab yang diklaim oleh Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikutnya sebagai wahyu yang suci (*wahyun *muqaddas). Kitab tersebut merupakan bajakan terhadap al-Quran dengan cara mencuplik-cuplik ayat-ayat al-Quran dari sana-sini, lalu dicampuraduk dengan ucapan Mirza yang diselipkan di dalamnya, dan diklaim sebagai wahyu dari Allah. Jelas ini adalah suatu penodaan terhadap kesucian ayat-ayat al-Quran. Karena itu, sekalipun dalam penjelasannya, Jamaah Ahmadiyah Indonesia tidak menyebutnya sebagai wahyu, namun tetap mengakui keberadaan kitab bajakan tersebut sebagai pangalaman ruhani Mirza Ghulam Ahmad dan menjadikannya sebagai rujukan mereka. Ini jelas merupakan penyimpangan dan kesalahan yang nyata.

3. Kelompok sempalan ini juga telah melanggar hak asasi dan perasaan umat Islam terkait dengan kesucian Nabi dan al-Qur’an mereka, melalui penodaan mereka terhadap Nabi Muhammad saw. dan al-Qur’an. Adalah suatu bentuk kelalaian pemerintah, bila membiarkan pelanggaran.

4. Kami juga mengingatkan pemerintah dengan UU No 5/69 jo Penpres No.1/PNPS/1965 tentang pelanggaran dan penodaan agama oleh sekelompok orang yang membuat-buat ajaran dan mengklaim merupakan ajaran dari ajaran agama asalnya.

Berkaitan dengan alasan-alasan di atas, penetapan bahwa akidah kelompok Ahmadiyah telah menyimpang dari akidah Islam, sekaligus memalsukan akidah Islam yang benar sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah telah dikukuhkan oleh MUI dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) hasil Munas MUI VII di Jakarta, pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1426 H/29 Juli 2005, yang menegaskan kembali keputusan Fatwa MUI dalam munas ke II tahun 1980 yang menetapkan, bahwa aliran Ahmadiyah telah keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam), yang mengajak mereka yang terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah supaya kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al ruju’ ila al haq*), dan kembali kepada umat yang sahih dan murni. Di dalamnya juga dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melarangnya, dan mencegah penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia, serta membekukan organisasinya dan menutup semua kegiatannya.

Kami juga mengingatkan Saudara Presiden, dengan pernyataan Saudara di depan para ulama di istana beberapa waktu lalu, bahwa Saudara akan merujuk kepada fatwa Majelis Ulama terkait dengan kelompok ini. Maka, sudah saatnya Saudara mengambil tindakan tegas sesuai dengan kewenangan Saudara untuk melarang kelompok sempalan ini.

Disamping itu, sudah menjadi kewajiban Saudara sebagai penguasa Muslim untuk melindungi akidah umat dan Saudara bertanggung jawab atas keselamatan dan kejernihan akidah umat, juga mencegah semua bentuk penodaan terhadap akidah warga Muslim di wilayah yang Saudara perintah.

Kami juga mengingatkan Saudara Presiden akan tugas dan fungsi seorang penguasa Muslim. Dalam sabda baginda Rasulullah saw. telah dinyatakan

*”Seorang imam (pemimpin) itu laksana perisai, dimana orang berperang di belakangnya, dan dia menjadi perisainya. Jika dia memerintahkan pada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan adil, maka dengannya dia berhak mendapatkan pahala. Jika dia memerintahkan yang lain (kemaksiatan), maka dia pun berkewajiban untuk menanggung (dosanya)“.*(*Hr. Muslim*).

Juga sabda baginda saw. yang menyatakan:

*”Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus urusan rakyat, kemudian dia tidak mau memberikan nasihat, kecuali dia tidak akan pernah mencium wangi surga.” *(*Hr. Bukhari*)* *

Semoga sikap Saudara Presiden dalam melindungi kesucian dan keselamatan akidah Islam ini dicatat dalam neraca amal kebaikan Saudara. Namun, jika Saudara tidak melakukannya, maka Saudara bisa dinyatakan telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan orang Mukmin. Tentu, kami tidak berharap Saudara Presiden melakukannya.

Semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayah-Nya kepada kami dan juga Saudara semua.

Ya Allah, saksikanlah, bahwa kami benar-benar telah menyampaikan amanat-Mu. Akhirnya, hanya kepada Allahlah, Tuhan semesta alam, segala puja dan puji kita panjatkan.

*Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.*
Jakarta, 1 Rabiul Akhir 1429 H
7 April 2008 M
*Hizbut Tahrir Indonesia*


Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”
(TQS: Surat ALI IMRAN, 104)

From: “abdul rahman” <Inspiring.Rahman@gmail.com>
Subject: [INSISTS] Surat Terbuka kepada Presiden tentang Pembubaran Ahmadiyah

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | 5 Comments »

Testimony: US officials liable for war crimes

Posted by musliminsuffer on May 9, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Testimony: US officials liable for war crimes


By: atheo on: 07.05.2008

Testimony on torture before the Subcommittee on the Constitution, Civil Rights and Civil Liberties

House Judiciary Committee
May 6, 2008
2141 Rayburn House Office Building
Washington, D.C.

From the Department of Justice to Guantánamo Bay: Administration Lawyers and Administration Interrogation Rules

Marjorie Cohn, President, National Lawyers Guild
Professor, Thomas Jefferson School of Law
Testimony of Marjorie Cohn

What does torture have in common with genocide, slavery, and wars of aggression?
They are all jus cogens. Jus cogens is Latin for “higher law” or “compelling law.” This
means that no country can ever pass a law that allows torture. There can be no immunity
from criminal liability for violation of a jus cogens prohibition.

The United States has always prohibited the use of torture in our Constitution, laws
executive statements and judicial decisions. We have ratified three treaties that all outlaw
torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. When the United
States ratifies a treaty, it becomes part of the Supreme Law of the Land under the
Supremacy Clause of the Constitution.

The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment, says, “No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a
threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked
as a justification for torture.”

Whether someone is a POW or not, he must always be treated humanely; there are no
gaps in the Geneva Conventions. He must be protected against torture, mutilation, cruel
treatment, and outrages upon personal dignity, particularly humiliating and degrading
treatment under, Common Article 3. In Hamdan v. Rumsfeld, the Supreme Court rejected
the Bush administration’s argument that Common Article 3 doesn’t cover the prisoners at
Guantánamo. Justice Kennedy wrote that violations of Common Article 3 are war
crimes.

We have federal laws that criminalize torture.

The War Crimes Act punishes any grave breach of the Geneva Conventions, as well as
any violation of Common Article 3. That includes torture, willfully causing great
suffering or serious injury to body or health, and inhuman, humiliating or degrading
treatment.

The Torture Statute provides for life in prison, or even the death penalty if the victim
dies, for anyone who commits, attempts, or conspires to commit torture outside the
United States.

The U.S. Army Field Manual’s provisions governing intelligence interrogations prohibit
the “use of force, mental torture, threats, insults, or exposure to unpleasant and inhumane
treatment of any kind.” Brainwashing, mental torture, or any other form of mental
coercion, including the use of drugs, are also prohibited.

Military personnel who mistreat prisoners can be prosecuted by court-martial under
provisions of the Uniform Code of Military Justice. These include conspiracy, cruelty and
maltreatment, murder, manslaughter, maiming, sodomy, and assault.

In Filartiga v. Peña-Irala, the Second Circuit declared the prohibition against torture is
universal, obligatory, specific and definable. Since then, every U.S. circuit court has
reaffirmed that torture violates universal and customary international law. In the Paquete
Habana, the Supreme Court held that customary international law is part of U.S. law.
The Constitution gives Congress the power to make the laws and the President the duty to
carry them out. Yet on February 7, 2002, President Bush, relying on memos by lawyers
including John Yoo, announced that the Geneva Conventions did not apply to alleged
Taliban and Al Qaeda members. Bush said, however, “As a matter of policy, the United
States Armed Forces shall continue to treat detainees humanely and, to the extent
appropriate and consistent with military necessity, in a manner consistent with the
principles of Geneva.” But torture is never allowed under our laws.

Lawyers in the Department of Justice’s Office of Legal Counsel wrote memos at the
request of high-ranking government officials in order to insulate them from future
prosecution for subjecting detainees to torture. In memos dated August 1, 2002 and
March 18, 2003, former Deputy Assistant Attorney General John Yoo (Jay Bybee, now a
federal judge, signed the 2002 memo), advised the Bush administration that the
Department of Justice would not enforce the U.S. criminal laws against torture, assault,
maiming and stalking, in the detention and interrogation of enemy combatants.

The federal maiming statute makes it a crime for someone “with the intent to torture,
maim, or disfigure” to “cut, bite, or slit the nose, ear or lip, or cut out or disable the
tongue, or put out or destroy an eye, or cut off or disable a limb or any member of
another person.” It further prohibits individuals from “throwing or pouring upon another
person any scalding water, corrosive acid, or caustic substance” with like intent.

Yoo said in an interview in Esquire that “just because the statute says — that doesn’t mean
you have to do it.” In a debate with Notre Dame Professor Doug Cassell, Yoo said there
is no treaty that prohibits the President from torturing someone by crushing the testicles
of the person’s child. In Yoo’s view, it depends on the President’s motive,
notwithstanding the absolute prohibition against torture in all circumstances.

The Torture Convention defines torture as the intentional infliction of severe physical or
mental pain or suffering. The U.S. attached an “understanding” to its ratification of the
Torture Convention, which added the requirement that the torturer “specifically” intend to
inflict the severe physical or mental pain or suffering. This is a distinction without a
difference for three reasons. First, under well-established principles of criminal law, a
person specifically intends to cause a result when he either consciously desires that result
or when he knows the result is practically certain to follow. Second, unlike a
“reservation” to a treaty provision, an “understanding” cannot change an international
legal obligation. Third, under the Vienna Convention on the Law of Treaties, an

“understanding” that violates the object and purpose of a treaty is void. The claim that
treatment of prisoners which would amount to torture under the Torture Convention does
not constitute torture under the U.S. “understanding” violates the object and purpose of
the Convention, which is to ensure that “no one shall be subjected to torture or to cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment.” The U.S. “understanding” that adds the
specific intent requirement is embodied in the U.S. Torture Statute.

Nevertheless, Yoo twisted the law and redefined torture much more narrowly than the
definitions in the Convention Against Torture and the Torture Statute. Under Yoo’s
definition, the victim must experience intense pain or suffering equivalent to pain
associated with serious physical injury so severe that death, organ failure or permanent
damage resulting in loss of significant body functions will likely result.

Yoo wrote that self-defense or necessity could be used as a defense to war crimes
prosecutions for torture, notwithstanding the Torture Convention’s absolute prohibition
against torture in all circumstances. There can be no justification for torture.

After the exposure of the atrocities at Abu Ghraib and the publication of the August 1,
2002 memo, the Department of Justice knew the memo could not be legally defended.
That memo was withdrawn as of June 1, 2004. A new opinion, authored by Daniel
Levin, Acting Assistant Attorney General Office of Legal Counsel, is dated December
30, 2004. It specifically rejects Yoo’s definition of torture, and admits that a defendant’s
motives to protect national security will not shield him from a torture prosecution. The
rescission of the August 2002 memo constitutes an admission by the Justice Department
that the legal reasoning in that memo was wrong. But for 22 months, the it was in effect,
which sanctioned and led to the torture of prisoners in U.S. custody.

John Yoo admitted the coercive interrogation “policies were part of a common, unifying
approach to the war on terrorism.” Yoo and other Department of Justice lawyers,
including Jay Bybee , David Addington, William Haynes and Alberto Gonzalez, were
part of a common plan to violate U.S. and international laws outlawing torture. It was
reasonably foreseeable that the advice they gave would result in great physical or mental
harm or death to many detainees. Indeed, more than 100 have died, many from torture.
ABC News reported last month that the National Security Council Principals Committee
consisting of Dick Cheney, Condoleezza Rice, Donald Rumsfeld, Colin Powell, George
Tenet, and John Ashcroft met in the White House and micromanaged the torture of
terrorism suspects by approving specific torture techniques such as waterboarding. Bush
admitted, “yes, I’m aware our national security team met on this issue. And I approved.”
These top U.S. officials are liable for war crimes under the U.S. War Crimes Act and
torture under the Torture Statute. They ordered the torture that was carried out by the
interrogators. Under the doctrine of command responsibility, used at Nuremberg and
enshrined in the Army Field Manual, commanders, all the way up the chain of command
to the commander in chief, can be liable for war crimes if they knew or should have

known their subordinates would commit them, and they did nothing to stop or prevent it.
The Bush officials ordered the torture after seeking legal cover from their lawyers.

The President can no more order the commission of torture than he can order the
commission of genocide, or establish a system of slavery, or wage a war of aggression.
A Select Committee of Congress should launch an immediate and thorough investigation
of the circumstances under which torture was authorized and rationalized. The high
officials of our government and their lawyers who advised them should be investigated
and prosecuted by a Special Prosecutor, independent of the Justice Department, for their
crimes. John Yoo, Jay Byee, and David Addington should be subjected to particular
scrutiny because of the seriousness of their roles in misusing the rule of law and legal
analysis to justify torture and other crimes in flagrant violation of domestic and
international law.

source : http://www.iraq-war.ru/article/163856

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Terrorist preaches violence…at a Miami party in his honor

Posted by musliminsuffer on May 9, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Terrorist preaches violence…at a Miami party in his honor

Eli Stephens, Left I on the News

May 8, 2008

Many things put the lie to the claim that the United States is fighting a “war on terror,” but few do so as effectively as its treatment of one of the world’s most notorious terrorists, Luis Posada Carriles, a man responsible for the mid-air bombing of Cubana Flight 455 and the death of its 73 passengers and crew, along with a long string of other terrorist actions, including some as recently as the attempted assassination of Fidel Castro during a visit to Panama in 2000, an action in which Posada was personally involved (and convicted).

And now Posada walks free in Miami, with the U.S. government still refusing to comply with, or even formally acknowledge, an extradition order by Venezuela filed three years ago (Flight 455 originated in Venezuela, and it is in Venezuela where Posada is wanted on 73 counts of murder).

Ah, but that’s not enough – now they’re having gala parties in his “honor”, galas attended by members of other notorious terrorist groups like Alpha 66.

Ah, but that’s not enough either. Here’s what Posada had to say at that gala Friday night, and let me emphasize that this was not a secret party but a public event, attended by members of the press:

“We must not wait for Fidel Castro to die…for Raul to make mistakes. We must recall the words of [Cuba independence hero] General Antonio Maceo ‘liberty is not something we must beg for. It is conquered with the sharp edge of the machete.’ We ask God to sharpen our machetes because difficult times are arriving.”

So now we have a man in the United States illegally, wanted for murder, with a long string of terrorist activities to his name, being feted in Miami and threatening violence against another country. Will the U.S. government act now against this particular terrorist? No, on the contrary, within the last week, the U.S. State Department issued its latest report once-again labeling (and it’s not just “labeling”; there are real consequences) Cuba as a “state sponsor of terrorism,” on the basis of completely absurd charges like “The Government of Cuba remained opposed to U.S. counterterrorism policy, and actively and publicly condemned many associated U.S. policies and actions.” So Cuba’s vocal opposition to the illegal U.S. invasions of Afghanistan and Iraq, which in reality makes them a state opponent of terrorism, make them a state “sponsor” of terrorism according to the U.S. government.

Who are the most dangerous terrorists in this world? The ones who created, trained, financed, and continue to coddle terrorists like Luis Posada Carriles. The ones who are literally inflicting terror on millions of people in country after country around the world, and killing people by the tens and hundreds of thousands, from Iraq to Afghanistan to Somalia to Palestine. Their headquarters? Washington, D.C., with satellite offices in London, Jerusalem, and elsewhere.

source : http://www.uruknet.info/?p=m43856&hd=&size=1&l=e

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Amnesty International denounces war crimes by US-backed forces in Somalia

Posted by musliminsuffer on May 9, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Amnesty International denounces war crimes by US-backed forces in Somalia

By Barry Grey
8 May 2008

Amnesty International, the London-based human rights organization, issued a report Tuesday documenting widespread atrocities against Somali civilians by Ethiopian occupation forces and troops of the US-backed Somali government.

The report, entitled “Routinely Targeted: Attacks on Civilians in Somalia,” presents a harrowing picture of a humanitarian disaster compounded by terror against the civilian population in the form of summary executions, torture, rape and arbitrary detention.

While the report says all sides in the civil war have carried out crimes against civilians, it places greatest emphasis on the actions of forces armed, financed and backed militarily and politically by the United States—the Ethiopian military and the Transitional Federal Government. (TFG).

The Amnesty International report includes interviews with Somali refugees who describe Ethiopian and TFG troops routinely slitting the throats of civilians, carrying out gang-rapes, conducting house-to-house searches in the war-devastated capital Mogadishu and summarily killing residents, and blasting entire neighborhoods suspected of being sympathetic to Islamist insurgents.

The rights organization charges that the terror campaign by government and Ethiopian troops is a major factor in a humanitarian catastrophe that threatens millions of Somalis with starvation. In the concluding section of the report, Amnesty writes:

“There is a dire human rights situation in southern and central Somalia, which has largely contributed to the current humanitarian emergency. One million Somalis are internally displaced; hundreds of thousands are newly displayed refugees; journalists and human rights defenders fear each day for their lives and many are fleeing the country; some 6,000 civilians were killed in attacks in 2007; and the entire population of Mogadishu carries the scars of having witnessed or experienced egregious violations of human rights and international humanitarian law. In addition, all parties to the conflict have committed human rights violations or abuses, which included unlawful killings, extrajudicial executions, torture and other ill-treatment, including rape and beatings, arbitrary detention and enforced disappearances.”

The rights group had recently accused Ethiopian forces of killing at least 21 people, seven of whom had their throats slit, inside a Mogadishu mosque on April 19.

This nightmare of human suffering and social disintegration is the outcome of the illegal invasion and occupation of Somalia by tens of thousands of Ethiopian troops, prepared and launched with the full backing of the US government, in December of 2006. The US military supplied air and naval power to support its proxy Ethiopian invasion force, as well as Special Forces units on the ground in Somalia, in order to topple the Islamic Courts Union (ICU), whose militia had taken control of virtually the entire country, including Mogadishu, leaving the US- and United Nations-backed Transitional Federal Government isolated in its enclave of Baidoa.

The US defends it role in the invasion and its ongoing military support for the Ethiopian occupation as part of the “war on terror,” accusing the ICU of links to Al Qaeda. This, in fact, is a pretext for Washington’s drive to install a client regime in a Horn of Africa country whose 1,800 mile coast overlooks strategic shipping lanes between the Red Sea and the Indian Ocean that are used for Middle Eastern oil shipments.

The TFG is led by CIA-backed clan warlords who had earned the hatred of the Somali people for looting the country over a period of nearly two decades. The ICU, based on Islamic courts, businessmen and local and regional officials, had won substantial popular support by virtue of its offensive against the warlords and its record in establishing civil order and the provision of food and basic services.

Since the December, 2006 invasion, the TFG and Ethiopian occupation forces have failed to secure control over any significant part of Somalia, including Mogadishu. Instead, an insurgency led by Islamist forces linked to the ICU, such as the Shabaab militia, has gained strength.

Amnesty International reported there was a marked increase in executions of civilians by Ethiopian troops in the last two months of 2007. The rise appeared, in part, to have been in retaliation for an ambush of Ethiopian soldiers in early November in which the bodies of several Ethiopians were dragged through the streets of Mogadishu.

The human rights group said it obtained scores of reports of killings by Ethiopian troops in which Somali civilians were, according to witnesses, “slaughtered like goats.”

“The people of Somalia are being killed, raped, tortured. Looting is widespread and entire neighborhoods are being destroyed,” Michelle Kagari, Amnesty’s deputy director for Africa, said in a statement from Nairobi that accompanied the report.

The report quotes testimony from some 75 witnesses as well as scores of workers from non-governmental organizations. In one testimony, Haboon, 56, says her neighbor’s 17-year-old daughter was raped by Ethiopian troops. The girl’s brothers tried to defend their sister, but the soldiers beat them and gouged their eyes out with a bayonet.

Amnesty reports that “a young child’s throat was slit by Ethiopian soldiers in front of the child’s mother.”

The report quotes Butaaco, aged 30, who fled Mogadishu in October 2007, as saying: “I saw girls get raped in my neighborhood and on the streets. I saw people get slaughtered. I saw people killed in their houses, their bodies rotting for days. It happened to my neighbor’s two girls.”

In another account, a witness named only as Ceebla’a says she saw Ethiopian soldiers rounding up three men, whose bodies were found in the street the next morning. One had been strangled with an electrical wire, another had his throat cut, while the third had been chained ankle to wrist, his testicles smashed.

Not surprisingly, the Amnesty International report has received little coverage in the American media, and no mention by any of the presidential contenders of the two major political parties. Just as the political and media establishment has sought to cover up the scale of the mass killing and destruction in Iraq, it is intent on concealing from the American people another immense war crime committed by US imperialism.

The release of the report coincided with the second day of protests in Mogadishu against soaring food prices. On Monday, government troops fired into tens of thousands of people who marched and rioted to demand that food traders accept old 1,000-shilling notes. At least two demonstrators were killed and several others were wounded.

The protesters, including many women and children, jammed the narrow streets of the bombed-out capital, shouting, “Down with those suffocating us!”

“First we have been killed with bullets, now they are killing us with hunger,” said Halima Omar Hassan, a demonstrator who works as a porter, carrying goods for people on her back.

In Mogadishu, the price of corn meal has doubled since January. Rice has increased to $47.50 from $26 this year for a 110 pound sack. The Somali shilling is valued at roughly 34,000 to the dollar—less than half what it was a year ago.

The United Nations food security unit warned recently that half of Somalia’s 7 million people face famine, pointing to drought as well as food prices.

Last week, on May 1, the US fired missiles into a housing compound in the central Somali town of Dusa Marreb, killing Aden Hashi Ayro, a leader of the Shabaab Islamist militia that is fighting the US-backed government and Ethiopian occupation troops.

Washington claims that Ayro was one of Al Qaeda’s top operatives in East Africa. ICU leaders deny any ties to Al Qaeda. Shabaab was added to the US government’s terror list in March of this year.

At least four Tomahawk cruise missiles fired from a Navy ship or submarine off the Somali coast slammed into a compound of single-storey buildings in Dusa Marreb. US officials said Ayro was killed along with several top lieutenants, but witnesses said at least 30 people were killed, including civilians living in surrounding houses. The missile strike leveled an area about the size of two city blocks.

Islamist fighters said a second US air strike blasted a remote area of central Somalia hours after armed civilians met there. The US military denied the claim.

The missile strikes were carried out in advance of a UN-sponsored meeting set for May 10 in Djibouti, at which TFG officials and ICU leaders were to negotiate a possible truce.

In an interview on the “Democracy Now!” radio program, Professor Abdi Samatar, a professor of geography and global studies at the University of Minnesota and author of several books on Somali history, said of the missile strikes and food riots:

“It’s as if there has been a calculated decision made somewhere in the world, maybe in Washington, maybe in Addis Ababa, maybe in Mogadishu itself, to starve these people until they submit themselves to the whims of the American military, in this instance, and the Ethiopians, who are acting on their behalf.”

The May 1 attack was the fifth US air strike in Somalia since the beginning of 2007. On March 3 of this year, the US Navy fired two Tomahawk missiles from a submarine off the coast of Somalia at Dobley, a town in southern Somalia, killing at least three women and three children and wounding another twenty people.

The death and destruction inflicted on the Somali people at the hands of the United States and its proxy forces is an object lesson on the role of US imperialism in Africa and around the world. In December of 1992, the United States sent 30,000 troops, a naval armada, planes, tanks and attack helicopters to Somalia in the guise of a humanitarian mission to relieve a famine in the country.

“Operation Restore Hope,” launched by the outgoing administration of the senior George Bush and continued by the new Democratic administration of Bill Clinton, was carried out to regain control of Somalia following the fall of the US-backed regime of longtime dictator Mohamed Siad Barre.

The US invasion was quickly directed to smashing the power of warlords considered to be obstacles to American domination of the country and the Horn of Africa as a whole. The US military was subsequently driven out of Somalia in 1993 in the well-known “Black Hawk down” incident, which claimed the lives of 19 American troops. It is now being employed in alliance with some of the same warlords that US forces were fighting 15 years ago.

On December 4, 1992, the Workers League, the forerunner of the Socialist Equality Party, published a statement explaining the real nature and aims of the US intervention. This statement, which has been fully confirmed by subsequent events, declared: “… the American people are being overwhelmed by a hypocritical and cynical media barrage which depicts the invasion as a noble act of humanitarian aid to the starving Somali people…

“In reality, the United States is preparing to carry out the military occupation of Somalia so it can install a puppet regime and establish American military and economic hegemony over the region.

“What is involved here is not simply an isolated military adventure, but the drive of American imperialism to recolonize Africa and large parts of Asia and Latin America.”

source http://www.wsws.org/articles/2008/may2008/soma-m08.shtml

See Also:
Somalia: Scores dead as Ethiopian troops push further into Mogadishu
[1 May 2008]
Somalia: growing insurgency and humanitarian crisis
[3 December 2007]
Ethiopia steps up military occupation of Mogadishu
[12 November 2007]
US Navy bombards Somalia
[7 June 2007]

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

A Human Rights Crime

Posted by musliminsuffer on May 9, 2008

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

A Human Rights Crime

The world must stop standing idle while the people of Gaza are treated with such cruelty

By Jimmy Carter

08/05/08 “The Guardian” — – — — The world is witnessing a terrible human rights crime in Gaza, where a million and a half human beings are being imprisoned with almost no access to the outside world. An entire population is being brutally punished.

This gross mistreatment of the Palestinians in Gaza was escalated dramatically by Israel, with United States backing, after political candidates representing Hamas won a majority of seats in the Palestinian Authority parliament in 2006. The election was unanimously judged to be honest and fair by all international observers.

Israel and the US refused to accept the right of Palestinians to form a unity government with Hamas and Fatah and now, after internal strife, Hamas alone controls Gaza. Forty-one of the 43 victorious Hamas candidates who lived in the West Bank have been imprisoned by Israel, plus an additional 10 who assumed positions in the short-lived coalition cabinet.

Regardless of one’s choice in the partisan struggle between Fatah and Hamas within occupied Palestine, we must remember that economic sanctions and restrictions on the supply of water, food, electricity and fuel are causing extreme hardship among the innocent people in Gaza, about one million of whom are refugees.

Israeli bombs and missiles periodically strike the area, causing high casualties among both militants and innocent women and children. Prior to the highly publicised killing of a woman and her four children last week, this pattern had been illustrated by a report from B’Tselem, the leading Israeli human rights organisation, which stated that 106 Palestinians were killed between February 27 and March 3. Fifty-four of them were civilians, and 25 were under 18 years of age.

On a recent trip through the Middle East, I attempted to gain a better understanding of the crisis. One of my visits was to Sderot, a community of about 20,000 in southern Israel that is frequently struck by rockets fired from nearby Gaza. I condemned these attacks as abominable acts of terrorism, since most of the 13 victims during the past seven years have been non-combatants.

Subsequently, I met with leaders of Hamas – a delegation from Gaza and the top officials in Damascus. I made the same condemnation to them, and urged that they declare a unilateral ceasefire or orchestrate with Israel a mutual agreement to terminate all military action in and around Gaza for an extended period.

They responded that such action by them in the past had not been reciprocated, and they reminded me that Hamas had previously insisted on a ceasefire throughout Palestine, including Gaza and the West Bank, which Israel had refused. Hamas then made a public proposal of a mutual ceasefire restricted to Gaza, which the Israelis also rejected.

There are fervent arguments heard on both sides concerning blame for a lack of peace in the Holy Land. Israel has occupied and colonised the Palestinian West Bank, which is approximately a quarter the size of the nation of Israel as recognised by the international community. Some Israeli religious factions claim a right to the land on both sides of the Jordan river, others that their 205 settlements of some 500,000 people are necessary for “security”.

All Arab nations have agreed to recognise Israel fully if it will comply with key United Nations resolutions. Hamas has agreed to accept any negotiated peace settlement between the president of the Palestinian Authority, Mahmoud Abbas, and Israel’s prime minister, Ehud Olmert, provided it is approved in a referendum of the Palestinian people.

This holds promise of progress, but despite the brief fanfare and positive statements at the peace conference last November in Annapolis, the process has gone backwards. Nine thousand new Israeli housing units have been announced in Palestine; the number of roadblocks within the West Bank has increased; and the stranglehold on Gaza has been tightened.

It is one thing for other leaders to defer to the US in the crucial peace negotiations, but the world must not stand idle while innocent people are treated cruelly. It is time for strong voices in Europe, the US, Israel and elsewhere to speak out and condemn the human rights tragedy that has befallen the Palestinian people.

· Jimmy Carter, a former president of the United States, is founder of The Carter Center project-syndicate.org

source: http://www.informationclearinghouse.info/article19885.htm

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »